Rujukan Pelayanan Gigi t6d3q

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama (KepMenKesRI, 2004). Rujukan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kesehatan yang timbul baik secara vertikal (dan satu unit ke unit yang lebih lengkap / rumah sakit) untuk horizontal (dari satu bagian lain dalam satu unit). Sistem Rujukan adalah suatu sistem jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul,baik secara vertical (komunikasi antar unit yang sederajat) ataupun secara horisontal (lebih tinggi yang lebih rendah) ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi wilayah istrasi (Satrianegara, 2009). Di negara Indonesia sistem rujukan kesehatan telah dirumuskan dalam Permenkes No. 01 tahun 2012. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab timbal balik pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horiontal. Sederhananya, sistem rujukan mengatur darimana dan harus

kemana seseorang dengan gangguan kesehatan tertentu memeriksakan keadaan sakitnya.

1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah definisi dari Sistem Rujukan? 2. Bagaimana sistem rujukan untuk pelayanan di bidang kesehatan gigi? 3. Bagaimanakah kasus di bidang Bedah Mulut yang membutuhkan rujukan?

1.3 Tujuan 1. Mampu menjelaskan definisi dari Sistem Rujukan 2. Mampu menjelaskan Sistem Rujukan untuk pelayanan di bidang kesehatan gigi? 3. Mampu menjelaskan kasus di bidang Bedah Mulut yang membutuhkan rujukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Definisi Rujukan Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah

kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium (Permenkes No V, 2012). Tata laksana rujukan: 1. Internal antar petugas di satu rumah. 2. Antara puskesmas pembantu dan puskesmas Induk. 3. Antara masyarakat dan puskesmas. 4. Antara satu puskesmas dan puskesmas lainnya. 5. Antara puskesmas dan rumah sakit, laboratorium atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 6. Internal antar-bagian/unit pelayanan di dalam satu rumah sakit. 7. Antar rumah sakit, laboratoruim atau fasilitas pelayanan lain dari rumah sakit.

2.2

Sistem Rujukan Sistem rujukan adalah suatu sistem jaringan fasilitas pelayanan kesehatan

yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul, baik secara vertikal (komunikasi antar unit yang

sederajat) ataupun secara horisontal (lebih tinggi yang lebih rendah) ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi wilayah istrasi (KepMenKesRI, 2004). Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Pelimpahan wewenang dalam sistem rujukan dibagi menjadi: 1. Interval referral, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab penderita sepenuhnya kepada dokter konsultan untuk jangka waktu tertentu, dan selama jangka waktu tersebut dokter tsb tidak ikut menanganinya. 2. Collateral referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita hanya untuk satu masalah kedokteran khusus saja . 3. Cross referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita sepenuhnya kepada dokter lain untuk selamanya. 4. Split referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita sepenuhnya kepada beberapa dokter konsultan, dan selama jangka waktu pelimpahan wewenang dan tanggungjawab tersebut dokter pemberi rujukan tidak ikut campur (KepMenKesRI, 2004).

2.3 Jenis-Jenis Sistem Rujukan di Indonesia Menurut

PerMenKes No 034 (2012), jenis-jenis sistem rujukan di

Indonesia: 1. Menurut

tata

hubungannya,

internal dan rujukan eksternal

sistem rujukan terdiri

dari: Rujukan

a. Rujukan Internal adalah rujukan horizontal yang terjadi antar unit pelayanan di dalam institusi tersebut Misalnya dari jejaring puskesmas (puskesmas pembantu) ke puskesmas induk. b. Rujukan Eksternal adalah rujukan yang terjadi antar unit - unit dalam jenjang pelayanan kesehatan, baik horizontal (dari puskesmas rawat jalan ke puskesmas rawat map) maupun vertikal (dan puskesmas ke rumah sakit umum daerah) (PerMenKes, 2012). 2. Menurut lingkup pelayanannya, sistem rujukan terdiri dari: Rujukan Medik dan Rujukan Kesehatan. a. Rujukan Medik adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Misalnya, merujuk pasien puskesmas dengan penyakit kronis (jantung koroner, hipertensi, diabetes melitus) ke rumah sakit umum daerah. b. Rujukan Kesehatan adalah rujukan pelayanan yang umumnya berkaitan dengan upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Contohnya, merujuk pasien dengan masalah gizi ke klinik konsultasi gizi (PerMenKes, 2012). 3. Menurut rujukan dalam kedokteran gigi, antara lain : a. Rujukan Kasus Dengan Atau Tanpa Pasien : •

Dari posyandu/sekolah/pustu ke puskesmas, indikasinya : semua kelainan/kasus/keluhan yang ditemukan pada jaringan keras dan jaringa lunak didalam rongga mulut.

