Sk Kebijakan Pelayanan Klinis 62n1t

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TABA Jl. Puskesmas Kel. Cereme Taba Kec. Lubuklinggau Timur II 31625 Telp. 0733-323242

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TABA NOMOR: / /SK/PKM-TABA/I/2016 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS UPTD PUSKESMAS TABA KEPALA UPTD PUSKESMAS TABA Menimbang

: a. bahwa pelayanan klinis Puskesmas dilaksanakan kebutuhan pasien; b. bahwa pelayanan klinis Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien; c. bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan pelayanan klinis di UPTD Puskesmas Taba

Mengingat

: 1.

2. 3. 4.

5.

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Apartur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS UPTD PUSKESMAS TABA : Kebijakan pelayanan klinis di UPTD Puskesmas Taba sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua

: Surat keputusan ini

berlaku

sejak

tanggal ditetapkan

dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau Pada tanggal : Januari 2016 Ka. UPTD Puskesmas Taba

HAMILA, SKM NIP. 19730618 199301 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TABA NOMOR : / /SK/PKM-TABA/I /2016 TENTANG : KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS

A. PENDAFTARAN PASIEN 1. Pendaftaran pasien harus dipandu dengan prosedur yang jelas 2. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang kompeten dan mudah bersosialisasi dengan pasien. 3. Pendaftaran pasien memperhatikan keselamatan pasien 4. Identitas pasien harus dipastikan minimal dengan dua cara dari cara identifikasi sebagai berikut: nama pasien, tanggal lahir pasien, alamat/tempat tinggal, dan nomor rekam medis 5. Informasi tentang jenis pelayanan klinis yang tersedir, dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat yang meliputi: tarif, jenis pelayanan, ketersediaan tempat tidur , dan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang lain harus dapat disediakan di tempat pendaftaran 6. Hak dan kewajiban pasien harus diperhatikan pada keseluruhan proses pelayanan yang dimulai dari pendaftaran 7. Kendala fisik, bahasa, dan budaya serta penghalang lain wajib diidentifikasi dan ditindak lanjut. B. PENGKAJIAN, KEPUTUSAN, DAN RENCANA LAYANAN 1. Kajian awal dilakukan secara paripurna dilakukan oleh tenaga yang kompeten melakukan pengkajian 2. Kajian awal meliputi kajian medis, kajian keperawatan, kajian kebidanan, dan kajian lain oleh tenaga profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan 3. Proses kajian dilakukan mengacu standar profesi dan standar asuhan 4. Proses kajian dilakukan dengan memperhatikan tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu 5. Informasi kajian baik medis, keperawatan, kebidanan, dan profesi kesehatan lain wajib diidentifikasi dan dicatat dalam rekam medis 6. Proses kajian dilakukan sesuai dengan langkah-langkah SOAP 7. Pasien dengan kondisi gawat atau darurat harus diprioritaskan dalam pelayanan 8. Kajian dan perencanaan asuhan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang kompeten 9. Jika dilakukan pelayanan secara tim, tim kesehatan antar profesi harus tersedia 10. Pendelegasian wewenang baik dalam kajian mapun keputusan layanan harus dilakukan melalui proses pendelegasian wewenang 11. Pendelegasian wewenang diberikan kepada tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan 12. Proses kajian, perencanaan, dan pelaksanaan layanan dilakukan dengan peralatan dan tempat yang memadai 13. Peralatan dan tempat pelayanan wajib menjamin keamanan pasien dan petugas 14. Rencana layanan dan pelaksanaan layanan dipandu oleh prosedur klinis yang dibakukan 15. Jika dibutuhkan rencana layanan terpadu, maka kajian awal, rencana layanan, dan pelaksanaan layanan disusun secara kolaboratif dalam tim layanan yang terpadu 16. Rencana layanan disusun untuk tiap pasien, dan melibatkan pasien 17. Penyusunan rencana layanan mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan memperhatikan tata nilai budaya pasien 18. Rencana layanan disusun dengan hasil dan waktu yang jelas dengan meperhatikan efisiensi sumber daya 19. Risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan layanan harus diidentifikasi. 20. Efek samping dan risiko pelaksanaan layanan dan pengobatan harus diinformasikan kepada pasien 21. Rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis 22. Rencana layanan harus memuat pendidikan/penyuluhan pasien

