Pedoman Dan Tata Laksana Komite Etik Dan Hukum 234f5i

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI Jl. Raya Cileungsi – Jonggol KM. 10, Cileungsi, Cipeucang, Bogor (16820) Telepon (021)89934 – 667/ 668/ 669 Fax. (021)89934666 Email: [email protected]:http://rsudcileungsi.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI NOMOR : 446/Ped/Kep/055/18/00 TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI, Menimbang:

Mengingat:

a.

bahwa dalam suatu proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut dapat mengerti;

b.

bahwa dalam pemberian pelayanan asuhan kepada pasien diperlukan kerja sama antara pasien, keluarga pasien dan tim medis, untuk menimbulkan kerja sama yang baik maka diperlukan pedoman komunikasi yang efektif di rumah sakit;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu dibuatkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Tentang Pedoman dan Tata Laksana Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5607);

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5612);

8.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

9.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1045/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia tahu 2011 Nomor 603); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahu 2011 Nomor 603); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 473); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2012 Nomor 2); 18. Keputusan Bupati Bogor Nomor 900/168/KPTS/PER-UU/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C Sebagai Satuan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolahan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI.

Menetapkan:

KESATU

:

Menetapkan Pedoman dan Tata Laksana Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.

KEDUA

:

Menerapkan Pedoman dan Tata Laksana Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai acuan dalam lampiran surat keputusan ini.

KEEMPAT

:

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KELIMA

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila mana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperberbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA

Lampiran

Nomor Tanggal

I

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI. : :

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rumah Sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang pada dasarnya merupakan suatu pengabdian kepada kepentingan masyarakat banyak, dewasa ini telah berkembang menjadi suatu unit sosio-ekonomi yang makin hari makin kompleks permasalahannya. Kompleksitas permasalahan di rumah sakit itu. Antara lain karena dualisme fungsi rumah sakit seperti tersebut di atas sering menimbulkan persepsi serta harapan masyarakat yang tersusun oleh berbagai unsur profesi tidak jarang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Oleh karena itu perlu suatu pengelolaan yang cermat dan seksama agar para professional dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbagai profesi yang bekerja di rumah sakit didasari oleh kode etik profesi masing-masing, yang dijadikan tatanan perilaku masing-masing profesi tersebut. Tatanan perilaku ini hanya dapat dipahami oleh nurani masing-masing profesi sehingga perilaku suatu profesi sering sulit dipahami oleh profesi lain. Kode Etik Rumah Sakit adalah norma yang diharapkan untuk dijadikan tatanan perilaku bagi setiap anggota masyarakat rumah sakit yang multi profesi tersebut. Pengaturan perilaku yang dimaksud disini menekankan pada perilaku masing-masing profesi dalam pengamalan profesinya agar dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Selain itu kode etik rumah sakit diharapkan dapat merupakan jaminan bagi semua profesi untuk dapat melakukan profesinya dengan tenang dan aman. Selain itu profesi pelayanan kesehatan kesehatan selalu berhadapan dengan resiko yang melekat. Walaupun telah bekerja dengan hati-hati, resiko yang melekat sulit dihilangkan sama sekali.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan disegala bidang dewasa ini akan mendorong serta memperbesar kemungkinan terjadinya resiko. Etika rumah sakit merupakan pegangan yang dapat menuntun kearah penyempurnaan fungsi rumah sakit agar kode etik dapat ditegakkan. Usaha-usaha tersebut tentu saja harus dilaksanakan oleh orang-orang yang mengerti benar tentang kode etik rumah sakit serta kode etik-kode etik dari berbagai profesi yang ada di rumah sakit. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Pedoman dan Tatalaksana Komite Etik Rumah Sakit Brayat Minulya disusun dimaksudkan

sebagai acuan agar perilaku dokter, perawat dan tenaga

penujang lainya dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan berpedoman pada etika-etika yang baku baik etika perumahsakitan, etika kedokteran, perawatan maupun etika lainnya. 2. Tujuan Menciptakan keserasian hubungan antar berbagai profesi di lingkungan RUSD Cileungsi sehingga dapat dikembangkan suasana yang konduktif, bermutu serta menjaga keserasian hubungan antar rumah sakit dengan masyarakat/ pasien. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pedoman dan Tatalaksana Komite Etik di Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta meliputi pengendalian perilaku dokter, perawat dan tenaga penujang lainya agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan berpedoman pada etika-etika yang baku baik etika perumahsakitan, etika kedokteran, perawatan maupun etika lainnya.

BAB II GAMBARAN UMUM A. PENERAPAN ETIKA RUMAH SAKIT SECARA UMUM Pengelolaan Rumah Sakit yang efisien dan efektif haruslah berdasarkan atas dengan 3 (tiga) prinsip: Good Corporate Governance (GCG), Good Clinical Standard (GCS); dan Good Ethical Practice (GEP). Ketiganya disebut sebagai TRILOGI Tata Kelola Rumah Sakit. Di Indonesia maka istilah yang dipakai adalah Hospital Bylaw, Medical Staff Bylaw dan Kode Etik Rumah Sakit. Penyebab timbulnya kasus komplain di Rumah Sakit

akhir-akhir ini

dipengaruhi banyak faktor. Pertama pelayanan yang tidak memenuhi standar minimal, kemudian sistem pelayanan Rumah Sakit dan komunikasi yang buruk. Selanjutnya Komite Medis & Keperawatan yang tidak berfungsi baik dibarengi dengan standar profesi yang sudah tidak update. Selain itu Pengamalan Etika RUMAH SAKIT tidak sempurna dan Pengetahuan & Keberanian pasien meningkat seiring dengan banyaknya informasi di media maya. Tidak ketinggalan faktor banyaknya pengacara/ media/ organisasi yang “proaktif” mendekati pasien yang tidak puas terhadap pelayanan Rumah Sakit. Tenaga kesehatan merupakan tenaga yang sangat penting dalam organisasi rumah sakit. Perilaku dokter, perawat dan tenaga penujang lainya mempunyai andil yang besar terhadap budaya dan mutu suatu rumah sakit . Oleh karena itu perilaku tenaga tersebut perlu dijaga dengan berpedoman pada etika-etika yang baku baik etika perumahsakitan, etika kedokteran, perawatan maupun etika lainnya. Selain perilaku masing-masing tenaga kesehatan sangat dibutuhkan, agar rumah sakit dapat berfungsi baik, mengingat di dalam rumah sakit terhadap tenaga kerja dari aneka disiplin keilmuan yang mempunyai etik profesi masing-masing. Untuk menegakkan Good Ethical Practice (GEP) ini rumah Sakit harus membentuk komite etik rumah Sakit ( KERS ) yang juga merupakan syarat dari operasional rumah sakit. Komite Etik Rumah Sakit diharapkan berperan secara aktif menangani masalah etika institusi Rumah Sakit yang cakupannya lebih luas daripada etika profesi, hukum, atau disiplin profesi. Selain itu KERS juga diharapkan membina praktek Good Ethical Practice (GEP) dalam penyelenggaraan Rumah Sakit. Kode Etik Kedokteran Indonesia yang telah dirumuskan beberapa tahun yang lalu dan telah mendapat penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya, diterbitkan

kembali sebagai hasil Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteraan 11 Tahun 1981. Kode Etik Kedokteran mutlak diperlukan sebagai panduan bagi setiap dokter dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui apa yang patut dan tidak patut dia lakukan dalam melaksanakan tugas. Rumah sakit di pihak lain yang merupakan tempat bekerja para dokter juga perlu memiliki rambu-rambu yang serupa guna memberikan pedoman bagi semua tenaga kerja kesehatan yang bekerja di dalamnya. Demikian pula dengan etik Rumah Sakit Indonesia merupakan landasan/ pedoman bagi penyelenggaraan Rumah Sakit di seluruh Indonesia termasuk RSUD Cileungsi, sehingga pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi pasien dapat tercapai dengan baik, bermutu dan profesional. B. FALSAFAH 1. Etika rumah sakit adalah tatanan perilaku masyarakat rumah sakit. 2. Perilaku dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan bercermin pada etika rumah sakit akan menambah keserasian interaksi antar unsur-unsur masyarakat didalam maupun diluar rumah sakit. 3. Etika rumah sakit adalah dinamis yang setiap saat akan berkembang mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial, Ekonomi dan Budaya, oleh karena itu perlu dibina, dikembangkan oleh satuan tugas tersendiri ialah Komite Etik Rumah Sakit. C. MISI 1. Mengoptimalkan layanan kesehatan sesuai standard rumah sakit. 2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia rumah sakit. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit. 4. Menerapkan manajemen yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. D. PERAN 1. Menentukan, menjaga serta mengembangkan etika di rumah sakit. 2. Memberikan saran-saran tentang penyelesaian permasalahan etik. 3. Sumber informasi bagi para dokter, perawat dan tenaga kesehatan di rumah sakit dalam menghadapi masalah-masalah etika rumah sakit.

E. KEDUDUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi adalah suatu badan yang dibentuk oleh Direktur guna memberikan pertimbangan untuk menangani masalah etik di Rumah Sakit. Bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi bersifat Otonom. F. KEANGGOTAAN KOMITE ETIK DAN HUKUM 1. Keanggotaan Komite Etik dan Hukun Rumah Sakit umum Daerah Cileungsi Terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) Anggota. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran etik, komite dapat menambah anggota sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 2. Masa Jabatan Masa jabatan anggota Kemite etik adalah 4 (empat ) tahun bila seseorang anggota mengundurkan diri maka direktur menunjuk seorang pengganti dari unsur yang bersangkutan. Masa kerja/ jabatan tersebut segera berlaku setelah adanya pengesahan dari direktur rumah sakit dengan mengeluarkan Surat Keputusan. Ketua dapat dipilih untuk 2 x masa kepengurusan berturut-turut. 3. Syarat-Syarat Anggota Komite Etik dan Hukum Syarat-syarat anggota Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit, harus dipenuhi oleh seorang, untuk dapat dipilih sebagai anggota Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit adalah : a. Taat kepada Tuhan Yang maha Esa. b. Berkepribadian yang dapat diterima dan disegani, disertai profesionalisme yang tinggi. c. Peka dan responsive terhadap perkembangan masyarakat, lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan. d. Berwibawa, bersih, jujur, sabar terbuka dan dapat menjaga rahasia dan mempunyai minat terhadap masalah-masalah etik dalam rumah sakit. G. TUGAS DAN WEWENANG KOMITE ETIK DAN HUKUM 1. Tugas Komite Etik dan Hukum RSUD Cileungsi a. Menerima pengaduan tentang pelanggaran etik yang terjadi di RSUD Cileungsi.

b. Mengawasi pelaksanaan etik profesi di RSUD Cileungsi. c. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada tenaga profesi kesehatan di lingkungan RSUD Cileungsi. d. Membina dan mengembangkan etik profesi di kalangan masyarakat rumah sakit. e. Memasyaraktkan etik profesi kepada masyarakat umum. f. Menginvetarisasi masalah etik Rumah Sakit. Melaksanakan pertemuan rapat Komite Etik dan Hukum RSUD Cileungsi dengan ketentuan : diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, rapat dipimpin oleh ketua, rapat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota Komite Etik dan Hukum dan setiap rapat Komite Etik dan Hukum harus dibuat Notulennya. 2. Wewenang a. Memberikan pertimbangan, usulan penyelesaian serta pemberian sanksi. b. Dapat melakukan kerjasama dengan persatuan profesi :IDI, PDGI, ISF, PPNI, IBI, Instansi Kesehatan maupun Instansi diluar Kesehatan dalam usaha menyelesaikan pelanggaran etik. c. Memanggil/meminta keterangan pada tenaga rumah sakit yang berkaitan dengan pelanggaran etik. d. Meminjam serta mempelajari rekam medis. e. Melakukan evaluasi tentang pelaksanaan etik rumah sakit. H. FUNGSI KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI 1. Memberikan pendidikan kepada anggota Komite Etik dan Hukum, Staf rumah sakit dan masyarakat. 2. Memberikan masukan kepada Direktur dan penyusunan kebijakan terhadap masalah-masalah terbaru dan kemudian menuangkan perkiraannya dalam berbagai bentuk (seperti pedoman, rumusan kebijakan atau rumusan prinsip). 3. Membahas Kasus Prospektif dan membahas Kasus Retrospektif. 4. Memberikan persetujuan pelaksaan penelitian di RSUD Cileungsi ditinjau dari segi etiknya.

I. SUSUNAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI Susunan Keanggotaan Komite Etik dan Hukum RSUD Cileungsi sebagai berikut : 1. Ketua

: dr.Desriza Ratman.,SH.,MH.Kes

2. Sekertaris

: dr.Aprizal.,MARS

3. Anggota

: 1. dr. Partogi Napitupulu.,Sp.Rad 2. Jepriyanto Siringo ringo.,SH 3. Heri.,SH

J. URAIAN TUGAS 1. Ketua mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Komite, memimpin pertemuan/evaluasi, memberikan pengarahan dan saran dalam menjalankan tugas, melakukan koordinasi dengan Komite Medik dan membuat laporan kepada Direktur. 2. Sekretaris bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas-tugas Komite dalam bidang istrasi kesekretarisan, aktif dalam pelaksanan tugas-tugas Komite bersama anggota dan menyiapkan acara dan membuat notulen rapat. 3. Anggota

aktif

dalam

pelaksanaan

tugas-tugas

Komite,

memberikan

pendapat/saran permasalahan etik Rumah Sakit, memberikan pendapat pemecahan masalah pelanggarann etik, ikut melakukan penyuluhan, pemantauan Kode Etik dan melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Ketua. K. KEPUTUSAN KOMITE ETIK DAN HUMUM RUMAH SAKIT 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan mengacu kepada Buku Pedoman Etik Rumah Sakit dan Prinsip-prinsip etik. 2. Keputusan Komite Etik bersifat rahasia dan diteruskan kepada Direktur sebagai rekomendasi untuk tindak lanjutnya.

BAB III PEDOMAN ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI A. SPRIRITUALITAS PELAYANAN RSUD CILEUNGSI 1. PELAYANAN KESEHATAN Pelayanan kesehatan, pelayanan melanjutkan karya cinta kasih Tuhan dalam karya penyelamatan sebagai penjaga kehidupan dengan persaudaraan dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan. 2. ARAH DASAR PELAYANAN KESEHATAN a.

Arah Dasar Pelayanan Kesehatan: 1) Membantu pasien yang dilayani sesuai dengan kepercayaan. 2) Menjamin hak pasien yang dilayani terpenuhi. 3) Menjadi pelayan yang selalu siap sedia menerima dan melayani pasien sebagai tamu Tumah diatas segala perbedaan. 4) Mendukung pelayanan kesehatan nasional yang mengutamakan pasien yang tidak mampu

b.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan selalu: 1) MEMPERJUANGKAN pelayanan yang membela kehidupan dan martabat dari setiap individu yang dilayani di RSUD Cileungsi. 2) MENDAHULUKAN pelayanan dan keselamatan individu di setiap unit pelayanan kesehatan di atas segala perbedaan. 3) MENGEMBANGKAN sistem dan mekanisme pelayanan yang menjamin kepastian dan rasa aman setiap individu di setiap unit pelayanan kesehatan. 4) MEMPERHATIKAN

perkembangan

hidup

beriman

dan

PENDAMPINGAN hidup rohani bagi setiap individu, sesuai dengan iman dan kepercayaan di setiap unit pelayanan kesehatan. 5) MENYEDIAKAN kesempatan pada semua pihak yang terlibat untuk membangun persaudaraan sejati. 6) MENYIAPKAN sistem dan perangkat untuk semakin mampu menanggapi setiap perubahan kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan nasional.

3. VISI DAN MISI RSUD CILEUNGSI a.

Visi Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Yang Bermutu dan Terjangkau

b.

Misi 1) Mengoptimalkan layanan kesehatan sesuai standard Rumah Sakit. 2) Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Rumah Sakit. 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan Rumah Sakit. 4) Menerapkan manajemen yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN 1. Hak RSUD Cileungsi a. Berhak membuat peraturan-peraturan yang berlaku di rumah sakit sesuai dengan visi, misi, falsafah, serta kondisi/keadaan yang ada di rumah sakit (Hospital By Laws & Medical Staf By Laws). b. Berhak mensyaratkan bahwa pasien, tenaga medis dan tenaga penunjang lainnya harus mentaati peraturan rumah sakit. c. Berhak menerima imbalan atas jasa pelayanan, fasilitas dan peralatan yang digunakan. d. Berhak memilih, mengatur dan membina tenaga dokter dan tenaga penunjang lainnya sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan rumah sakit. e. Berhak menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi termasuk pasien, pihak ketiga dan lain-lain. f. Berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Kewajiban RSUD Cileungsi a.

Kewajiban Umum 1) Rumah Sakit harus mentaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI). 2) Rumah Sakit sebagai suatu instansi harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit. 3) Rumah Sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya. 4) Rumah Sakit harus memelihara semua catatan/ arsip baik medik maupun non medik secara baik.

5) Rumah Sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumahsakitan. 6) Rumah Sakit harus memelihara peralatan dengan baik dan agar selalu dalam keadaan siap pakai. 7) Rumah Sakit harus merujuk ke Rumah Sakit lain jika tidak tersedianya peralatan atau tenaga yang dibutuhkan pasien. 8) Rumah Sakit harus selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan. b.

Kewajiban Terhadap Masyarakat dan Lingkungan 1) Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik masyarakat dan berusaha agar pelayanannya menjangkau di luar rumah sakit. 2) Rumah Sakit harus senatiasa menyesuaikan pelayanannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. 3) Rumah Sakit dalam menjalankan opersionalnya bertanggung jawab herhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat.

c.

Kewajiban Terhadap Pasien 1) Rumah Sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien. 2) Rumah Sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang hendak dilakukan. 3) Rumah Sakit harus meminta persetujuan pasien (Informed Consent) sebelum melakukan tindakan medik. 4) Rumah Sakit berkewajiban melindungi pasien dari penyalahgunaan teknologi kedokteran. 5) Rumah Sakit harus menjaga rahasia pasien. 6) Rumah Sakit harus mengindahan hak pribadi (Privacy) pasien.

d.

Kewajiban Terhadap Pimpinan, Staf dan Karyawan 1) Rumah Sakit harus menjamin agar pimpinan, staf dan karyawannya senantiasa mematuhi etika profesi masing-masing. 2) Rumah Sakit harus mengadakan seleksi tenaga staf dokter, perawat dan tenaga lainnya berdasarkan nilai, norma dan standar ketenagaan. 3) Rumah Sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat dipelihara.

4) Rumah Sakit harus memberi kesempatan kepada seluruh tenaga rumah sakit untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan serta ketrampilannya. 5) Rumah Sakit harus mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan bedasarkan standar profesi yang berlaku. 6) Rumah Sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peralatan yang berlaku. 7) umah Sakit harus berlaku adil tanpa pilih kasih. 3. Hak dan Kewajiban Pasien a.

Hak Pasien 1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit. 2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 3) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 4) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi dan standar prosedur operasional. 5) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 6) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. 7) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit. 8) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit. 9) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya (isi rekam medis). 10) Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan/tindakan medis. 11) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 12) Didampingi keluarganya dan dalam keadaan kritis.

13) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 14) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit. 15) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya. 16) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. 17) Menggugat dan/ atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. 18) Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b.

Kewajiban Pasien 1) Pasien dan keluarganya berkewajiban mentaati segala peraturan dan tata tertib di Rumah Sakit. 2) Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi Dokter dan Perawat dalam pengobatannya. 3) Pasien

berkewajiban

memberikan

informasi

dengan

jujur

dan

selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada Dokter yang merawat. 4) Pasien dan atau penunggunya berkewajiban untuk melunasi semua biaya pelayanan Rumah Sakit dan/ atau Dokter. 4. Hak dan Kewajiban Dokter, Perawat,Bidan,Penunjang Medis dan Tenaga Non Medis Lainnya 1. Hak Dokter, Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Tenaga Non Medis Lainnya 1) Dokter, Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Tenaga Non Medis Lainnya, berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi dan tugas pekerjaannya. 2) Dokter, Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Tenaga Non Medis Lainnya, berhak untuk bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak otonominya. Tenaga medis/dokter, walaupun ia berstatus sebagai karyawan rumah sakit, namun pemilik atau direksi rumah sakit tidak dapat

memerintahkan untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar profesi atau keyakinannya. 3) Dokter, Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Tenaga Non Medis Lainnya, berhak untuk menolak keinginan pasien/klien yang bertentangan dengan peraturan, perundang-undangan, profesi, etika serta visi dan misi RS Brayat Minulya Surakarta. 4) Dokter, Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Tenaga Non Medis Lainnya, berhak menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien/klien apabila misalnya hubungan dengan pasien/klien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien/klien gawat darurat dan wajib menyerahkan pasien/klien kepada tenaga medis, penunjang medis, non medis lain yang berkompeten. 5) Dokter, Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Tenaga Non Medis Lainnya, berhak atas privacy dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien/klien dengan ucapan maupun tindakan yang melecehkan atau memalukan. 6) Dokter, Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Tenaga Non Medis Lainnya, berhak mendapat informasi lengkap dari pasien/klien yang dirawat/dilayani atau dari keluarganya. 7) Dokter, Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Tenaga Non Medis Lainnya, berhak mendapat informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien/klien yang tidak puas terhadap pelayanannya. 8) Dokter, Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Tenaga Non Medis Lainnya, berhak untuk diperlakukan adil dan jujur oleh rumah sakit, pasien/klien, keluarga pasien dan teman sejawat. 9) Dokter, Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Tenaga Non Medis Lainnya, berhak untuk mendapat pekerjaan

yang

diberikan

imbalan jasa atas jasa profesi atau

berdasarkan

perjanjian

dan

atau

ketentuan/peraturan yang berlaku di rumah sakit. 2. Kewajiban Dokter, Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Tenaga Non medis lainnya 1. Kewajiban Dokter a)

Kewajiban Umum

(1) Dokter wajib menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. (2) Dokter wajib untuk senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tinggi. (3) Dokter wajib melakukan pekerjaan kedokterannya dengan tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi. (4) Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik : (a) Melakukan perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. (b) Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan kedokteran dalam segala bentuk tanpa kebebasan profesi. (c) Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan mahluk insani baik jasmani maupun rohani hanya dilakukan untuk kepentingan penderita. (d) Menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai dengan jasanya kecuali dengan keiklasan, sepengetahuan dan/atau kehendak penderita. (5) Dokter wajib berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya. Seorang dokter hendaknya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. (6) Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang paripurna, serta berusaha menjadikan pendidikan dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya. b)

Kewajiban Terhadap Rumah Sakit 1) Dokter wajib mematuhi perundang-undangan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit. 2) Dokter wajib untuk selalu menjaga dan mempertahankan nama baik rumah sakit. 3) Dokter wajib mendukung dan melibatkan diri dalam usaha rumah sakit untuk memajukan dan mengembangkan rumah sakit. 4) Dokter wajib untuk memupuk rasa memiliki, rasa persaudaraan dan loyalitas dalam satu ikatan keluarga besar rumah sakit.