•

Dari poli gigi puskesmas ke rumah sakit yang lebih mampu, indikasinya:

semua kelainan/kasus yang ditemukan tenaga

kesehatan gigi (dokter gigi, perawat gigi) di puskesmas yang memerlukan tindakan diluar kemampuannya (PerMenKes, 2012). b. Rujukan Model (Prosthetic Atau Orthodonsi) : Pelayanan kesehatan gigi yang memerlukan pembuatan prothesa termasuk mahkota dan jembatan, plat orthodonsi, obturator, feeding plate, inlay, onlay (PerMenKes, 2012). c. Rujukan Spesimen Semua kelainan/kasus yang ditemukan tenaga kesehatan gigi (dokter gigi, perawat gigi) di puskesmas yang memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik/laboratorium sehubungan dengan kelainan dalam rongga mulutnya. d. Rujukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keadaan dimana dibutuhkan peningkatan ilmu pengetahuan dan atau ketrampilan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. e. Rujukan Kesehatan Gigi Semua kegiatan peningkatan promosi kesehatan dan pencegahan kasus yang memerlukan bantuan teknologi, sarana dan biaya operasional (PerMenKes, 2012).

2.4 Mekanisme Sistem Rujukan di Indonesia ·

Jalur rujukan terdiri dari dua jalur yakni : 1. Rujukan Upaya Kesehatan perorangan a. Antara masyarakat dengan puskesmas

b. Antara puskesmas pembantu atau bidan di desa dengan puskesmas c. Intern petugas puskesmas atau puskesmas rawat inap d. Antar puskesmas atau puskesmas dengan rumah sakit atau fasilitas pelayanan lainnya (Satrianegara, 2009). 2. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat a. Dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten atau kota b. Dari puskesmas ke instansi lain yang lebih kompeten baik intrasektoral maupun lintas sektoral c. Bila rujukan ditingkat kabupaten atau kota masih belum mampu menanggulangi bisa diteruskan ke provinsi atau pusat (Satrianegara, 2009).

·

2.5 Prosedur Merujuk Dan Menerima Rujukan Pasien Menurut keputusan Dikti KemDikBud (2011), dalam prosedur merujuk dan menerima rujukan pasien ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang merujuk dan pihak yang menerima rujukan dengan rincian beberapa prosedur sebagai berikut: 1. Prosedur Standar Merujuk Pasien Prosedur Klinis: a. Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang medik untuk menentukan diagnosa utama dan diagnose banding. b. Memberikan tindakan pra rujukan sesuai kasus berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO). c. Memutuskan unit pelayanan tujuan rujukan.

d. Untuk pasien gawat darurat harus didampingi petugas Medis / Paramedis yang kompeten dibidangnya dan mengetahui kondisi pasien. e. Apabila pasien diantar dengan kendaraan Puskesmas keliling atau ambulans, agar petugas dan kendaraan tetap menunggu pasien di IGD tujuan sampai ada kepastian pasien tersebut mendapat pelayanan dan kesimpulan dirawat inap atau rawat jalan Prosedur istratif: a. Dilakukan setelah pasien diberikan tindakan pra-rujukan. b. Membuat catatan rekam medis pasien. c. Memberikan Informed Consent (persetujuan/penolakan rujukan) d. Membuat surat rujukan pasien rangkap 2 (form R/1/a terlampir). Lembar pertama dikirim ke tempat rujukan bersama pasien yang bersakutan. Lembar kedua disimpan sebagai arsip. e. Mencatat identitas pasien pada buku rujukan pasien. f. Menyiapkan

sarana

transportasi

dan

sedapat

mungkin

menjalin

komunikasi dengan tempat tujuan rujukan. g. Pengiriman pasien ini sebaiknya dilaksanakan setelah diselesaikan istrasi yang bersangkutan (Dikti KemDikBud 2011). 2. Prosedur Standar Menerima Rujukan Pasien Prosedur Klinis: a. Segera menerima dan melakukan stabilisasi pasien rujukan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO).

