Qanun Bumg Gampong Deuah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat 4042u

KEUCHIK GAMPONG DEUAH KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT REUSAM GAMPONG DEUAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG BERKAH BERSAMA DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA KEUCHIK GAMPONG DEUAH, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

b.

bahwa pendirian BUMG telah dibahas dan disepakati melalui musyawarah Gampong yang diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2017;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Reusam Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berkah Bersama menjadi Reusam Gampong Deuah tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berkah Bersama

1.

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4633);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883); 12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1); 13. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 21). 14. Reusam Gampong Deuah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2017 (Lembaran Gampong Deuah Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama TUHA PEUET GAMPONG DEUAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: RANCANGAN REUSAM GAMPONG DEUAH TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) BERKAH BERSAMA MENJADI REUSAM GAMPONG DEUAH TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) BERKAH BERSAMA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Reusam Gampong ini yang dimaksud dengan: 1. Gampong adalah Gampong Deuah. 2. Keuchik adalah Keuchik Gampong Deuah. 3. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disebut dengan TPG adalah TPG Deuah 4. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong. 5. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, cerdik pandai dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Gampong. 6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;

7.

Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut dengan BUMG adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik gampong melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan untuk kesejahteraan masyarakat Gampong. 8. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah penempatan modal yang berasal dari aset Gampong yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan kemudian dipisahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Gampong dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Gampong. 10. Reusam Gampong adalah kaedah-kaedah yang terdiri dari aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan baik yang berasal dari hukum positif maupun hukum adat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong.

BAB II TUJUAN Pasal 2 Pengaturan tentang BUMG bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUMG sebagai lembaga usaha ekonomi Gampong dalam melakukan: a. peningkatan perekonomian Gampong; b. optimalisasi aset Gampong untuk kesejahteraan Gampong; c. peningkatan usaha masyarakat Gampong dalam pengelolaan potensi ekonomi Gampong; d. pengembangan rencana kerja sama usaha Gampong dengan pihak ketiga; e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Gampong; f. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Gampong; dan g. peningkatan pendapatan masyarakat Gampong dan Pendapatan Asli Gampong. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 1. BUMG Berkah Bersama berkedudukan di Gampong Deuah 2. Untuk penyelenggaraan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Keuchik Gampong.

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN Bagian Kesatu Bentuk Organisasi Pasal 4 Dalam menjalankan usaha ekonomi Gampong secara maksimal, BUMG Berkah Bersama terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong. Pasal 5 (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Gampong, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum. (2) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga usaha yang kepemilikan sahamnya dapat sebagian besar dimiliki oleh BUMG dan terbuka untuk masyarakat Gampong, terdiri atas: a. 70 (perseratus) dimiliki oleh BUMG; dan b. 30 (perseratus) dimiliki oleh masyarakat Gampong. Bagian Kedua Organisasi Pengelola Pasal 6 Struktur atau Organisasi Pemerintahan Gampong.

pengurus

BUMG

terpisah

dari

organisasi

Pasal 7 (1) Susunan pengurus BUMG (BUMG) Berkah Bersama terdiri dari: a. penasihat; b. direktur operasional; dan c. pengawas. (2) Tugas dan wewenang dari susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong (TPG). (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG, yang ditetapkan dengan keputusan Keuchik Gampong.

Bagian Ketiga Modal Pasal 8 (1) Modal awal BUMG Berkah Bersama bersumber dari APBG sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong. (2) Modal BUMG terdiri atas: a. penyertaan modal Gampong; dan b. penyertaan modal masyarakat Gampong. (3) Kekayaan BUMG yang bersumber dari penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Gampong yang dipisahkan, (4) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APBG sebesar Rp. 306.000.000,- (Tiga Ratus enam juta Rupiah ), sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong. (5) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Gampong sebesar 0,- dengan ketentuan persentase yang lebih kecil daripada persentase modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota dapat memberikan bantuan kepada BUMG yang disalurkan melalui APBG. Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUMG diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG yang ditetapkan dengan keputusan Keuchik Gampong. Bagian Keempat Pengelolaan Unit Usaha Pasal 10 (1) BUMG Berkah Bersama menjalankan usaha ekonomi Gampong dengan memanfaatkan: a. sumber daya di Gampong; b. pelayanan umum kepada masyarakat; c. penyewaan barang; d. jasa pelayanan kepada warga; e. usaha-usaha ekonomi mikro; f. usaha bersama yang dikembangkan oleh masyarakat Gampong. (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi Gampong secara maksimal bagi masyarakat Gampong, BUMG dapat membentuk unit usaha: a. bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial yang meliputi: 1. Usaha Ternak Kerbau Gampong. 2. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. b. bisnis penyewaan (rental) barang untuk melayani kebutuhan masyaratakat Gampong dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Gampong yang meliputi:

1. alat transportasi; 2. perkakas pesta; 3. gedung pertemuan; 4. Hand Tracktor; 5. tanah milik BUMG; dan 6. barang sewaan lainnya. c. Bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Gampong yang terdiri dari: 1. kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat. Pasal 11 Pengelola unit usaha BUMG melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis dalam rangka memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Gampong, antara lain: a. menyediakan barang-barang yang dapat disewa oleh masyarakat Gampong untuk mendukung kegiatan yang diadakan; b. membuka kios/toko Gampong untuk memasarkan produk kerajinan masyarakat seperti cendera mata, barang-barang kerajinan tangan lainnya; c. membangun bisnis keuangan untuk memberikan akses bagi pelaku usaha ekonomi Gampong dalam memperoleh kredit dan pinjaman; d. membuka usaha bisnis sosial dan usaha perantara untuk mempermudah warga dalam memperoleh pelayanan lainnya; e. memberdayakan kader masyarakat Gampong sebagai mitra pelaksana kegiatan bisnis dan usaha. Bagian Kelima Hasil Usaha Pasal 12 1. Hasil usaha BUMG merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku, yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. 2. Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. 3. Besar hasil usaha BUMG untuk Pendapatan Asli Gampong selanjutnya diatur dalam anggaran dasar BUMG yang ditetapkan dengan keputusan Keuchik Gampong. Bagian Keenam Pelaporan Pasal 13 1. Direktur Operasional BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUMG kepada Keuchik Gampong. 2. Keuchik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan

laporan pertanggungjawaban kinerja BUMG Gampong melalui Musyawarah Gampong.

kepada

masyarakat

BAB V PEMBUBARAN Pasal 14 1. Pembubaran BUMG dilakukan dalam hal terdapat kerugian sebesar 60% persen dari modal dasar. 2. Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUMG menjadi beban BUMG dan menjadi tanggung jawab Direktur Operasional BUMG. Pasal 15 1. Dalam hal BUMG tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui Musyawarah Gampong. 2. Hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Keuchik Gampong untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Kepailitan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Keuchik Gampong dalam Musyawarah Gampong. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 1. BUMG dan unit usaha yang dikelola BUMG yang telah ada sebelum Reusam Gampong ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya. 2. BUMG dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Reusam Gampong ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Reusam Gampong ini berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pada saat Reusam Gampong ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Gampong dalam Reusam Gampong Deuah Nomor 1 Tahun 2012, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18 Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Deuah .

Ditetapkan di Deuah pada tanggal 31 Maret 2017 KEUCHIK GAMPONG DEUAH

RUSLAN Diundangkan di Deuah pada tanggal 31 Maret 2017 SEKRETARIS GAMPONG DEUAH

AMNA Lembaran Gampong Deuah Tahun 2017 Nomor 3