5) Dokter wajib memahami dan dengan setia ikut ambil bagian dalam mewujudkan visi dan misi rumah sakit. 6) Dokter wajib mengadakan perjanjian hubungan kerja secara tertulis dengan pihak rumah sakit. c)

Kewajiban Terhadap Pasien 1) Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup insani. 2) Dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak-hak pasien. 3) Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senatiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehat dalam beribadah dan atau dalam masalah lainnya. 4) Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan penderita. 5) Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan maka ia wajib melakukan konsultasi kepada dokter yang lebih senior atau kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. 6) Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya. 7) Setiap dokter yang bertugas di rawat darurat wajib melakukan pertolongan darurat dengan mendahulukan keselamatan penderita daripada pertimbangan-pertimbangan lain. 8) Setiap dokter wajib menyimpan semua rahasia kedokteran yang diketahui

tentang

seorang

penderita,

termasuk

data

hasil

pemeriksaan laboratorium, data dalam rekam medik secara keseluruhan, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia. 9) Dokter wajib memberikan informasi yang memadai tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. 10) Dokter wajib membuat informed consent atas setiap tindakan medis yang mengandung resiko tinggi.

11) Dokter

wajib

membuat

rekam

medis

yang

baik

secara

berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien. 12) Dokter wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau dalam perjanjian yang telah dibuatnya. 13) Dokter wajib bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. d)

Kewajiban Terhadap Teman Sejawat 1) Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. 2) Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya, tanpa persetujuannya.

e)

Kewajiban Terhadap Diri Sendiri 1) Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. 2) Setiap dokter hendaknya senatiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur.

2. Kewajiban Perawat a) Perawat wajib mematuhi perundang-undangan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit. b) Perawat wajib memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan,

intervensi

keperawatan,

evaluasi

dan

catatan

keperawatan. c) Perawat wajib memberikan informasi yang memadai tentang perlunya tindakan asuhan keperawatan yang akan dilakukan serta resiko yang dapat ditimbulkannya dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien. d) Perawat wajib meminta persetujuan kepada pasien atas tindakan yang akan dilakukannya. e) Perawat wajib menginformasikan keadaan pasien kepada tenaga medis atau tenaga lain yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan pasien. f) Perawat wajib memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga.

g) Perawat wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. h) Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia. i) Setiap perawat wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya. j) Perawat wajib membuat catatan asuhan keperawatan yang baik dan lengkap secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien. k) Perawat wajib mendokumentasikan asuhan keperawatan yang telah diberikan. l) Setiap perawat wajib terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan. m) Perawat wajib mengadakan perjanjian hubungan kerja secara tertulis dengan pihak rumah sakit. n) Perawat wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau dalam perjanjian yang telah dibuatnya. o) Perawat wajib bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 3. Kewajiban Bidan a) Bidan wajib mematuhi perundang-undangan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit. b) Bidan wajib memberikan asuhan kebidanan kepada pasien sesuai dengan standar asuhan kebidanan. Meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, intervensi kebidanan, evaluasi dan catatan kebidanan. c) Bidan wajib memberikan informasi yang adekwat tentang perlunya tindakan asuhan kebidanan yang akan dilakukan serta resiko yang dapat ditimbulkannya dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien. d) Bidan wajib meminta persetujuan kepada pasien atas tindakan yang akan dilakukannya. e) Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada tenaga medis atau tenaga lain yang berkompeten sesuai dengan indikasi medis pasien. f) Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga.

g) Bidan

wajib

memberikan

kesempatan

kepada

pasien

untuk

menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. h) Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia. i) Setiap Bidan wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya. j) Bidan wajib membuat catatan asuhan kebidanan yang baik dan lengkap secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien. k) Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah diberikan. l) Setiap Bidan wajib terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kebidanan. m) Bidan wajib mengadakan perjanjian hubungan kerja secara tertulis dengan pihak rumah sakit. n) Bidan wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau dalam perjanjian yang telah dibuatnya. o) Bidan wajib bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 4. Kewajiban Tenaga Non Medis Lainnya a) Tenaga non medis lainnya wajib mematuhi perundang-undangan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit. b) Tenaga non medis lainnya wajib melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan standar mutu dan prosedur tetap yang berlaku di rumah sakit. c) Tenaga non medis lainnya wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya berkaitan dengan tugas pekerjaannya. d) Tenaga non medis lainnya wajib membuat pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pekerjaannya. e) Tenaga non medis lainnya wajib terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu yang terkait dengan tugas pekerjaannya. f) Tenaga non medis lainnya wajib mengadakan perjanjian hubungan kerja secara tertulis dengan pihak rumah sakit.

g) Tenaga non medis lainnya wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau dalam perjanjian yang telah dibuatnya. h) Tenaga non medis lainnya wajib bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. C. ETIKA PARAMEDIS RSUD CILEUNGSI 1. Paramedis Rumah Sakit Brayat Minulya dalam melaksanakan tugasnya senantiasa taat dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Paramedis Rumah Sakit Brayat Minulya senantiasa menjunjung tinggi nama baik dan profesi keperawatan dengan menunjukkan perilaku dan sifat-sifat profesi yang luhur. 3. Paramedis Rumah Sakit Brayat Minulya senantiasa memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan perawat di RS Brayat Minulya setinggi-tingginya. 4. Paramedis Rumah Sakit Brayat Minulya senantiasa bekerja secara profesional dan senantiasa melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. 5. Paramedis Rumah Sakit Brayat Minulya senantiasa mengutamakan keselamatan pasien serta senantiasa mempertimbangkan kemampuannya sendiri di dalam menerapkan pengetahuan dan ketrampilan keperawatan. 6. Paramedis Rumah Sakit Brayat Minulya wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan dengan tugas yang diberikan kepadanya. 7. Paramedis Rumah Sakit Brayat Minulya senantiasa menjunjung tinggi martabat manusia serta senantiasa menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama dari pasien dan keluarganya. 8. Paramedis Rumah Sakit Brayat Minulya senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar di dalam menjalankan tugasnya tidak terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan kebangsaan, kesukuan, agama, politik kedudukan sosial dari pasien dan keluarganya. 9. Paramedis Rumah Sakit Brayat Minulya senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan sesuai dengan perkembangn ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarluaskan pengetahuannya kepada sesama perawat.

10. Paramedis Rumah Sakit Brayat Minulya senantiasa memelihara hubungan baik antara perawat dan karyawan lain dalam rangka mencapai tujuan pelayanan kesehatan seoptimal mungkin. D. HUBUNGAN RSUD CILEUNGSI DENGAN LEMBAGA TERKAIT 1. Rumah Sakit harus memelihara hubungan yang baik dengan pemilik berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di masyarakat Indonesia. 2. Rumah Sakit harus memelihara hubungan yang baik antar rumah sakit dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat. 3. Rumah Sakit harus menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain yang bergerak di bidang kesehatan. 4. Rumah Sakit harus berusaha membantu kegiatan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan. E. KERJASAMA DENGAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA 1. RS Brayat Minulya Surakarta bekerjasama dengan jejaring pelayanan keehatan lainnya,

lembaga-lembaga

pendidikan,

organisasi

medis-paramedis

serta

organisasi kesehatan lainnya yang relevan untuk meningkatkan pelayanan, pendidikan dan penelitian. 2. Bila terdapat keterbatasan fasilitas atau tenaga ahli, demi kepentingan pasien, RS Brayat Minulya dapat bekerjasama dan merujuk pasien ke Rumah Sakit lain yang lebih lengkap dengan sepengetahuan dan sepertujuan pasien atau keluarga pasien. 3. RS Brayat Minulya menerima kerjasama dan rujukan dari institusi kesehatan lainnya yang memerlukan fasilitas RS Brayat Minulya demi penanganan pasien secara optimal. F. PROMOSI PEMASARAN RUMAH SAKIT 1. Pemberian informasi tentang hal-hal yang bersifat promosi, reklame dan iklan serta marketing, dilaksanakan oleh bagian yang ditugaskan untuk hal tersebut dengan tetap mengindahkan nilai-nilai etik. 2. Promosi, reklame dan iklan serta marketing harus menyatakan yang sebenarnya dan sebaiknya menyatakan fakta yang signifikan, tidak mencantumkan hal-hal yang menyesatkan masyarakat.

3. Promosi, reklame dan iklan serta marketing harus menahan diri dari membuat pernyataan yang salah, menyesatkan atau tidak mendukung pesaing atau produk/jasa pesaing. 4. Promosi, reklame dan iklan serta marketing harus bebas dari pernyataan, ilustrasi atau implikasi yang menghina cita rasa yang baik atau kesopanan masyarakat. G. TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ETIK RSUD CILEUNGSI 1. Pengaduan pelanggaran etik di RSUD Cileungsi dapat berasal dari : a.

Intern

: Unit Kerja Fungsional, Unit Kerja Struktural.

b.

Eksternal

: Perorangan/Pasien, ini dapat langsung ke Direktur atau lewat Polisi, Kejaksaan, LBH ataupun Instansi lain.

2. Penanganan Pelanggaran Etik : a.

Pengaduan ditujukan langsung kepada Direktur Rumah Sakit.

b.

Direktur Rumah Sakit meneruskan masalah tersebut kepada Komite Etik dan Hukum RSUD Cileungsi.

c.

Komite Etik dan Hukum RSUD Cileungsi melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut dengan mengumpulkan informasi dengan penelitian rekam medis, menghubungi unit kerja ataupun mereka-mereka yang berhubungan dengan masalah.

d.

Apabila pelenggaran ini merupakan pelanggaran murni etik profesi maka Komite Etik dan Hukum RSUD Cileungsi dapat mengkonsultasikan kepada Ikatan Profesi yang bersangkutan.

e.

Hasil penyelidikan ini sebagai bahan untuk dibahas dalam sidang Komite Etik dan Hukum RSUD Cileungsi.

f.

Hasil sidang memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam memecahkan masalah.

3. Alur Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran etika di RSUD Cileungsi a. ALUR I SURAT PERMOHONAN DARI DIREKTUR UTAMA UNTUK PENANGANAN KASUS ETIK & DISIPLIN PROFESI

KOMITE MEDIK

SUBKOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI MENGADAKAN RAPAT UNTUK MENGKAJI NOTIFIKASI (LAPORAN) YANG MASUK DARI :  MANAJEMEN RS  STAF MEDIK LAIN  TENAGA KESEHATAN / NON KESEHATAN  PASIEN/ KELUARGA PASIEN  HASIL DEATH CONFERENCE / CASE REVIEW

DASAR DUGAAN PELANGGARAN ETIK & DISIPLIN PROFESI

PEMERIKSAAN

1. Kompetensi klinis 2. Penatalaksanaan kasus medis 3. Pelanggaran etik dan disiplin profesi 4. Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit 5. Ketidakmampuan bekerjasama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien

1. Dilakukan oleh Pendisiplinan Profesi (dibentuk oleh Sub Komite) 2. Melalui proses pembuktian 3. Petugas Sekretariat Komite Medik mencatat proses pemeriksaan 4. Terlapor didampingi oleh personil dari RS Brayat Minulya Surakarta 5. dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan 6. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan disiplin profesi bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia.

