Soal Latihan 185c49

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIH Pemerintah Kota “BANJARMASIH” memiliki 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni SKPD “A” dan SKPD “B”. Berikut adalah Neraca Awal dari SKPD “A” PEMERINTAH KOTA BANJARMASIH SKPD “A” NERACA Per 1 Januari 2018 ASET KEWAJIBAN & EKUITAS Kas di Bendahara Pengeluaran 0 Kewajiban 0 Kas di Bendahara Penerimaan 0 Kendaraan 100.000.000 Ekuitas 600.000.000 Gedung Kantor 500.000.000 TOTAL ASET 600.000.000 TOTAL KEWAJIBAN & 600.000.000 EKUITAS Selama bulan Januari 2018 terdapat transaksi-transaksi di SKPD “A” sebagai berikut: 1. Pada tanggal 1 Januari 2018 untuk SKPD “A” ditetapkan bahwa a. Estimasi Pendapatan adalah sebesar Rp 65.000.000,b. Apropriasi Belanja dianggarkan adalah sebesar Rp 80.000.000,2. Tanggal 2 Januari 2018, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana - Langsung (SP2D-LS) Gaji sebesar Rp 70.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Gaji Pokok Rp 45.000.000,b. Tunjangan Keluarga Rp 15.000.000,c. Tunjangan Jabatan Rp 10.000.000,3. Tanggal 3 Januari 2018 Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran -Uang Persediaan (SPP-UP) sebesar Rp 10.000.000,- kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Pada hari yang sama PPK - SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar - Uang Persediaan (SPM-UP), SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 4 Januari 2018 BUD menerbitkan SP2D. 4. Tanggal 7 Januari 2018, SKPD “A” membayar sewa gedung kantor sebesar Rp 48.000.000,untuk sewa selama 2 (dua) tahun dengan mekanisme LS. Tanggal 7 Januari 2018, SP2D untuk pembayaran sewa diterbitkan juga. 5. Tanggal 12 Januari 2018 dilakukan pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) atas belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp 1.250.000,6. Tanggal 13 Januari 2018, Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD “A” memiliki pendapatan pajak hotel atas Hotel “Bintang Lima” untuk bulan Januari sebesar Rp 40.000.000,- . 7. Tanggal 15 Januari 2018, Hotel “Bintang Lima” membayar pajak hotel ke SKPD “A” Rp 40.000.000,- dan pada tanggal 16 Januari 2018 Bendahara Penerimaan SKPD “A” menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening Kas Daerah. 8. Tanggal 30 Januari 2018, SKPD “A” menerima pendapatan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp 15.000.000,- dan pada tanggal 31 Januari 2018 Bendahara Penerimaan SKPD “A” menyetorkan uang retribusi tersebut ke rekening Kas Daerah. 9. Tanggal 31 Januari 2018, dilakukan stock opname terhadap Persediaan di SKPD “A”. Hasilnya, diketahui persediaan ATK di SKPD “A” tersisa sebesar Rp 1.000.000,10.Pada tanggal 31 Januari 2018, dibuat jurnal untuk menyesuaikan beban sewa untuk bulan Januari 2018.

Berikut adalah Neraca Awal dari SKPD “B” PEMERINTAH KOTA BANJARMASIH SKPD “B” NERACA Per 1 Januari 2018 ASET Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kendaraan Gedung Kantor TOTAL ASET

KEWAJIBAN & EKUITAS 0 0 0 500.000.000 500.000.000

Kewajiban

0

Ekuitas

500.000.000

TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

500.000.000

Selama bulan Januari 2018 terdapat transaksi-transaksi di SKPD ‘B” sebagai berikut: 1. Pada tanggal 1 Januari 2018 untuk SKPD “B” ditetapkan bahwa a. Estimasi Pendapatan adalah sebesar Rp 0,b. Apropriasi Belanja dianggarkan adalah sebesar Rp 240.000.000,2. Tanggal 2 Januari 2018, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana - Langsung (SP2D-LS) Gaji sebesar Rp 70.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Gaji Pokok Rp 55.000.000,b. Tunjangan Keluarga Rp 20.000.000,c. Tunjangan Jabatan Rp 15.000.000,3. Tanggal 3 Januari 2018 Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran -Uang Persediaan (SPP-UP) sebesar Rp 64.000.000,- kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Pada hari yang sama PPK - SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar - Uang Persediaan (SPM-UP), SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 4 Januari 2018 BUD menerbitkan SP2D. 4. Tanggal 7 Januari 2018, SKPD “B” membayar perjalanan dinas karyawan dengan menggunakan UP sebesar Rp 1.000.000,-. Dan belanja makanan sebesar Rp. 5.000.000,5. Tanggal 12 Januari 2018 dilakukan pembayaran dengan menggunakan UP atas belanja : - Air sebesar Rp 3.000.000,- Listrik sebesar Rp. 5.000.000,- Telepon sebesar Rp. 2.000.000,6. Tanggal 13 Januari 2018, SKPD “B” belanja Cetak dengan menggunakan UP ssebesar Rp. 18.000.000,- . 7. Tanggal 15 Januari 2018, SKPD “B” belanja modal berupa pembelian kendaraan dinas dengan menggunakan LS sebesar Rp. 115.000.000,- .