C. PELAKSANAAN LAYANAN 1. Pelaksanaan layanan dipandu dengan pedoman dan prosedur pelayanan klinis 2. Pedoman dan prosedur layanan klinis meliputi: pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, dan 3. 4. 5. 6.

pelayanan profesi kesehatan yang lain Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai rencana layanan Pelaksanaan layanan dan perkembangan pasien harus dicatat dalam rekam medis Jika dilakukan perubahan rencana layanan harus dicatat dalam rekam medis Tindakan medis/pengobatan yang berisiko wajib diinformasikan pada pasien sebelum

7. 8. 9. 10.

mendapatkan persetujuan Pemberian informasi dan persetujuan pasien (informed consent) wajib didokumentasikan Pelaksanaan layanan klinis harus dimonitor, dievaluasi, dan ditindak lanjut Evaluasi harus dilakukan terhadap evaluasi dan tindak lanjut Kasus-kasus gawat darurat harus diprioritaskan dan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan

pasien gawat darurat 11. Kasus-kasus berisiko tinggi harus ditangani sesuai dengan prosedur pelayanan kasus berisiko tinggi 12. Kasus-kasus yang perlu kewaspadaan universal terhadap terjadinya infeksi harus ditangani dengan memperhatikan prosedur pencegahan (kewaspadaan universal) 13. Pemberian obat/cairan intravena harus dilaksanakan dengan prosedur pemberian obat/cairan 14. 15. 16. 17.

intravena yang baku dan mengikuti prosedur aseptik. Kinerja pelayanan klinis harus dimonitor dan dievaluasi dengan indikator yang jelas Hak dan kebutuhan pasien harus diperhatikan pada saat pemberian layanan. Keluhan pasien/keluarga wajib diidentifikasi, didokumentasikan dan ditindak lanjuti Pelaksanaan layanan dilaksanakan secara tepat dan terencana untuk menghindari pengulangan

yang tidak perlu 18. Pelayanan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, perencanaan layanan, pelaksanaan layanan, pemberian obat/tindakan, sampai dengan pasien pulang atau dirujuk harus dijamin kesinambungannya 19. Pasien berhak untuk menolak pengobatan 20. Pasien berhak untuk menolak jika dirujuk ke sarana kesehatan lain 21. Penolakan untuk melanjutkan pengobatan maupun untuk rujukan dipandu oleh prosedur yang baku. 22. Jika pasien menolak untuk pengobatan atau rujukan, wajib diberikan informasi tentang hak pasien untuk membuat keputusan, akibat dari keputusan, dan tanggung jawab mereka berkenaan 23. 24. 25. 26. 27.

dengan keputusan tersebut Pelayanan anestesi dan pembedahan harus dipandu dengan prosedur baku Pelayanan anestesi dan pembedahan harus dilaksanakan oleh petugas yang kompeten Sebelum melakukan anestesi dan pembedahan harus mendapatkan informed consent Status pasien wajib dimonitor setelah pemberian anestesi dan pembedahan Pendidikan/penyuluhan kesehatan pada pasien dilaksanakan sesuai dengan rencana layanan

D. RENCANA RUJUKAN DAN PEMULANGAN 1. Pemulangan pasien rawat inap dipandu oleh prosedur yang baku 2. Dokter yang menangani bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemulangan/rujukan 3. Umpan balik dari fasilitas rujukan wajib ditindak lanjuti oleh dokter yang menangani 4. Jika pasien tidak mungkin dirujuk, puskesmas wajib memberikan alternatif pelayanan 5. Rujukan pasien harus disertai dengan resume klinis 6. Resume klinis meliputi: nama pasien, ondisi klinis, prosedur/tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan akan tindak lanjut 7. Pasien diberi informasi tentang hak untuk memilih tempat rujukan 8. Pasien dengan kebutuhan khusus perlu didampingi oleh petugas yang kompeten 9. Kriteria merujuk pasien meliputi: memerlukan tindakan lebih lanjut, alat dan sarana tidak tersedia, dll.

10. Pada saat pemulangan, pasien/keluarga pasien harus diberi informasi tentang tindak lanjut layanan

Ka. UPTD Puskesmas Taba

HAMILA, SKM NIP. 19730618 199301 2 002