KEPUTUSAN ADA / TIDAK ADA PELANGGARAN ETIK DAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN

b. ALUR II

KEPUTUSAN ADA / TIDAK ADA A. PELANGGARAN B. PROFESI ETIK DAN DISIPLIN KEDOKTERAN C.

TIDAK ADA PELANGGARAN

ADA PELANGGARAN

1. 2. 3.

4. 5.

DIREKTUR UTAMA

KEPUTUSAN / EKSEKUSI

REKOMENDASI

TINDAKAN PENDISIPLINAN PERILAKU PROFESIONAL : Peringatan tertulis Limitasi (reduksi) kewe-nangan klinis (clinical privilege) Bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut Pencabutan kewenangan klinis (clinical privilege) sementara atau selamanya Pelaksanaan keputusan

KOMITE MEDIK

SUBKOMITE ETIK & DISIPLIN PROFESI MELAKUKAN PEMBINAAN PROFESIONALISME KEDOKTERAN, CERAMAH, DISKUSI, SIMPOSIUM, LOKAKARYA (KOORDINASI DIKLAT, DIREKTUR MEDIK, KOMITE MEDIK)

4. Penyelesaian Masalah Etik Di RSUD Cileungsi a.

Pelanggaran etika meliputi kelalaian yang tidak sesuai dengan etik profesional, prosedur tetap yang disepakati kebiasaan atau cara-cara yang telah lazim diberlakukan dengan suatu kesadaran dan kesengajaan.

b.

Pengaduan masalah etika dapat berasal dari unsur luar maupun dari dalam RSUD Cileungsi dan dapat diajukan kepada Direktur maupun Tim Etika Rumah Sakit.

c.

Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Etika Rumah Sakit dapat minta bantuan/ pertimbangan dari badan-badan etika di luar RSUD Cileungsi seperti Ikatan profesi lainnya.

d.

Keputusan dan penerapan sanksi dari pelanggaran etika dilakukan oleh Direktur setelah mempertimbangkan masukan, saran dan pertimbanagan dari Tim Etika Rumah Sakit.

e.

Jika pelanggaran etika dilakukan oleh peserta didik, keputusan diteruskan ke lembaga pendidikan yang bersangkutan dan selanjutnya sanksi diberikan.

5. Tatacara Menghadapi Wartawan Prosedur : a.

Dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran mengenai penderita.

b.

Dokter pada umumnya tidak ada hubungan dengan wartawan.

c.

Dokter jangan melayani seseorang yang mengaku sebagai wartawan lewat pembicaraan telepon atau yang tidak menunjukkan Kartu Wartawan.

d.

Dokter berhak meminta wartawan menunjukan Kartu Wartawan yang masih berlaku.

e.

Sebaiknya dokter segera membuat fotokopy kartu karyawan tersebut.

f.

Dokter jangan melayani wartawan di tempat umum, sebaiknya di kamar kerja atau kamar praktek.

g.

Dokter sebaiknya merekam seluruh pembicaraan dengan wartawan dengan tape recorder.

h.

Dokter jangan membicarakan kasus tertentu dengan wartawan, kecuali kalau Suami/istri penderita yang bersangkutan atau Ayah/ibu penderita yang bersangkutan.

i.

Dokter sebaiknya selalu memberi penyuluhan kesehatan kepada wartawan.

j.

Dokter sebaiknya selalu melayani wartawan dengan memberikan jawaban tertulis atau pertanyaan wartawan yang tertulis juga kalau pembicaraan itu tidak direkam.

k.

Dokter jangan terpengaruh oleh gertak/ intimidasi maupun perasaan/ Chantage oleh wartawan.

6.

Tatacara Menghadapi Pengacara Penuntut Hukum Prosedur : a.

Dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran mengenai penderita.

b.

Dokter pada umumnya tidak mempunyai hubungan dengan pengacara pihak lain.

c.

Dokter jangan melayani seorang yang mengaku sebagai pengacara lewat pembicaraan telepon, atau yang tidak mau menunjuk surat kuasa khusus dari penderita yang dewasa dan kesadaran penuh. Dalam hal penderita masih di bawah umur, maka surat kuasa khusus tersebut harus dibuat oleh ayah atau ibu penderita anak itu.

d.

Dokter berhak meminta pengacara menunjukkan kartu identitas pengacara yang masih berlaku. Sebaiknya dokter segera membuat fotocopy kartu identitas pengacara tersebut atau mencatat apa yang tertera pada kartu identitas pengacara tersebut. Dalam keragu-raguan mintalah didamping pengacara pribadi atau Ketua IDI Cabang, Ketua MKEK, Ketua MP2A.

e.

Dokter jangan melayani pengacara di tempat umum, sebaiknya di kamar kerja atau kamar praktek.

f.

Dokter sebaiknya merekam seluruh pembicaraan dengan pengacara pada tape recorder.

g.

Dokter jangan memberikan kasus tertentu dengan Pengacara yang tidak diberi kuasa khusus oleh penderita tertentu tersebut, kecuali kalau pengacara dapat menunjukkan bahwa ia suami/ istri penderita yang bersangkutan atau ayah/ ibu penderita anak yang bersangkutan.

h.

Dokter sekali-kali jangan memberikan rekam medis asli/fotocopy/salinan dari penderita manapun kepada pengacara.

i.

Dokter sebaiknya selalu memberikan penyuluhan kesehatan kepada pengacara.

j.

Dokter sebaiknya hanya melayani pengacara dengan memberikan jawaban tertulis atas pernyataan tertulis juga kalau pembicaraan itu tidak direkam.

k.

Dokter jangan terpengaruh oleh gertak/ intimidasi ataupun Pemerasan/ chantage oleh pengacara.

H. ETIKA PENELITIAN DI RSUD CILEUNGSI Penelitian merupakan salah satu misi penting rumah sakit. Perkembangan ilmu kedokteran sangat ditunjang oleh hasil-hasil penelitian yang baik. Namun penelitian juga dapat membawa dampak negatif dalam bentuk penyimpangan etika maupun hukum, oleh karena itu diperlukan adanya panitia Etika Rumah Sakit (Komite Etik dan hukum) yang dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika penelitian yang baik di rumah sakit. Maka setiap penelitian kedokteran yang dilaksanakan di RSUD Cileungsi ini harus mendapat ijin dari panitia etika RSUD Cileungsi dalam bentuk “ethical elearance”. 1. Landasan kerja dalam pemberian “ethical elearance” terhadap penelitian kedokteran yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi berpedoman kepada : a. Nuremberg Code : yang mengharuskan adanya persetujuan subyek penelitian dalam bentuk informd consent b. Deklarasi Helsinki : yang merupakan panduan untuk melakukan penelitian klinis, keharusan adanya pertimbangan etika (ethical elearance) sebelum pelaksanaan suatu penelitian. c. Kode Etik Kedokteran Indonesia. 2. Dasar-dasar pertimbangan dalam pemberian “ethical elearance”. Dalam dasar-dasar pertimbangan pemberian “ethical elearance” yang perlu diperhatikan adalah : a. Kriteria Kepatutan 1) Eksperimen terhadap pasien hanya diperbolehkan atas dasar indikasi medis serta pertimbangan ilmiah yang jelas. Hal ini perlu untuk melindungi hukum. Ada harapan bahwa eksperimen itu akan memberikan pandangan baru yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. 2) Arti eksperimen ini harus sebanding dengan resiko yang dihadapi orang percobaan.

3) Kepentingan subyek penelitian selalu dipertimbangkan di atas kepentingan ilmu pengetahuan. 4) Eksperimen tersebut harus sesuai dengan prinsip ilmiah dan harus didasarkan atas penelitian laboratorium maupun penelitian hewan percobaan dan juga harus didasarkan atas pengetahuan dan cukup dari kepustakaan ilmiah. 5) Dalam pelaksanaan eksperimen, tiap pasien harus yakin bahwa metode diagnostik atau teraupetik yang sebaik mungkin yang digunakan. 6) Bentuk dan cara pelaksanaan penelitian oleh peneliti yang berkualitas baik dan harus dinilai oleh sebuah panitia independent. 7) Eksperimen tersebut harus dilaksanakan oleh peneliti yang berkualitas baik dan harus diawasi oleh dokter yang berkompenten. 8) Dalam eksperimen dengan manusia berlaku standar profesi tertinggi. 9) Pada eksperimen dengan manusia secara hukum peneliti selalu bertanggung jawab penuh secara pribadi. 10) Integritas psikis dan fisik dan dari subyek percobaan harus dijaga dan dilindungi. 11) Rahasia orang percobaan harus dijunjung tinggi. 12) Penderitaan rohani dan fisik dari orang percobaan harus dibatasi secara maksimal. 13) Harus dilakukan usaha-usaha pencegahan kerugian, invaliditas dan kematian orang percobaan. 14) Tiap eksperimen harus diakhiri jika ternyata ada kemungkinan kerugian invaliditas dan kematian. b. Kriteria persetujuan 1) Eksperimen tidak boleh dilaksanakan jika tidak ada persetujuan dari orang percobaan, pasien bukan pasien. Orang percobaan pasien bukan pasien selengkap mungkin mendapat informasi dan tidak boleh ada informasi tertentu yang dirahasiakan oleh peneliti. Persetujuan setelah penjelasan ini disebut sebagai “informed consent” 2) Penjelasan secukupnya dengan bahasa yang dipahami oleh penderita. 3) Orang yang memberi persetujuan tersebut harus mempunyai kapasitas legal, mempunyai kemampuan mengambil keputusan dengan bebas tanpa tekanan dari luar.

4) Persetujuan (informed consent) sewaktu-waktu dapat ditarik, dengan penarikan tersebut keikutsertaan pasien dalam percobaan tersebut berakhir. 5) Jika terdapat pasien yang tidak memberi persetujuan keikutsertaan atau menarik persetujuannya, maka hal ini sama sekali tidak boleh mempunyai dampak negatif terhadap hubungan dokter-pasien. 3. Tatacara pengajuan “ethical elearance”. Tata cara pengajuan “ethical elearance” untuk penelitian kedokteran yang dilaksanakan di RSUD Cileungsi, yaitu : a. Peneliti mengajukan surat permintaan “ethical elearance” kepada Panitia Etika RSUD Cileungsi dengan melampirkan : 1) Satu fotocopy proposal lengkap 2) Tiga fotocopy Model Resume Aspek Etika Penelitian. b. Panitia Etika RSUD Cileungsi akan membahas aspek etika proposal tersebut, dalam hal ini dapat dilakukan oleh suatu Panitia Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Etika RSUD CIleungsi. Jika perlu dapat meminta penjelasan langsung dari tim Peneliti, dapat juga dimintakan pertimbangan (second opinion) dari pakar di bidang tersebut. c. Panitia Etika RSUD Cileungsi dapat memberikan persetujuan secara langsung atau memberikan saran perbaikan dari segi etika, atau dapat menolak penelitian tersebut.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA

Lampiran

II

Nomor Tanggal

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI. : :

KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA BAB I MUKADIMAH Bahwa lembaga perumahsakitan telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari sejarah peradaban umat manusia, yang bersumber pada kemurnian rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri untuk saling tolong menolong diantara sesama,serta semangat keagamaan yang tinggi dalam kehidupan umat manusia. Bahwa sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia, serta perkembangan tatanan sosio-budaya masyarakat, dan sejalan pula dengan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan, rumah sakit telah berkembang menjadi suatu lembaga berupa suatu “unit sosio ekonomi” yang majemuk. Bahwa perumahsakitan di Indonesia, sesuai dengan perjalanan sejarahnya telah memiliki jati diri yang khas, ialah dengan mengakarnya azas perumahsakitan Indonesia kepada azas Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, sebagai falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Bahwa dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan diperlukan upaya mempertahankan kemurnian nilai-nilai dasar perumahsakitan Indonesia. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur demi tercapainya : a.

Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b.

Pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dan

c.

Tingkat kesehatan yang optimal bagi setiap insan Indonesia sebagai hamba Tuhan. Maka Rumah Sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit

Seluruh Indonesia (PERSI), bersama ini menyampaikan “KODE ETIK RUMAH SAKIT”

yang merupakan pedoman bagi setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai suatu rangkuman nilai-nilai dan norma-norma yang dapat dipakai sebagai pedoman operasional sangat dibutuhkan, mengingat rumah sakit dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sudah menjadi suatu unit sosioekomoni yang majemuk. Hal tersebut lebih terasa lagi mengingat di dalam Rumah Sakit terdapat tenaga kerja dari aneka disiplin keilmuan yang mempunyai etika profesi masingmasing sehingga “Semangat Kebersaman” sangat dibutuhkan agar rumah sakit dapat berfungsi dengan baik. BAB II KEWAJIBAN UMUM RUMAH SAKIT Pasal 1 Rumah Sakit harus mentaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia. Pasal 2 Rumah Sakit sebagai suatu institusi harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit (Corporate Liability). Pasal 3 Rumah Sakit harus memberikan pelayanan yang baik (duty of care) Rumah Sakit wajib memberikan pertolongan emergency tanpa mengharuskan pembayaran uang muka lebih dulu. Pasal 4 Rumah Sakit harus memelihara Rekam Medis dengan baik. Pasal 5 Rumah Sakit harus memelihara peralatan dengan baik dan agar selalu dalam keadaan siap pakai.  

Pasal 6 Rumah Sakit harus merujuk ke Rumah Sakit lain, jika tidak tersediannya peralatan atau tenaga yang dibutuhkan pasien. BAB III KEWAJIBAN RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN Pasal 7 Rumah Sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien. Pasal 8 Rumah Sakit harus memberika penjelasan apa yang hendak dilakukan. Pasal 9 Rumah Sakit harus meminta persetujuan pasien (Informed Consent) sebelum melakuka suatu tindakan medik. Pasal 10 Rumah Sakit harus mengindahkan hak pribadi (Privacy) pasien. Pasal 11 Rumah Sakit harus menjaga Rahasia pasien. BAB IV KEWAJIBAN RUMAH SAKIT TERHADAP STAF Pasal 12 Rumah Sakit harus mengadakan seleksi tenaga staf.   Pasal 13 Dokter rumah sakit harus mengadakan koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga Rumah sakit.

Pasal 14 Rumah Sakit harus mengawasi agar segala sesuatu dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku. Pasal 15 Rumah Sakit harus berlaku adil tanpa pilih kasih. BAB V KEWAJIBAN TENAGA KERJA Pasal 16 Menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Pasal 17 Melakukan profesinya menurut ukuran yang tinggi. Pasal 18 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi. Pasal 19 Tidaklah etik seorang dokter : Melakukan perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. Pasal 20 Melaksanakan secara sendiri atau bersama-sama penerapan pengetahuan dan

ketrampilan

kedokteran dalam segala bentuk tanpa kebebasan profesi.   Pasal 21 Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan mahluk insani baik jasmani maupun rohani hanya dilakukan untuk kepentingan penderita. Pasal 22 Berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.

Pasal 23 Seorang dokter hendaknya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pasal 24 Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang paripurna, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya. Pasal 25 Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup insani. Pasal 26 Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan maka ia wajib melakukan konsultasi kepada dokter yang lebih senior atau kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Pasal 27 Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senatiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehat dalam beribadah dan atau dalam masalah lainnya. Pasal 28 Setiap dokter yang bertugas di rawat darurat wajib melakukan pertolongan darurat dengan mendahulukan keselamatan penderita daripada pertimbangan-pertimbangan lain. Pasal 29 Setiap dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur. Pasal 30 Setiap dokter wajib menyimpan semua rahasia kedokteran yang diketahuinya termasuk data hasil pemeriksaan laboratorium data dalam rekam medik secara keseluruhan.

Pasal 31 Dalam memeriksa pasien seorang wanita, disamping menerapkan tata sopan santun secara umum, pemeriksaan di dalam kamar periksa sebaiknya dokter di dampingi seorang perawat wanita. Pasal 32 Terhadap jenasah, baik untuk kepentingan pendidikan mahasiswa kedokteran maupun untuk kepentingan visum et repertum setiap dokter, mahasiswa kedokteran dan semua tenaga kesehatan lainnya haruslah bersikap hormat layaknya menghadapi orang yang masih hidup. BAB VI TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ETIK Pasal 33 Pengaduan pelanggaran etik rumah sakit dapat berasal dari : Intern

: Unit Kerja Fungsional, Unit kerja struktural.

Eksternal

: Perorangan/ Pasien ini dapat langsung ke direktur atau lewat Polisi,

Kejaksaan, LBH ataupun instansi lain.   Pasal 34 Pengaduan ini ditujukan langsung kepada Direktur Rumah Sakit. Pasal 35 Direktur Rumah Sakit meneruskan masalah tersebut kepada Panitia Etika Rumah Sakit. Pasal 36 PERS melakukuan penyelidikan terhadap masalah tersebut dengan mengumpulkan informasi dengan penelitian rekam medis, menghubungi unit kerja ataupun mereka-mereka yang berhubungan dengan masalah. Pasal 37 Apabila pelenggaran ini merupakan pelanggaran murni etik profesi maka PERS dapat mengkonsultasikan kepada Ikatan Profesi yang bersangkutan.

Pasal 38 Hasil penyelidikan ini sebagai bahan untuk dibahas dalam sidang PERS. Pasal 39 Hasil sidang memberikan pertimbangan kepada direktur dalam memecahkan masalah. BAB VII LAIN-LAIN Rumah sakit harus selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan. Rumah Sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumahsakitan. Rumah sakit harus memelihara hubungan yang baik antar rumah sakit dan menghindarkan persaingan yag tidak sehat. Rumah sakit harus menggalang kerja sama yang baik dengan instansi atau badan lain yang bergerak di bidang kesehatan. Rumah Sakit harus berusaha membantu untuk mengadakan penelitian demi perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran. Rumah Sakit dalam melakukan pemasaran harus bersifat informative dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA

Lampiran

Nomor Tanggal

III

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI. : :

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA MUKADIMAH Sejak permulaan sejarah yang tersurat mengenai umat manusia hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang pengobat dan penderita. Dalam zaman modern hubungan itu di sebut hubungan (transaksi) terapetik antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya mempercayai (Konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan kekhawatiran makhluk insani. Sejak perwujudan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui adanya beberapa sifat mendasar (fundamental) yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana yaitu kemurnian niat, kesungguhan hati, kerendahan hati serta integritas ilmiah dan sosial yang tidak diragukan. Imhotep dari Mesir, Hippocrates dari Yunani, Galenus dari Roma merupakan beberapa ahli pelopor kedokteran kuno yang telah meletakan sendi-sendi permulaan untuk terbina suatu tradisi kedokteran yang mulia. Beserta semua tokoh dan organisasi kedokteran yang tampil ke forum internasional kemudian mereka bermaksud mendasarkan tradisi dan disiplin kedokteran tersebut atas suatu etik profesional. Etik tersebut sepanjang masa mengutamakan penderita yang berobat demi keselamatan dan kepentingannya. Etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia umumnya, dan dimiliki azas-azasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. Di Indonesia azas-azas itu adalah Pancasila sebagai landasan strukturik. Dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran, kami pada dokter Indonesia, baik yang bergabung secara profesional dalam Ikatan Dokter Indonesia, maupun secara fungsional terikat dalam organisasi di bidang

pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan dan kedokteran, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa telah merumuskan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang diuraikan dalam pasal -pasal sebagai berikut : KEWAJIBAN UMUM Pasal 1 Setiap dokter harus menjunnjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Pasal 2 Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tinggi. Pasal 3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi. Pasal 4 Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik : a.

Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.

b.

Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan kedokteran dalam segala bentuk tanpa kebebasan profesi.

c.

Menerima imbalan selain dari pada yang layak sesuai dengan asanya kecuali dengan keiklasan, pengetahuan dan atau kehendak penderita. Pasal 5

Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insan baik jasmani maupun rohani hanya diberikan untuk kepentingan penderita. Pasal 6 Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya. Pasal 7 Setiap dokter hanya diberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya

Pasal 8 Dalam melakukan pekerjaanya seorang dokter harus mengutamakan, mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan dehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya. Pasal 9 Setiap dokter dalam kerjasama dengan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat harus memelihara saling pengertian sebaik-baiknya. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PENDERITA Pasal 10 Setiap doker harus senatiasa mengingat akan kewajiban melindungi makluk insani. Pasal 11 Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan menggunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam bidang penyakit tersebut. Pasal 12 Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senatiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam masalah lainnya. Pasal 13 Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui yang diketahui tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Pasal 14 Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWATNYA Pasal 15 Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 16 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari temann sejawatya, tanpa persetujuannya. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI Pasal 17 Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. Pasal 18 Setiap dokter hendaknya senatiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur. PENUTUP Pasal 19 Setiap dokter harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan dalam pekerjaan sehari-hari Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEK) hasil musyawarah Kerja Nasional Kedokteran II demi untuk mengabdi kepada masyarakat Bangsa dan Negara.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA

Lampiran

Nomor Tanggal

IV

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI. : :

KODE ETIK KEPERAWATAN 1. Tanggung jawab terhadap individu, keluarga dan masyarakat. a. Dalam melaksanakan pengabdiannya senantiasa berpedoman kepada tanggung jawab yang berpangkaltolaknya bersumber pada kebutuhan akan perawatan untuk individu, keluarga dan masyarakat. b. Dalam melaksanakan pengabdiannya di bidang keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan dengan menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari individu, keluarga dan masyarakat. c. Dalam melaksanakan kewajiban bagi individu dan masyarakat senantiasa dilandasi oleh rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur keperawatan. d. Senantiasa menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan individu dan masyarakat dalam mengambil prakasa dan mengadakan usaha-usaha kesejahteraan umumnya sebagai bagian dari tugas kewajiban demi kepentingan masyarakat. 2. Tanggung jawab terhadap tugas. a. Senantiasa meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan dan asuhan keperawatan setinggi-tingginya disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta ketrampilan perawatan sesuai dengan kebutuhan individu atau pasien/ klien keluarga dan masyarakat. b. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan. c. Tidak akan menggunakan pengetahuan dan ketrampilan keperawatan untuk tujuan yang dipercayakan. d. Dalam menunaikan tugas dan kewajibannya senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin.

e. Harus senantiasa mengutamakan perlindungan keselamatan pasien/ klien dalam melaksanakan

tugas

keperawatan,

serta

matang

dalam

mempertimbangkan

kemampuan baik daln menerima maupun dalam mengalihkan tugas dan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan keperawatan. 3. Tanggung jawab terhadap sesama perawat dan tenaga kesehatan lain. a. Senantiasa memelihara hubungan baik antara dan dengan tenaga kesehatan lainya dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. b. Senantiasa menyebarluaskan pengetahuan ketrampilan dan pengalamannya kepada sesama perawat serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi lainnya dalam meningkatkan kemampuan dalam bidang keperawatan. 4. Tanggung jawab terhadap sesama perawat dan tenaga kerja kesehatan lain. a. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan profesionalnya baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dengan jalan manambah ilmu, ketrampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan keperawatan. b. Senantiasa menjunjung tinggi nama baik dan tanggung jawab terhadap pemerintah bangsa dan tanah air. c. Berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur jenis kelamin. d. Harus senantiasa mengutamakan perlindungan keselamatan pasien/ klien dalam melaksanakan

tugas

keperawatan

serta

matang

dalam

maempertimbangkan

kemampuan baik dalam menerima, maupun dalam mengalihkan tugas dan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan keperawatan. 5. Tanggung jawab terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air serta agama. a. Dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa taat dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Harus senantiasa melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan perawatan kepada masyarakat.

