Laporan Pelaksanaan Magang Ojk 152l5l

LAPORAN PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DIREKTORAT PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR RIIL

Dhiandra Verdine Amandanisa 15/381721/EK/20443

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Otoritas Jasa Keuangan

Disusun Oleh : Dhiandra Verdine Amandanisa 15/381721/EK/20443 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Jakarta, 2 Februari 2018

Pembimbing/Mentor

Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar Logam dan Kimia

Monica PK 01273

Ni Luh Putu Candrawati 00279

DAFTAR ISI

BAB I ......................................................................................................................................... PENDAHULUAN ....................................................................................................................2 1.1 Latar Belakang OJK ..................................................................................................................... 2 1.2 Tujuan PKL .................................................................................................................................. 2 1.3 Waktu dan Tempat PKL............................................................................................................... 3

BAB II ....................................................................................................................................... GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA .............................................................................4 2.1 Latar Belakang Satuan Kerja ........................................................................................................ 4 2.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja ................................................................................................. 5 2.3 Tugas, Pokok, dan Fungsi Satuan Kerja ....................................................................................... 6 2.4 Alur Kerja (Business Process) Satuan Kerja ................................................................................ 7

BAB III...................................................................................................................................... PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN ..........................................................8 3.1 Kegiatan Harian PKL ................................................................................................................... 8 3.2 Manfaat yang Diperoleh ............................................................................................................. 11

BAB IV .................................................................................................................................... PENUTUP ...............................................................................................................................14 4.1 Kritik .......................................................................................................................................... 14 4.2.Rekomendasi .............................................................................................................................. 15

REFERENSI ...........................................................................................................................15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang OJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan perbankan dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang- undang. Pembentukan lembaga pengawasan, akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Namun, dalam prosesnya di tahun 2010, perintah untuk pembentukan OJK masih belum terealisasi, tetapi akhirnya pada tanggal 22 November 2011 disahkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan, lembaga yang nantinya melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) agar menjadi terintegrasi dan komprehensif. Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap.

Industri keuangan merupakan salah satu industri yang berkembang pesat dan memiliki kompleksitas operasional serta tingkat kompetisi yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan industri keuangan jadi sangat berisiko, sehingga harus beroperasi secara hati-hati dan efisien. Selain itu, globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antara masing-masing subsektor keuangan, baik dalam produk, kelembagaan, maupun kepemilikan. Hal itu berdampak pada meningkatnya eksposur risiko, sehingga diperlukan pengawasan terintegrasi antara sektor Perbankan, IKNB, dan Pasar Modal yang bersifat lintas sektoral, komprehensif, dan efektif. Dengan begitu, risiko bisa dideteksi sejak dini dan tindakan pengawasan pun bisa dilakukan tepat waktu. Sebagai Lembaga yang memiliki fungsi mengatur, mengawasi, dan melindungi Industri Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peraturan terkait Pengawasan Terintegrasi. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK, bahwa OJK dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global. Sektor keuangan memperkuat fondasi, daya saing dan stabilitas perekonomian nasional. pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Pemerintah mempunyai komitmen tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sektor keuangan. OJK akan membawahi industri perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Hal tersebut, cukup jadi perhatian sebuah badan baru akan dikelilingi uang triliunan rupiah ditengah beberapa lembaga independen yang ada di Indonesia sering terkait kasus korupsi dan merugikan negara. Dengan adanya lembaga baru yang disebut OJK menarik sekali untuk diadakan penelitian mengenai peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan mengingat OJK akan mempunyai tugas baru dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, industri keuangan non-bank dan pasar modal yang ada di Indonesia.

1.2 Tujuan PKL

1. Sebagai upaya agar bisa mendapatkan lebih banyak ilmu. 2. Sebagai upaya untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja dan meningkatkan kapasitas soft-skills. 3. Mampu menyerap dan berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh, sekaligus dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di dunia kerja. 4. Mewujudkan sosok praktisi yang terampil, kreatif, inovatif, jujur, dan bertanggung jawab.

1.3 Waktu dan Tempat PKL

Sesuai kalender akademik tahun perkuliahan 2017/2018, Praktek Kerja Lapangan telah dilaksanakan pada: Waktu

: 8 Januari 2018 – 2 Februari 2018

Direktorat

: Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Riil

Tempat

: Lantai 9, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, No. 2-4, Jalan

Lapangan Banteng Timur, Ps. Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710

BAB II GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA

2.1 Latar Belakang Satuan Kerja

Fungsi pokok Direktorat PKP Sektor Riil adalah pengembangan kebijakan, penelaahan dan pemantauan terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor riil. Berdasarkan data di bulan Desember 2014, sejumlah 81 pihak emiten saham, obligasi atau sukuk dan PP diawasi oleh bagian pemantauan perusahaan industri Dasar, Logam dan Kimia. Emiten dan Perusahaan Publik (EPP) yang bertanggung jawab wajib melaporkan Laporan Berkala antara lain:



Laporan Keuangan Berkala (Peraturan Nomor X.K.2);



Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015);



Laporan Tahunan (Peraturan Nomor X.K.6);



Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang (Peraturan Nomor IX.C.11);



Laporan Rapat Umum Pemegang Saham (Peraturan Otoritas Nomor 32/POJK.04/2014).