Berikut adalah Neraca Awal dari Pemerintah Kota BANJARMASIH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIH PPKD NERACA Per 1 Januari 2018 ASET

KEWAJIBAN & EKUITAS

Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jk. Panjang Kendaraan Gedung Kantor

4.000.000.000,-

TOTAL ASET

4.070.000.000,-

Kewajiban 0 0 70.000.000,0 0

0

Ekuitas

TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

4.070.000.000

4.070.000.000,-

Selama bulan Januari 2018 terdapat transaksi-transaksi di PPKD” sebagai berikut: 1. Pada tanggal 1 Januari 2018 untuk PPKD ditetapkan bahwa a. Estimasi Pendapatan adalah sebesar Rp 75.000.000.000,b. Apropriasi Belanja dianggarkan adalah sebesar Rp 77.500.000.000,c. Estimasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebesasr Rp. 10.000.000.000,d. Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,2.

Tanggal 2 Januari 2018, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana - Langsung (SP2D-LS) Gaji untuk SKPD “A” sebesar Rp 70.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Gaji Pokok Rp 45.000.000,b. Tunjangan Keluarga Rp 15.000.000,c. Tunjangan Jabatan Rp 10.000.000,dan untuk SKPD “B” sebesar Rp 90.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Gaji Pokok Rp 55.000.000,b. Tunjangan Keluarga Rp 20.000.000,c. Tunjangan Jabatan Rp 15.000.000,-

3.

Tanggal 3 Januari 2018 Bendahara Pengeluaran SKPD “A” mengajukan Surat Permintaan Pembayaran -Uang Persediaan (SPP-UP) sebesar Rp 10.000.000,- kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Pada hari yang sama PPK - SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar - Uang Persediaan (SPM-UP), SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 4 Januari 2018 BUD menerbitkan SP2D. Pada tanggal yang sama, Bendahara Pengeluaran SKPD “B” juga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran -Uang Persediaan (SPP-UP) sebesar Rp 64.000.000,- kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Pada hari yang sama PPK - SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar - Uang Persediaan (SPMUP), SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 4 Januari 2018 BUD menerbitkan SP2D.

4.

Tanggal 7 Januari 2018, SKPD “A” membayar sewa gedung kantor sebesar Rp 48.000.000,untuk sewa selama 2 (dua) tahun dengan mekanisme LS. Tanggal 7 Januari 2018, SP2D untuk pembayaran sewa diterbitkan juga.

5.

Tanggal 10 Januari 2018, PPKD menerima pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp 1.000.000.000,-

6.

Tanggal 12 Januari 2018, PPKD mengeluarkan belanja hibah sebesar Rp. 60.000.000,- .

7.

Tanggal 15 Januari 2018, PPKD menerima pinjaman jangka panjang dalam negeri dari lembaga keuangan bank sebesar Rp.3.000.000.000,-

8.

Tanggal 15 Januari 2018, SKPD “B” belanja modal berupa pembelian kendaraan dinas dengan menggunakan LS sebesar Rp. 115.000.000,- .

9.

Tanggal 16 Januari 2018, BUD menerima pendapatan pajak Hotel “Bintang Lima” dari SKPD “A” sebesar Rp 40.000.000,-.

10. Tanggal 20 Januari 2018, PPKD melakukan penyertaan modal pada pemerintah daerah sebesar Rp.2.300.000.000,- . 11. Tanggal 31 Januari 2018, BUD menerima pendapatan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp 15.000.000,- dari SKPD “A”. 12. Tanggal 31 Januari 2018, PPKD menerbitkan SKP PPh 21 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan pendapatan DAU yang masish harus diterima sebesar Rp. 50.000.000.000,- . Instruksi : 1. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada SKPD dan PPKD di atas 2. Lakukan posting ke Buku Besar 3. Buatlah Laporan Keuangan Konsdolidasi per 31 Januari 2018.