Harus senantiasa berperan serta aktif dengan mengembangkan pikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan perawatan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA

Lampiran

V

Nomor Tanggal

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI. : :

KODE ETIK APOTEKER INDONESIA 1. Kewajiban Apoteker Terhadap Masyarakat. a. Harus berbudi luhur dan memberikan contoh yang baik di dalam

lingkungan

kerjanya. b. Harus bersedia untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuannya. c. Harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya. d. Hendaknya selalu melibatkan diri dari Pembangunan Nasional khususnya di bidang kesehatan e. Harus jadi sumber informasi bagi masyarakat dalam rangka pelayanan dan pendidikan kesehatan. f. Hendaknya menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata. 2. Kewajiban Apoteker Terhadap Teman Sejawat a. Harus selalu menganggap teman sejawat kerja sebagai saudara kandung yang selalu saling mengingatkan dan menasehati. b. Harus menjauhkan diri dari setiap tindakan yang dapat merugikan teman sejawat baik moril maupun material. c. Harus menggunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya. 3. Kewajiban Apoteker Terhadap Sejawat, Petugas Kesehatan Lainnya a. Harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan hubungan profesi saling menghargai, menghormati dan mempercayai sejawat yang berkecimpung dalam bidang kesehatan.

b. Hendaknya menjauhkan diri dari tindakan/ perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA

Lampiran

VI

Nomor Tanggal

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI. : :

KODE ETIK BIDAN INDONESIA BAB I MUKADIMAH II Dengan rahamt Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur demi tercapainya : a. Masyarakat yang adil dan makmur bedasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. b. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. c. Tingkat kesehatan yang optimal bagi setiap warga Negara Indonesia. Maka ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi kesehatan yang menjadi wadah persatuan dan kesatuan para bidan di Indonesia menciptakan Kode Etik Indonesia yang disusun atas dasar penekanan keselamataan klien di atas kepentingan lainnya. Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk kesadaran dan kesungguhan hati dari setiap bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan sebagai anggota tim kesehatan demi tercapainya cita-cita pembangunan nasional di bidang kesehatan pada umumnya, KIA, KB dan Kesehatan Keluarga pada khususnya. Mengupayakan segala sesuatu agar kaumnya pada detik-detik yang sangat menentukan pada saat menyambut kelahiran insane generasi secara selamat dan nyaman merupakan tugas sentral dari pada bidan. Menelusuri tuntutan masyarakat terhadap paelayanan kesehatan yang terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sudah sewajarnya kode etik bidan ini berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 sebagai landasan ideal dan garis-garis Besar Haluan Negara sebagai landasan operasional.

Sesuai dengan wewenang dan peraturan kebijaksanaan yang berlaku bagi bidan, kode etik ini merupakan pedoman dalam tata cara dan keselarasan dalam pelaksanaan palayanan profesional. Bidan senantiasa berupaya memberikan pemeliharaan kesehatan yang komprehensif terhadap ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita pada khususnya, sehingga mereka tumbuh berkembangnya menjadi Indonesia yang sehat jasmani dan rohani dengan tetap memperhatikan kebutuhan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga dan masyarakat pada khususnya. BAB II KEWAJIBAN TERHADAP KLIEN DAN MASYARAKAT A. Setiap bidan senatiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. B. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. C. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. D. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasan mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak dan klien dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. E. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. F. Setiap bidan senatiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk menungkatkan derajat kesehatannya secara optimal. BAB III KEWAJIBAN TERHADAP TUGASNYA A. Setiap bidan sentiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemapuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.

B. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenagan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan. C. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan kita. BAB IV KEWAJIBAN BIDAN TERHAPAP SEJAWAT DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA A. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. B. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling mengobati baik terhadap sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya. BAB V KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PROFESINYA A. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. B. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Setiap bidan senatiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesianya. BAB VI KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP DIRI SENDIRI A. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. B. Setiap bidan seyogyanya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PEMERINTAH NUSA BANGSA DAN TANAH AIR A. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam palayanan

KIA/ KB dan

kesehatan keluarga B. Setiap bidan melalui profesinya berpatisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/ KB dan kesehatan keluarga. BAB VIII PENUTUP Setiap bidan dalm malaksanakan tugasnya sehari-hari senatiasa menghayati dan mengamalkan Kode Etik Bidan Indonesia.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA

Lampiran

Nomor Tanggal

VII : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI. : :

POKOK-POKOK ETIKA PELAYANAN ANASTHESIA PERAWATAN INTENSIF DAN EUTANASIA A. PELAKSANAAN DAN EVALUASI PRA-ANESTHESIA Evaluasi pra-anesthesia dilakukan oleh dokter spesialis anesthesi menilai kondisi pasien sebelum pembedahan/ tindakan lain yang yang memerlukan anesthesia. Tujuannya agar pasien dalam kondisi optimal untuk enestesia/ pembedahan. Evaluasi pra-anesthesia hendaknya dilakukan oleh dokter spesialis anesthesi yang akan melaksanakan dengan konsultasi pada dokter spesialis lainnya apabila diperlukan. Evaluasi ini harus dilakukan untuk mempersiapkan pasien secara optimal, meskipun pada keadaan darurat walaupun evaluasi dini seringkali tidak mungkin dilaksanakan. 1.

Evaluasi pra- anesthesia mencakup : a.

Identifikasi jenis prosedur yang akan dilaksanakan.

b.

Konfirmasi jenis prosedur yang akan dilaksanakan.

c.

Konfirmasi dan pemeriksaan medis umum / khusus yang menyangkut penyakit dan pengobatan penderita.

d.

Konsultasi dengan dokter spesialis lain.

e.

Informed consent yang ditandatangani disertai penjelasan tentang prosedur anesthesia dan pembedahan kepada pasien dan keluarga.

f. 2.

Instruksi premedikasi yang diperlukan.

Penatalaksanaan anesthesia a.

Pemberitahuan anesthesia menjadi tanggung jawab dokter spesialis anesthesia.

b.

Pasien yang diberikan anesthesia (dokter peserta program studi anestesiologi) menjadi tanggung jawab Spesialis Anestesi yang bertugas.

c.

Spesialis Anestesi yang bertanggung jawab harus berada dalam satu atap di lingkungan rumah sakit dapat segera hadir jika diperlukan.

d.

Setiap spesialis Anestesi yang bertugas pada saat yang bersamaan, hanya bertanggung jawab maksimum pada tiga pasien yang dianestesi.

e.

Pematauan pasien dilakukan sesuai standar pemantauan intra operatif

B. KEAMANAN PASIEN SELAMA ANESTHESIA Mesin anesthesi harus dalam keadaan baik dan dikalibrasi. Bahaya munculnya kebakaran akibat bunga api dan bahan anesthesi yang mudah meledak harus selalu diwaspadai dan dihindari dengan memperhatikan peraturan-peraturan bahaya kebakaran. 1.

Bantuan dari paramedic Untuk pelaksanaan anesthesia, dokter spesialis anestesi dapat dibantu oleh tenaga paramedik. Tenaga bantuan tersebut harus dikualifikasikan dan diperlukan selama persiapan, induksi, selama pemberian anesthesia dan pengakhiran anesthesia.

2.

Penatalaksanaan pasien pulih anesthesia Setelah pengakhiran anesthesia, pasien akan dievaluasi untuk penataan paska anesthesia. Kemudian pasien dikirim ke kamar pulih untuk pemantauan fisiologis yang diperlukan. Pemantauan dilakukan oleh perawat yang terlatih atau perawat yang berpengalaman dalam bidang ini. Penatalaksanaan dilakukan oleh dokter yang bertugas/ dokter spesialis yang bersangkutan. Pasien dipindah ke ruang perawatan biasanya setelah keadaan stabil.

C. STANDAR PEMANTAUAN INTRA-OPERATIF Standar ini berlaku untuk setiap pemberian anestesi/ analgesia di dalam ruang yang disiapkan untuk prosedur ini, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemberian anesthesia/ analgesia. Standar ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran/ anestesiologi. D. STANDAR I (BERHUBUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA) Tenaga anesthesia yang berkualitas harus berada di dalam kamar bedah selama pemberian anesthesia/ analgesia. Tujuannya adalah apabila terjadi perubahan keadaan pasien selama anesthesia, ahli anesthesia/ tenaga anesthesia bisa mengawasi pasien dari dekat dan dapat memberikan tindakan yang diperlukan. Pada keadaan darurat di tempat lain, tenaga ahli anesthesia dapat meninggalkan kamar operasi jika diruang operasi yang tinggal tersebut terdapat tenaga ahli anesthesia yang lain.

E. STANDAR II Selama pemberian anesthesia/ analgesia, oksigenasi, sirkulasi darah dan suhu tubuh pasien dilakukan monitor secara terus menerus. Oksigenasi adalah memastikan bahwa kadar oksigen di dalam gas inspirasi dan di dalam darah adekuat selama pemberian anesthesia/ analgesia. Ventilasi di sini bahwa selama anesthesia/ analgesia, ventilasi pasien adekuat. Sirkulasi (darah bertujuan untuk memastikan bahwa selama pemberian anesthesia, sirkulasi darah cukup baik guna memberikan perfusi darah ataupun jaringanjaringan vital dan perifer. Suhu tubuh juga harus dipertahankan seama anesthesia/ analgesia. F. PERAWATAN DAN TERAPI INTENSIF (ICU) Pelayanan ICU meliputi : 1. Diagnostik dan penatalaksanaan spesifik penyakit akut yang mengancam nyawa di dalam waktu singkat. 2. Pemberian bantuan dan pengambilan fungsi vital tubuh sekaligus melakukan penatalaksanaan spesifik masalah dasar yang ada. 3. Pemantauan fungsi vital tubuh terhadap komplikasi yang terjadi. 4. Penatalaksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih jauh dari keadaan koma, imobilisasi yang lama, stimulasi berlebihan dan hilangnya daya sensor. 5. Pemberian bantuan emosional dan psikologis terhadap penderita yang hidupnya tergantung pada alat Bantu/ pada orang lain. 6. Ruang intensif berbeda dari ruang perawatan biasa oleh karena harus mempunyai kemampuan pelayanan tertentu atau maksimal seperti : a. Resusitasi jantung, paru b. Penatalaksanaan jalan nafas, antara lain intubasi endoktrakea, trakheostosmi, ventilasi. c. Terapi Oksigen. d. Pemantauan EKG. e. Pelayanan laboratorium yang lengkap dan cepat. f. Pelayanan bantuan nutrisi (parenteral/ enteral). g. Terapi bantuan nutrisi (parenteral/ enteral). h. Terapi titrasi intervensi dengan pompa infuse/ pompa injeksi. i. Alat-alat Bantu hidup protabel untuk transport pasien.

