Lampiran Sk Kebijakan Pelayanan Klinis 2d6z11

LAMPIRAN I

NOMOR

: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARDASUKA TENTANG PELAYANAN KLINIS : 440/01.52/33/SK/2018

PELAYANAN KLINIS UPT PUSKESMAS PARDASUKA A. PENDAFTARAN PASIEN 1. Pendaftaran pasien harus dipandu dengan prosedur yang jelas. 2. Petugas pendaftaran dilakukan oleh petugas yang kompeten dan mudah bersosialisasi dengan pasien. 3. Pendaftaran pasien memperhatikan keselamatan pasien. 4. Identitas pasien harus dipastikan minimal dengan dua cara dari cara identifikasi sebagai berikut: nama pasien, tanggal lahir pasien, alamat/tempat tinggal, dan nomor rekam medis. 5. Informasi tentang jenis pelayanan klinis yang tersedia, dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat yang meliputi: tarif, jenis pelayanan, jadwal pelayanan dan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang lain harus dapat disediakan di tempat pendaftaran. 6. Hak dan kewajiban pasien harus diperhatikan pada keseluruhan proses pelayanan yang dimulai dari pendaftaran. 7. Loket pendaftaran wajib melakukan koordinasi dan komunnikasi antara petugas pendaftaran dengan unit pendukung terkait. 8. Kendala fisik, bahasa, dan budaya serta penghalang lain wajib diidentifikasi dan ditindak lanjuti B. PENGKAJIAN, KEPUTUSAN, DAN RENCANA LAYANAN 1. Kajian awal dilakukan secara paripurna dilakukan oleh tenaga yang kompeten melakukan pengkajian. 2. Kajian awal meliputi kajian medis, kajian keperawatan, kajian kebidanan, dan kajian lain oleh tenaga profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan. 3. Proses kajian dilakukan mengacu standar profesi dan standar asuhan. 4. Proses kajian yang dilakukan oleh praktisi klinis memperhatikan tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu baik pemeriksaan penunjang dan rencana terapi dan hasil pengkajiannya didokumentasikan dalam rekam medis. 5. Informasi kajian baik medis, keperawatan, kebidanan, dan profesi kesehatan lain wajib diidentifikasi dan dicatat dalam rekam medis. 6. Proses kajian dilakukan sesuai dengan langkah-langkah SOAP. 7. Pasien dengan kondisi gawat atau darurat harus diprioritaskan dalam pelayanan. 8. Kajian dan perencanaan asuhan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang kompeten. 9. Jika dilakukan pelayanan secara tim, tim kesehatan antar profesi harus tersedia. 10. Pendelegasian wewenang baik dalam kajian maupun keputusan layanan harus dilakukan melalui proses pendelegasian wewenang. 11. Pendelegasian wewenang diberikan kepada tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan.

12. Proses pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan layanan dilakukan dengan peralatan dan tempat yang memadai. 13. Peralatan dan tempat pelayanan wajib menjamin keamanan pasien dan petugas. 14. Rencana layanan dan pelaksanaan layanan dipandu oleh prosedur klinis yang dilakukan. 15. Jika dibutuhkan rencana layanan terpadu, maka kajian awal, rencana layanan, dan pelaksanaan layanan disusun secara kolaboratif dalam tim layanan yang terpadu. 16. Rencana layanan disusun untuk tiap pasien, dan melibatkan pasien. 17. Penyusunan rencana layanan mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan memperhatikan tata nilai budaya pasien. 18. Rencana layanan disusun dengan hasil dan waktu yang jelas dengan meperhatikan efisiensi sumber daya. 19. Risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan layanan harus diidentifikasikan seperti identifikasi pasien risiko jatuh, risiko alergi obat, dan lain-lain. 20. Efek samping dan risiko pelaksanaan layanan dan pengobatan harus diinformasikan kepada pasien. 21. Rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis 22. Rencana layanan harus memuat pendidikan/penyuluhan pasien C. PELAKSANAAN LAYANAN; 1. Pelaksanaan layanan dipandu dengan pedoman dan prosedur pelayanan klinis. 2. Pedoman dan prosedur layanan klinis meliputi: pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, dan pelayanan profesi kesehatan yang lain. 3. Koordinasi dan komunikasi antar praktisi klinis di UPT Puskesmas Pardasuka sesuai 4. 5. 6. 7.

standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai rencana layanan. Pelaksanaan layanan dan perkembangan pasien harus dicatat dalam rekam medis. Jika dilakukan perubahan rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis. Tindakan medis/pengobatan yang berisiko wajib diinformasikan pada pasien sebelum

mendapatkan persetujuan. 8. Pemberian informasi dan

persetujuan

pasien

(informed

consent)

wajib

didokumentasikan.. 9. Pelaksanaan layanan klinis harus dimonitor, dievaluasi, dan ditindak lanjut. 10. Evaluasi harus dilakukan terhadap evaluasi dan tindak lanjut. 11. Kasus-kasus gawat darurat harus diprioritaskan dan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan pasien gawat darurat di UGD/PONED UPT Puskesmas Pardasuka. 12. Kasus-kasus berisiko tinggi harus ditangani sesuai dengan prosedur pelayanan kasus berisiko tinggi. 13. Kasus-kasus yang perlu kewaspadaan universal terhadap terjadinya infeksi harus ditangani dengan memperhatikan prosedur pencegahan (kewaspadaan universal). 14. Pemberian obat/cairan intravena harus dilaksanakan dengan prosedur pemberian obat/cairan intravena yang baku dan mengikuti prosedur aseptik. 15. Kinerja pelayanan klinis harus dimonitor dan dievaluasi dengan indikator yang jelas. 16. Hak dan kebutuhan pasien harus diperhatikan pada saat pemberian layanan. 17. Keluhan pasien/keluarga wajib diidentifikasi, didokumentasikan dan ditindak lanjuti. 18. Pelaksanaan layanan dilaksanakan secara tepat dan terencana untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. 19. Pengulangan yang tidak perlu antara lain meliputi: penulisan lengkap dalam rekam medis semua pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan, dan pengobatan yang

diberikan kepada pasien. 20. Kewajiban perawat dan petugas kesehatan lain untuk mengingatkan pada dokter jika terjadi pengulangan yang tidak perlu. 21. Kesinambungan dalam pelayanan wajib dijamin oleh UPT Puskesmas, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang,perencanaan layanan, pelaksanaan layanan, pemberian obt/tindakan, sampai dengan pasien pulang/rujuk. 22. Pasien berhak untuk memilih tenanga kesehatan jika memungkinkan. 23. Pasien berhak untuk menolak pengobatan. 24. Pasien berhak untuk menolak jika dirujuk ke sarana kesehatan lain. 25. Penilian untuk melanjutkan pengobatan maupun dirujuk dipandu oleh prosedur yang baku. 26. Jika pasien menolak untuk pengobatan atau rujukan, wajib diberikan informasi tentang hak pasien untuk membuat keputusan, akibat dari keputusan, dan tanggung jawab mereka berkenaan dengan keputusan mereka. 27. Puskesmas menjamin sarana dan peralatan dapat digunakan dengan baik. 28. Puskesmas menjamin keamanan peralatan yang digunakan termasuk tidak boleh menggunakan ulang (reuse) peralatan yang disposable. 29. Pelayanan anestesi dan pembedahan harus dipandu dengan prosedur baku. 30. Pelayanan anestesi dan pembedahan harus dilaksanakan oleh petugas yang kompeten. 31. Sebelum melakukan anestesi dan pembedahan harus mendapatkan informed consent. 32. Status pasien wajib dimonitor setelah pemberian anestesi dan pembedahan. 33. Pendidikan/penyuluhan kesehatan pada pasien dilaksanakan sesuai dengan rencana layanan. D. RENCANA RUJUKAN DAN PEMULANGAN 1. Pemulangan pasien rawat inap dipandu oleh prosedur yang baku. 2. Dokter yang menangani bertanggung jawab untuk melaksanakan 3. 4. 5. 6.

proses

pemulangan/rujukan. Umpan balik dari fasilitas rujukan wajib ditindak lanjuti oleh dokter yang menangani. Jika pasien tidak mungkin dirujuk, puskesmas wajib memberikan alternatif pelayanan. Rujukan pasien harus disertai dengan resume klinis. Resume klinis meliputi: kondisi klinis, prosedur/tindakan yang telah dilakukan, dan

kebutuhan akan tindak lanjut. 7. Pasien diberi informasi tentang hak untuk memilih tempat rujukan. 8. Pasien dengan kebutuhan khusus perlu didampingi oleh petugas yang kompeten. 9. Kriteria merujuk pasien meliputi: pasien pulang sembuh, pasien pulang dirujuk, atau pasien pulang atas kemauan sendiri. 10. Pada saat pemulangan, pasien/keluarga pasien harus diberi informasi tentang tindak lanjut layanan. 11. Identifikasi keluhan aduan pasien dan penanganannya dengan prosedur yang berlaku.

KEPALA UPT PUSKESMAS PARDASUKA,

MUJIMIN