b. Setelah stabil, meneruskan pasien ke ruang perawatan elektif untuk perawatan selanjutnya atau meneruskan ke sarana kesehatan yang lebih mampu untuk dirujuk lanjut. c. Melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan klinis pasien. Prosedur istratif: a. Menerima, meneliti dan menandatangani surat rujukan pasien yang telah diterima untuk ditempelkan di kartu status pasien. b. Apabila pasien tersebut dapat diterima kemudian membuat tanda terima pasien sesuai aturan masing-masing sarana. c. Mengisi hasil pemeriksaan dan pengobatan serta perawatan pada kartu catatan medis dan diteruskan ke tempat perawatan selanjutnya sesuai kondisi pasien. d. Membuat informed consent (persetujuan tindakan, persetujuan rawat inap atau pulang paksa). e. Segera memberikan informasi tentang keputusan tindakan / perawatan yang akan dilakukan kepada petugas / keluarga pasien yang mengantar. f. Apabila tidak sanggup menangani (sesuai perlengkapan Puskesmas / RSUD yang bersangkutan), maka harus merujuk ke RSU yang lebih mampu dengan membuat surat rujukan pasien rangkap 2 kemudian surat rujukan yang asli dibawa bersama pasien, prosedur selanjutnya sama seperti merujuk pasien. g. Mencatat identitas pasien di buku yang ditentukan. h. Bagi Rumah Sakit, mengisi laporan Triwulan (Dikti KemDikBud 2011).

3. Prosedur Standar Membalas Rujukan Pasien Prosedur Klinis: a. Rumah Sakit atau Puskesmas yang menerima rujukan pasien wajib mengembalikan pasien ke RS / Puskesmas / Polindes/Poskesdes pengirim setelah dilakukan proses antara lain: Sesudah pemeriksaan medis, diobati dan dirawat tetapi penyembuhan selanjutnya perlu di follow

up oleh

Rumah Sakit / Puskesmas / Polindes/Poskesdes pengirim. b. Sesudah pemeriksaan medis, diselesaikan tindakan kegawatan

klinis,

tetapi pengobatan dan perawatan selanjutnya dapat dilakukan di Rumah Sakit / Puskesmas / Polindes / Poskesdes pengirim. c. Melakukan pemeriksaan fisik dan mendiagnosa bahwa kondisi pasien sudah

memungkinkan

untuk

keluar

dari

perawatan

Rumah

Sakit/Puskesmas tersebut dalam keadaan: •

Sehat atau Sembuh.

•

Sudah ada kemajuan klinis dan boleh rawat jalan.

•

Belum ada kemajuan klinis dan harus dirujuk ke tempat lain.

•

Pasien sudah meninggal (Dikti KemDikBud 2011).

2.6 Kewenangan Dokter Gigi Umum Dalam Bidang Bedah Mulut Batas-batas wewenang dokter gigi umum dalam tindakannya menurut Konsil Kedokteran Indonesia (2008) dalam bidang bedah mulut adalah: 1. Diagnosa 2. Ekstraksi 3. Odontektomi impaksi ringan

4. Alveolektomi 5. Ekstraksi open method 6. Diskusi kasus 7. Insisi Eksisi 9. Operkulektomi 10. Asisten operasi 11. Reposisi TMJ 12. Kegawat daruratan 13. Penegakan infeksi tumor jinak, kista, kangker 14. Penanganan komplikasi exodonsi dan anastesi local (dry socket,shock dll) 15. Penanganan fraktur alveolus,gigi avulsi,luksasi,akibat trauma dengan fiksasi essig 16. Melakukan suturing 17. Kewaspadaan universal (aseptic)

2.7 Kasus-Kasus Bedah Mulut Yang Membutuhkan Rujukan Pelayanan klinis dalam bidang bedah mulut oleh dokter gigi umum yang memerlukan tindakan rujukan sesuai peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (2007): 1. Perawatan bedah dentoalveolar (pencabutan gigi M3 yang tertanam dalam tulang rahang, pencabutan gigi dengan penderita medically compromised, pencabutan gigi dengan tingkat kesulitan tinggi disertai faktor lokal dan sistemik, bedah preprosthetic untuk penempatan implant gigi atau gigi tiruan). 2. Perawatan celah bibir dan langit-langit.