Cara kerja dan hubungan dokter ahli anestesiologi dan dokter ahli lain di dalam merawat pasien ICU diatur berdasarkan kesepakatan bersama. G. EUTANASIA Kita kenal dua jenis Eutanasia, yaitu Eutanasia aktif dan pasif. Eutanasia aktif : mempercepat kematian pasien melalui tindakan medis yang direncanakan, merupakan tindakan yang melanggar hukum KUHP pasal 344, 345 dan 304. Eutanasia pasif : penghentian segala pengobatan dan upaya yang tidak berguna lagi pada penderita dalam keadaan saat berat (terminal) demi kepentingan pasien itu sendiri baik atas permintaan pasien atau keluarga terdekat. Eutanasia pasif dapat dikerjakan dengan fatwa IDI dengan memakai Triase Gawat Darurat yang dikeluarkan IDI.

Seorang dinyatakan mati, jika : Fungsi spontan

pernafasan dan jantung berhenti secara pasti atau irreversible sebagai bukti telah terjadi kematian batang otak. Upaya resusitasi darurat dapat diakhiri jika diketahui kemudian bahwa pasien telah berada pada stadium tertentu dan penyakit yang tidak yakin dapat disembuhkan lagi, atau hampir dapat dipastikan pasien tidak memperoleh kembali fungsi serebralnya. 1. Terdapat tanda-tanda klinis mati otak : a. Terdapat tanda-tanda mati jantung selama 30 menit (garis datar pada EKG). b. Penolong terlalu lelah sehingga tidak dapat melanjutkan upaya resusitasi. 2. Diagnosis mati batang otak Tes yang perlu menunjukkan bahwa batang otak tidak berfungsi lagi hanya memerlukan waktu yang singkat. Tanda-tanda hilangnya fungsi batang otak adalah a.

Koma

b.

Tidak ada sikap abnormal (dekortikasi, desebrasi)

c.

Tidak ada serangan dari stimulasi korteks (kejang/ seizure)

d.

Tidak ada refleks batang otak

e.

Tidak ada pernafasan spontan

f.

Tes fungsi batang otak dilakukan sesuai dengan rekomendasi dan dapat ulang jika ada keragu-raguan.

3. Penghentian tindakan terapeutik/ intensif 1. Jika dapat membuktikan bahwa fungsi batang otak sudah mati, maka pasien dinyatakan telah mati, meskipun jantung masih berdenyut (fungsi otonom).

2. Jika pasien dalam keadaan gawat dan tidak mungkin di tolong dengan pengobatan yang ada, meskipun diagnosis mati batang otak belum di tegakkan, maka penghentian pengobatan telah dapat dimulai. 3. Sesuai dengan kondisi pasien, penghentian terapi terapeutik/ paliatif dapat dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut : 1. Untuk pengakhiran resusitasi jangka panjang dipergunakan criticak care triage. 2. Bantuan total fungsi hidup apabila kerusakan organ belum / tidak reversible. 3. Semua diusahakan kecuali resusitasi jantung paru pada pasien dengan fungsi yang masih ada akan tetapi menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi, misalnya penderita penyakit keganasan tingkat akhir. 4. Tidak dilakukan tindakan-tindakan luar biasa bagi pasien yang jika diberi tindakan tertentu, tampaknya hanya memperpanjang proses kematian dan bukan kehidupan. Misalnya pasien dengan fungsi otak minimal tanpa harapan sehingga tidak ada kemungkinan untuk human mentation. 5. Pengakhiran semua bantuan hidup untuk pasien dengan penghentian fungsi batang otak yang irreversible, kecuali ada perencanaan donasi organ tertentu. H. TINDAKAN LUAR BIASA Yang digolongkan dalam tindakan luar biasa adalah : a. Perawatan ICU b. Pengendalian distrimia jantung c. Intubasi endotrakheal d. Ventilasi mekanis e. Infus I.V, obat vaso aktif kuat f. Nutrisi parenteral total Keputusan mengentikan tindakan luar biasa untuk bantuan hidup adalah merupakan keputusan medis. Hal ini harus dibuat oleh dokter-dokter yang berpengalaman setelah mengadakan konsultasi dengan dokter ahli anesthesiology, neurology dan juga mempertimbangkan keinginan pasien atau keluarganya. Bila keputusan yang diambil adalah membiarkan pasien meninggal secara wajar, maka mesin ventilator dimatikan, dan diupayakan agar pasien bernafas secara spontan jika upaya ini gagal, tetapi ventilator tidak diberikan lagi dan pasien di biarkan meninggal secara alamiah. Akan tetapi jika pasien bernafas spontan kembali, maka terapi ventilator dilanjutkan sampai ada indikasi untuk melepasnya.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA

Lampiran

VIII : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN

DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI. Nomor Tanggal

: :

POKOK – POKOK ETIKA YANG BERHUBUNGAN DENGAN DATA PASIEN (REKAM MEDIK) I.

PENDAHULUAN Rekam medis rawat jalan dan rawat inap merupakan suatu dokumen atau alat informasi dan komunikasi seorang pasien, baik terhadap dokter yang merawatnya, pegawai istrasi rumah sakit, maupun terhadap keluarga pasien sendiri. Setiap dokter yang memberikan pelayanan rawat jalan atau rawat inap, wajib membuat rekam medis dan harus dibuat segera setelah penderita mendapat pelayanan/ tindakan. Dokter yang memberi pelayanan/ tindakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran rekam medis yang dibuatnya. Rekam Medis harus dibubuhi nama dan tanda tanganyang jelas oleh pemberi pelayanan/ tindakan. A.

Bentuk, Sifat, Kegunaan dan Penyimpanan 1. Bentuk disusun secara sistematik terdiri dari data identifikasi, masalah utama, hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium, rencana pengelolaan, tindak lanjut penatalaksanaan, hasil pemeriksaan lanjut (follow up) dan catatan keperawatan yang diberikan, serta catatan lain yang diperlukan. Rekam Medis harus mudah cara pengisiannya dan berorientasi terhadap masalah. 2. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/ 2008 tentang rekam medis, rekam medis sebagai suatu dokumen legal disimpan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terakhir penderita berobat. Rekam medis harus dijaga kerahasiaannya. Pemaparan isi rekam medis hanya dilakukan oleh dokter yang merawat penderita dengan izin tertulis penderita, orang tua atau yang bertanggung jawab. Disamping itu pimpinan sarana pelayanan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa seijin penderita, orang tua atau yang bertanggungjawab berdasarkan peraturan/ perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilangnya, rusaknya atau pemalsuan rekam medis dan penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak. 3. Rekam Medis untuk rawat jalan lebih sederhana dibandingkan dengan rawat inap. 4. Rekam Medis dapat dipakai sebagai : a. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan. b. Bahan pembuktian dalam perkara hokum. c. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan (tanpa menyebutkan identitas penderita). 5. Penyerahan Rekam Medis Rekam Medis harus sudah ada diserahkan ke Bagian Penyimpanan Rekam Medis paling lambat 3 (tiga) hari setelah penderita dipulangkan. B. Isi Data Rekam Medis 1.

Identifikasi Identifikasi meliputi nama dan umur penderita, nomor rekam medis, alamat, pekerjaan dan pendidikan. Identifikasi ini harus ditempatkan pada sampul bagian muka dari rekam medis.

2.

Data dasar

3.

Masalah yang dihadapi/ keluhan saat ini Riwayat penyakit terdahulu a.

Riwayat keluarga/ makanan

b.

Khusus untuk penderita anak, rekam medis juga harus memuat riwayat perinatal, tumbuh kembang dan imunisasi.

4.

c.

Pemeriksaan jasmani

d.

Hasil Pemeriksaan penunjang

e.

Rencana dan tindakan yang diberikan

f.

Ringkasan

Data Masalah utama Dalam data ini disebutkan diagnosis kerja, diagnosis banding dan catatan lain yang berkaitan dengan masalah yag dihadapi.

5.

Pengelolaan Pengelolaan, pemeriksaan khusus dan konsultasi.

6.

Bila perlu tindakan yang dapat menimbulkan resiko diperlukan persetujuan tertulis dari penderita, orang tua atau keluarga.

7.

Tindak lanjut : Disusun dengan pendekatan sistem SOAP. Catatan mengenai perawatan selama dirawat dirumah sakit, konsultasi, korespondensi dan kunjungan gawat darurat. Data tersebut harus merupakan kelengkapan dari rekam medis yang harus dicantumkan dalam arsip utama.

C.

Organisasi dan pemeliharaan rekam medis 1. Ukuran rekam medis disesuaikan dengan keadaan setempat 2. Tersedia tempat penyimpanan dan terjsmin kerahasiaannya 3. Rekam medis tidak diijinkan dibaw keluar ruangan tempat penyimpanan rekam medis tanpa seijin pimpinan rumah sakit. 4. Rekam medis hanya boleh dipinjamkan kepada dokter yang mengadakan penelitian dengan seijin pimpinan rumah sakit. Dokter yang meminjam rekam medis bertanggung jawab atas kerahasiaan, kelengkapan dan keutuhan rekam medis yang dipinjamnya.

D.

Penelusuran informasi 1. Tulisan harus jelas dan mudah dibaca 2. Dihindarkan singkatan yang tidak lazim

E.

Indeks penyakit 1. Penetapan diagnosis berdasarkan International Code of Disease/ WHO (ICD) atau Depkes RI tahun terbaru. 2. Untuk penyakit kronik yang memerlukan kontrol, perlu dibuat cara pengenalan khusus agar rekam medis tersebut mudah dan cepat dapat ditelusuri kembali.

II.

ETIKA DAN PERILAKU PETUGAS RUMAH SAKIT DALAM PENGISIAN REKAM MEDIS A. Etika dan perilaku Dokter Sesuai dengan keahliannya, dokter merupakan petugas rumah sakit yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengisian data pasien / rekam medis, baik pasien yang sedang dirawatnya maupun yang dikonsultasikan kepadanya. Dalam pengisian rekam medis ini dokter harus benar-benar bekerja dengan berpegang teguh pada

ilmu yang didapatnya, disamping harus berpegangan pada sumpah jabatan sebagai seorang dokter. B.

Etika dan Perilaku Paramedis Perawatan dan Non Perawatan Paramedis perawatan dan paramedic non perawatan merupakan petugas rumah sakit yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengisian data keperawatan selama pasien dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, pengisian data keperawatan yang diisi oleh dua petugas ini harus benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Apabila pelaku-pelaku ini adalah tenaga yang masih dalam pendidikan, seluruh data yang mereka cantumkan dalam data pasien / rekam medis harus disetujui dan harus dibubuhi paraf atasannya.