Pihak-pihak tersebut juga bertanggung jawab atas pelaporan Laporan Insidentil yang antara lain:  Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015)  Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pailit (Peraturan Nomor X.K.5)  Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017)

Keterbukaan Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar Logam dan Kimia berperan penting dalam pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi emiten dalam bidang Industri Dasar Logam dan Kimia dalam memenuhi segala kewajiban dan tanggung jawabnya yang mencakup laporan berkala, Rapat Umum Pemegang Saham, dan kegiatan investasi lainnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun jika, terdapat indikasi yang dilakukan oleh EPP, bagian tersebut dapat meneruskan ke Direktorat terkait untuk dikenakan sanksi atau diperiksa lebih lanjut.

2.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PENGAWASAN PASAR MODAL

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PASAR MODAL I

DEPARTEMEN PENGAWASAN PM 1A

DIREKTORAT PENETAPAN SANKSI DAN KEBERATAN PASAR MODAL

DIREKTORAT PEMERIKSAAN PASAR MODAL

DEPARTEMEN PENGAWASAN PM 1B

DEPUTI KOMSIONER PENGAWAS PASAR MODAL II

D\DEPARTEMEN

D\DEPARTEMEN

PENGAWASAN PM 2A

PENGAWASAN PM 2B

DIREKTORAT PENGATURAN PASAR MODAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN INVESTASI

DIREKTORAT PASAR MODAL SYARIAH

DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA EFEK

DIREKTORAT STANDAR AKUNTANSI DAN TATA KELOLA

DIREKTORAT PENGAWASAN TRANSAKSI EFEK

DIREKTORAT PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR JASA

DIREKTORAT PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR RIIL

DIREKTORAT LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan (“Direktorat PKP”) berdasarkan PDK Nomor 26/PDK.02/2013 Tentang Perubahan Pokok Keempat Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/08/PDK/IX/2012 Tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, memiliki fungsi, tugas pokok sebagai berikut: Tugas Pokok: a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data; b. Menelaah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum; c. Menelaah Pernyataan Penawaran Tender; d. Menelaah Pernyataan Penggabungan Usaha; e. Menelaah keterbukaan aksi korporasi; f. Memantau keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Memantau laporan; h. Mengembangkan kebijakan dan merumuskan rancangan peraturan; i. Melakukan koordinasi dengan direktorat atau lembaga terkait dalam rangka pengembangan kebijakan dan pengawasan; dan j. Melaksanakan urusan istrasi direktorat.

Tugas-tugas pokok tersebut terkait Emiten dan Perusahaan Publik. Fungsi: Direktorat PKP mempunyai fungsi untuk melakukan pengembangan kebijakan, penelaahan dan pemantauan terkait Emiten dan Perusahaan Publik, yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

2.4 Alur Kerja (Business Process) Satuan Kerja Alur kerja (business process) atas kegiatan yang dilakukan pada Direktorat PKP sektor riil yang dilampirkan dalam bentuk flowchart antara lain: 

SOP Penelaahan Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik



SOP Penelaahan Laporan Keuangan

BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 KEGIATAN HARIAN PKL LOGBOOK:

8 Januari    

Pengenalan OJK, briefing kegiatan praktek kerja lapangan Pembagian dan penempatan tugas, Pengenalan divisi kepala bagian dan subbagian. Mempelajari dan memahami Undang-Undang No. 8 dan Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Mempelajari dan memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017

9 Januari 

Mempelajari dan memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017  Input data Lembar Disposisi Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil kedalam Ms. Excel: 1 Keterbukaan informasi pemegang saham tertentu 2 Laporan penunjukkan AP (Akuntan Publik) dan KAP (Akuntan Publik) 10 Januari  

Mempelajari dan memahami materi pemantauan Emiten dan Perusahaan Publik (EPP) OJK Input data prospektus penawaran umum perdana saham PT Emdeki Utama Tbk. yang mencakup informasi lengkap profil perusahaan, laporan keuangan, penjamin emisi, jumlah saham yang mengajukan izin untuk menjadi Tbk – menggunakan SPE (Sistem Pelaporan Emiten)

11 Januari  



Rekapitulasi lampiran hutang valuta asing (bulanan) Input dan sortir surat masuk kedalam SINTA (Sistem Informasi Tata Persuratan) yang mencakup kegiatan disposisi diterima dan diagendakan serta input kedalam database Ms. Excel Monitoring Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 a. Laporan Penunjukkan AP dan KAP b. Laporan evaluasi komite audit

12 Januari  

Input dan sortir surat masuk kedalam SINTA (disposisi diterima dan diagendakan) Monitoring Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 a. Laporan Penunjukkan AP dan KAP b. Laporan evaluasi komite audit