3. Perawatan patah tulang daerah gigi, rahang dan tulang-tulang daerah wajah 4. Perawatan tumor termasuk kanker daerah kepala dan leher (bekerja sama dengan bedah kepala dan leher). Perawatan kista dan tumor daerah rongga mulut. 5. Perawatan kelainan dysgnathia (oklusi gigitan terbalik atau tidak tepat) dan orthognatik reconstructive surgery, orthognathic surgery, maxillomandibular advancement, bedah koreksi asymetri wajah. 6. Perawatan pada pasien yang mempunyai keluhan nyeri wajah. 7. Perawatan segala kondisi yang berkaitan dengan sendi rahang. 8. Perawatan posisi rahang yang tumbuh tidak tepat ke posisi yang diinginkan (bekerjasama dengan spesialis ortodonsia). 9. Perawatan distraksi osteogenesis. 10. Mengganti gigi dengan implant yang menyatu dengan tulang.

BAB III LAPORAN KASUS

3.1 Anamnesis Pada tanggal 8 Juli 2014, Pasien perempuan umur 61 tahun datang ke Bagian Bedah Mulut RSUD Pare Kediri dengan keluhan ingin menyabutkan gigi depan bawahnya. Pasien mengeluhkan gigi tersebut terasa goyang, tidak sakit dan tidak nyaman saat digunakan makan. Pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit kencing manis sejak 10 tahun yang lalu, pasien mengatakan pernah memeriksakan giginya di Puskesmas sekitar 6 bulan yang lalu dan belum dilakukan pencabutan. 3.2 Pemeriksaan Klinis 1. Pemeriksaan Subjektif a. Pemeriksaan umum: -

Usia

: 61 tahun

-

Jenis kelamin

: perempuan

-

Kepala

: Normal

-

Kelenjar tiroid

: Normal

-

Wajah

: Simestris

-

TD

: 160/100 mmHg

b. Riwayat Medis -

:

Penyakit sistemik : Pasien memiliki riwayat penyakit sistemik sejak ± 10 tahun yang lalu.

c. Riwayat Gigi -

:

Pasien pernah datang ke Puskesmas Mojoroto Kediri ingin menyabutkan gigi nya. pasien mengatakan belum dilakukan pencabutan gigi.

2. Pemeriksaan Obyektif a. Gigi 32 : -

Kegoyangan gigi derajat 3

-

Kalkulus

: (+)

-

Gingiva sekitar

: Kemerahan

3. Diagnosa pada gigi 32

: Periodontitis kronis oleh karena penyakit sistemik

3.3 Rencana Terapi Setelah dilakukan pemeriksaan subyektif dan obyektif di Bagian Bedah Mulut RSUD Pare, rencana perawatan selanjutnya yaitu perlu dilakukan pemeriksaan kadar gula darah (KGD) pada pasien dengan merujuk ke Bagian Laboratoris RSUD Pare agar mengetahui kadar gula darah pasien sebelum dilakukan tindakan ekstraksi. Pemeriksaan kadar gula darah (KGD) menunjukkan hasil kadar glukosa 320 mg/dL. Dengan hasil pemeriksaan tersebut rencana perawatan selanjutnya dengan merujuk pasien ke Poli Penyakit Dalam RSUD Pare Kediri.

Hasil dari balasan rujukan Poli Penyakit Dalam, pasien mengalami penyakit sistemik Diabetes Melitus dengan hasil pemeriksaan kadar gula darah (KGD) sebesar 320 mg/dL diatas batas normal dan dilakukan penundaan extraksi pada gigi 32.