C.

Etika dan Perilaku tenaga istrasi Pasien Tenaga istrasi pasien rumah sakit adalah petugas yang bertanggungjawab dalam pengisian data non medis, sejak pasien masuk rumah sakit sampai pasien meninggalkan rumah sakit. Data yang dibuat oleh petugas istrasi rumah sakit, erat kaitannya dengan data individual pasien, sehingga pengisian catatan, terutama dalam hal pencantuman biaya akan sangat mempengaruhi kepentigan paien itu sendiri. Oleh karena itu, selain diperlukan etika khusus mengenai hal-hal itu, perlu diciptakan suatu mekanisme komunikasi tarif layanan rumah sakit, yang dikomunikasikan secara terbuka, baik kepada seluruh petugas rumah sakit maupun kepada masyarakat.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA

Lampiran

Nomor Tanggal

VIII : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI. : :

KODE ETIK PROFESI GIZI MUKADIMAH Profesi gizi mengadikan diri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa melalui upaya perbaikan gizi, memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi gizi serta ilmu-ilmu yang berkaitan pengetahuan gizi masyarakat. A. Ahli Gizi Profesional Melaksanakan Tugas Atas Dasar 1. Kesadaran dan rasa tanggung jawab penuh akan kewajiban terhadap Bangsa dan Negara. 2. Keyakinan penuh bahwa perbaikangizi merupakan salah satu unsur dalam mencapai kesejahteraan rakyat. 3. Tekad bulat untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. B. Tanggung Jawab dan Kewajiban Ahli Gizi Terhadap Pemerintah, Bangsa dan Negara 1. Ahli Gizi dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan gizi harus senantiasa berpedoman pada kebijakan yang telah digariskan. 2. Ahli Gizi senantiasa berperan serta menyumbangkan pikiran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat khususnya di bidang gizi. C. Tanggung Jawab Ahli Gizi Terhadap Masyarakat 1. Membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan melalui upaya perbaikan gizi dengan berpedoman pada kebijakan yang telah digariskan.

2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang klien karena kepercayaan yang diberikan kepadanya dan bilamana diperlukan oleh hokum. 3. Dalam memberikan pelayanan gizi harus bertindak sesuai dengan kemampuan yang di tuntut oleh profesi. 4. Wajib mengembangkan pengetahuan dan kecakapannya dibidang gizi dan bidang yang berkaitan serta mengamalkan kepada masyarakat. D. Tanggung Jawab Dan Kewajiban Ahli Gizi Terhadap Profesi 1. Wajib menjungjung tinggi nama baik profesi gizi dengan menunjukkan sikap, perilaku dan budi luhur serta tidak mementingkan kepentingan pribadi. 2. Wajib menghargai profesi lain dan menjalin hubungan kerjasama yang baik. 3. Senantiasa meningkatkan kemampuan professional secara sendiri-sendiri atau bersama-sama guna perkembangan profesi gizi. 4. Wajib membina serta memelihara Nama Baik dan KORPS Ahli Gizi. E. Tanggung Jawab Dan Kewajiban Ahli Gizi Terhadap Diri Sendiri 1. Memelihara kesehatan dan keadaan gizinya agar dapat bekerja dengan baik. 2. Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peka terhadap lingkungan lingkungan. 3. Senantiasa

selalu

mengembangkan

kemampuan

dan

meningkatkan

kepercayaan diri. 4. Senantiasa menjaga nama baik dirinya sebagai KORPS Ahli Gizi. 5. Memberikan kesan baik serta tidak melakukan hal-hal yang merugikan Pemerintah, Masyarakat, Profesi dan Perorangan. F. Intisari Tanggung Jawab Etika Ahli Gizi 1. Menjaga Kerahasiaan, seorang ahli gizi diambil sumpah untuk tidak mengungkapkan rahasia klien kepada siapapun dan hal-hal yang penting dapat diungkapkan langsung kepada klien. 2. Mengakui adanya keterlambatan kita sendiri, meskipun kita adalah tenaga profesi namun harus diakui pula keterbatasan kita dan kalau memang tidak tahu, maka sebaiknya kita mengakui keterbatasan itu. 3. Mencari konsultasi, konsultasi bersifat sangat pribadi serta senantiasa tingkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui konsultasi.

4. Melayani klien sebagaimana anda ingin dilayani dengan penuh respek, keramahan dan sejajaran. 5. Memperhatikan perbedaan individu dan kebudayaan, seorang ahli gizi perlu mempelajari budaya klien dan kebiasaan yang dianut.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA

Lampiran

Nomor Tanggal

VIII : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI. : :

KODE ETIK SANITARIAN 1. KEWAJIBAN UMUM 1. Seorang sanitarian harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaik-baiknya. 2. Seorang sanitarian harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. 3. Dalam melakukan pekerjaan atau praktek profesi sanitasi, seorang sanitarian tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. 4. Seorang sanitarian harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. 5. Seorang sanitarian senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap penemuan teknik atau cara baru yang belum teruji kehandalannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. 6. Seorang hanya memberi saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu proses analisis secara komprehensif. 7. Seorang sanitarian dalam menjalankan profesinya, harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan manusia, serta kelestarian lingkungan. 8. Seorang sanitarian harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan klien atau masyarakat dan teman seprofesinya, dan berupaya untuk mengingatkan teman seprofesinya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau kebohongan dalam Menangani masalah klien atau masyarakat.

9. Seorang sanitarian harus menghormati hak-hak klien atau masyarakat, hak-hak teman seprofesi, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan klien atau masyarakat. 10. Dalam melakukan pekerjaannya seorang sanitarian harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan seluruh aspek kesehatan lingkungan secara menyeluruh, baik fisik, biologi maupun sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya. 11. Seorang sanitarian dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati. 2. KEWAJIBAN SANITARIAN TERHADAP KLIEN / MASYARAKAT 1. Seorang sanitarian wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penyelesaian masalah klien atau masyarakat. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau penyelesaian masalah, maka ia wajib berkonsultasi, bekerjasama dan atau merujuk pekerjaan tersebut kepada sanitarian lain yang mempunyai keahlian dalam penyelesaian masalah tersebut. 2. Seorang sanitarian wajib melaksanakan profesinya secara bertanggung jawab. 3. Seorang sanitarian wajib melakukan penyelesaian masalah sanitasi secara tuntas dan keseluruhan. 4. Seorang sanitarian wajib memberikan informasi kepada kliennya atas pelayanan yang diberikannya. 5. Seorang sanitarian wajib mendapatkan perlindungan atas praktek pemberian pelayanan. 3. KEWAJIBAN SANITARIAN TERHADAP TEMAN SEPROFESI 1. Seorang sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari penyelesaian masalah. 2. Seorang sanitarian tidak boleh saling mengambil alih pekerjaan dari teman seprofesi, kecuali dengan persetujuan, atau berdasarkan prosedur yang ada.

4. KEWAJIBAN SANITARIAN TERHADAP DIRI SENDIRI 1. Seorang sanitarian harus memperhatikan dan mempraktekan hidup bersih dan sehat supaya dapat bekerja dengan baik. 2. Seorang sanitarian harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan, kesehatan dan bidang-bidang lain yang terkait.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA

Lampiran

Nomor Tanggal

VIII : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI TENTANG PEDOMAN DAN TATA LAKSANA KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI. : :

KODE ETIK TEKNIK ELEKTOMEDIK KODE ETIK PROFESI 1. Kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap pemerintah dan masyarakat: 

Tenaga teknik elektromedik senantiasa melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah tentang kesehatan dalam bidang teknik elektromedik.



Tenaga teknik elektromedik senantiasa berperan aktif dengan menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dalam bidang teknik elektromedik.



Tenaga teknik elektromedik dalam melaksanakan profesinya tidak membedakan kebangsaan, kesukuan, agama, politik, warna kulit, umur, jenis kelamin serta status sosial dari penerima pelayanan teknik elektromedik.

2. Kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap profesi: 

Tenaga teknik elektromedik selalu menjunjung tinggi nama baik profesi teknik elektromedik dengan berperilaku dan berkepribadian yang luhur.



Tenaga teknik elektromedik secara bersama-sama membina organisasi profesi teknik elektromedik sebagai wadah profesi.



Tenaga teknik elektromedik dalam melaksanakan pelayanan profesinya selalu berpedoman pada standar profesi teknik elektromedik.



Tenaga teknik elektromedik senantiasa berperan dalam pembaharuan dan menentukan standar profesi untuk meningkatkan pelayanan teknik elektromedik.



Tenaga teknik elektromedik harus dapat bekerja sama dan menghargai profesi yang terkait.



Tenaga teknik elektromedik baik secara perorangan maupun bersama-sama melaporkan ke majelis disiplin bila menegatahui adanya pelanggaran profesi teknik elektromedik.

3. Kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap penerima pelayanan elektromedik: 

Tenaga teknik elektromedik dalam memberikan pelayanan senantiasa menghargai hak penerima pelayanan teknik elektromedik.



Tenaga teknik elektromedik senantiasa memberikan informasi secara jelas kepada penerima pelayanan teknik elektromedik.



Tenaga teknik elektromedik dalam melaksanakan profesinya harus sesuai dengan kemampuannya, bila tidak mampu atau menemukan kesulitan wajib berkonsultasi dengan teman sejawat yang lebih ahli atau ahli lainnya.



Tenaga teknik elektromedik dalam melaksanakan profesinya wajib mempertanggung jawabkan.



Tenaga teknik elektromedik dalam keadaan terpaksa wajb memberikan pelayanan teknik elektromedik sesuai dengan kemampuannya.

4. Kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap teman sejawat: 

Tenaga teknik elektromedik hendaknya saling menghargai dan senantiasa memelihara hubungan baik antar teman sejawat.



Tenaga teknik elektromedik tidak dibenarkan mengambil ahli pekerjaan yang sedang dilakukan teman sejawat tanpa konsultasi.



Tenaga teknik elektromedik saling memberikan informasi dalam IPTEK kepada teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknik elektromedik.



Tenaga teknik elektromedik tidak dibenarkan mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain diluar profesi teknik elektromedik.

5. Kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap tugas. 

Tenaga teknik elektromedik senantiasa mengutamakan pengguna jasa dan penerima pelayanan teknik elektromedik.



Tenaga teknik elektromedik melakukan pelayanan teknik elektromedik sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Tenaga teknik elektromedik senantiasa mengetahui tanggung jawab dan batasbatas tugasnya.



Tenaga teknik elektromedik tidak menyalahgunakan kemampuan dan ketrampilan untuk tujuan yang merugikan.



Tenaga teknik elektromedik tugasnya harus melakukan informasi tertulis dalam melakukan modifikasi dan hasil diagnosa.



Tenaga teknik elektromedik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan teknik elektromedik.

6. Kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap diri sendiri: 

Tenaga teknik elektromedik melaksanakan tugasnya harus senantiasa memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.



Tenaga teknik elektromedik senantiasa mempunyai motivasi untuk meningkatkan kemampuannya.



Tenaga teknik elektromedik senantiasa mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan diri sendiri.

Ditetapkan di Cileungsi Pada tanggal : 08 Januari 2018 DIREKTUR

MIKE KALTARINA