BAB IV PEMBAHASAN

Rujukan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kesehatan yang timbul baik secara vertikal (dan satu unit ke unit yang lebih lengkap / rumah sakit) untuk horizontal (dari satu bagian lain dalam satu unit). Sistem rujukan adalah suatu sistem jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul, baik secara vertikal (komunikasi antar unit yang sederajat) ataupun secara horisontal (lebih tinggi yang lebih rendah) ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi wilayah istrasi (Satrianegara, 2009). Penatalaksanaan kasus ekstraksi gigi 32, perlu dipertimbangkan kerja sama dalam pemeriksaan lebih lanjut atas permasalahan yang timbul pada pasien dengan melakukan rujukan secara horisontal antar-bagian / unit pelayanan di dalam satu rumah sakit. Diperlukan pemeriksaan kadar gula darah (KGD) ditujukan ke Bagian Laboratoris pada pasien yang memiliki riwayat penyakit sistemik agar mengetahui kadar gula darah sebelum dilakukan tindakan ekstraksi gigi 32. Pemeriksaan kadar gula darah (KGD) menunjukkan hasil kadar glukosa 320 mg/dL. Dengan hasil pemeriksaan tersebut rencana perawatan selanjutnya dengan merujuk pasien ke Poli Penyakit Dalam RSUD Pare Kediri. Hasil dari balasan rujukan Poli Penyakit Dalam, pasien mengalami penyakit sistemik Diabetes Melitus dengan hasil pemeriksaan kadar gula darah (KGD)

sebesar 320 mg/dL diatas batas normal. Adapun nilai normal kadar gula darah (KGD) menurut WHO: Gula darah puasa (8 jam tidak makan) = 70 – 110 mg/dL, Gula darah 2 jam PP (sesudah makan) = 100 – 140 mg/dL dan Gula darah acak = 70 - 125 mg/dL. Dari hasil balasan rujukan Poli Penyakit Dalam untuk dilakukan penundaan ekstraksi gigi 32. Pencabutan gigi hanya boleh dilakukan bila kadar gula darah telah teregulasi dengan baik. (min < 200 mg / dL ). Pada beberapa keadaan tidak boleh dilakukan ekstraksi gigi karena beberapa faktor atau merupakan kontraindikasi ekstraksi gigi. kontraindikasi ekstraksi gigi sangat berperan penting untuk tidak dilakukan ekstraksi gigi sampai masalahnya dapat diatasi. Kontra indikasi pencabutan gigi atau tindakan bedah lainnya disebabkan oleh faktor lokal atau sistemik. Dikatakan menjadi kontra indikasi pencabutan gigi bila dokter gigi / dokter spesialis akan memberi izin atau menanti keadaan umum penderita hingga dapat menerima suatu tindakan bedah tanpa menyebabkan komplikasi yang membahayakan bagi jiwa penderita.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan 1. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik. 2. Diperlukan rujukan laboratoris untuk

pemeriksaan kadar gula darah

(KGD) bagi pasien yang memiliki riwayat penyakit sistemik sebelum dilakukan ekstraksi gigi. 3. Diperlukan rujukan ke Bagian Penyakit Dalam bagi pasien yang memiliki kadar gula darah (KGD) diatas batas normal sebelum tindakan ekstraksi gigi. 4. Penundaan ekstraksi pada gigi 32 dikarenakan hasil dari pemeriksaan kadar gula darah (KGD) 320 mg/dL dan diatas dari batas normal.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito,W.2007.Sistem Kesehatan.Jakarta:PT Raja Gravindo Persada. Dikti KemDikBud. 2011. POKJA Revisi Standar Kompetensi dan Standar Pendidikan Profesi Dokter gigi. Jakarta: Depkes. Keputusan Menteri Kesehatan RI . 2004. Sistem Rujukan. Jakarta : Depkes. Konsil Kedokteran Indonesia. 2007. Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis. Diunduh dari: http://www.kki.go.id/assets/data/arsip/Standar_Kompetensi_Dokter_Gigi_ Spesialis.pdf Konsil Kedokteran Indonesia. 2008 . Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi. Diunduh dari: http://perpustakaan.depkes.go.id:8180/bitstream/123456789/838/4/BK200 8-G36.pdf Permenkes. 2012. Sistem rujukan pelayanan kesehatan. Jakarta : Depkes. Satrianegara, M. 2009. Buku Ajar Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Indonesia. Jakarta: Salemba Medika.