15 Januari  

Rekapitulasi lampiran hutang valuta asing (tahunan dan bulanan) Input dan sortir surat masuk kedalam SINTA (disposisi diterima dan diagendakan) serta input kedalam database Ms. Excel

16 Januari 

Input dan sortir surat masuk kedalam SINTA (disposisi diterima dan diagendakan) serta input kedalam database Ms. Excel

17 Januari  Laporan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017: Laporan Penunjukan AP/KAP  PP 77 tahun 2013 dan PP 56 tahun 2016: BAE (Biro istrasi Efek): memastikan emiten memenuhi syarat – insentif 5% PPh 18 Januari  Peraturan No. IX. E.1 tentang Transaksi Afiliasi: Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

19 Januari

 

Input dan sortir surat masuk kedalam SINTA (disposisi diterima dan diagendakan) serta input kedalam database Ms. Excel Rapat Kickoff Penyempurnaan Peraturan No. IX. E.1 bersama emiten

Rekomendasi/saran: Perbankan, Properti, Pemantauan 22 Januari  Laporan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017: Laporan Penunjukan AP/KAP  PP 77 tahun 2013 dan PP 56 tahun 2016: BAE (Biro istrasi Efek): memastikan emiten memenuhi syarat – insentif 5% PPh 23 Januari  Mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan OJK terkait Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (POJK No. 61/POJK. 04/2017; POJK No. 62/POJK .04/2017;  Input dan sortir surat masuk kedalam SINTA (disposisi diterima dan diagendakan) serta input kedalam database Ms. Excel  Input data prospektus penawaran umum perdana saham Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang mencakup informasi lengkap profil perusahaan, laporan keuangan, penjamin emisi, jumlah saham – menggunakan SPE 24 Januari  Input dan sortir surat masuk kedalam SINTA (disposisi diterima dan diagendakan) serta input kedalam database Ms. Excel  Input data prospektus penawaran umum perdana saham AKR Corporindo Tbk. yang mencakup informasi lengkap profil perusahaan, laporan keuangan, penjamin emisi, jumlah saham – menggunakan SPE  Input data prospektus penawaran umum perdana saham Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang mencakup informasi lengkap profil perusahaan, laporan keuangan, penjamin emisi, jumlah saham – menggunakan SPE 25 Januari  Laporan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017: Laporan Penunjukan AP/KAP 26 Januari  Rapat Transaksi Afiliasi PT Eagle High Plantation Tbk dengan perusahaan terkendali: 1. PT Agro Nusantara 2. PT Agro Borneo Perkebunan 3. PT Agro Plantation

4. PT Rajawali Corpora dengan nilai transaksi 95% bukan 99%, diatas Rp5.000.000.000,00. 29 Januari  Input dan sortir surat masuk kedalam SINTA (disposisi diterima dan diagendakan) serta input kedalam database Ms. Excel 30 Januari  Membuat salinan Lampiran Tanggapan atas Konsep Pedoman Kode Perusahaan Tercatat atas Tanggapan OJK dan Bursa Efek Indonesia 31 Januari  Membuat salinan Lampiran Tanggapan atas Konsep Pedoman Kode Perusahaan Tercatat atas Tanggapan OJK dan Bursa Efek Indonesia (lanjutan)  Mengikuti Rapat Koordinasi Permohonan Persetujuan Atas Kode Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia  Membuat notulensi atas Rapat Koordinasi Permohonan Persetujuan Atas Kode Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia  Input dan sortir surat masuk kedalam SINTA (disposisi diterima dan diagendakan) serta input kedalam database Ms. Excel 1 Februari  Input dan sortir surat masuk kedalam SINTA (disposisi diterima dan diagendakan) serta input kedalam database Ms. Excel  Mempelajari cara menelaah laporan keuangan 2 Februari  Penyerahan laporan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Otoritas Jasa Keuangan  Input dan sortir surat masuk kedalam SINTA (disposisi diterima dan diagendakan) serta input kedalam database Ms. Excel

3.2 MANFAAT YANG DIPEROLEH     

Menambah pengetahuan dalam bidang pasar modal serta peraturan-peraturan OJK terkait secara praktik, Mengetahui proses dan prosedur yang harus dilakukan para emiten dalam melakukan kegiatan yang diawasi OJK, Menambah pengalaman dalam melakukan kegiatan di dunia kerja sesungguhnya, Mendapatkan hubungan dan relasi dalam rekan kerja serta beberapa pegawai OJK Mempelajari etika kerja yang diterapkan di lingkungan OJK

BAB IV PENUTUP

4.1 KRITIK  

Kurangnya pemerataan jumlah peserta praktek kerja lapangan dalam setiap departemen Penempatan peserta praktek kerja lapangan kedalam satuan unit kerja yang sedang tidak dalam titik kesibukan tertentu

 Internet hanya dapat diakses oleh pegawai OJK dan tidak ada akses internet yang terbuka untuk umum yang dapat digunakan oleh tamu atau peserta praktek kerja lapangan

4.2 REKOMENDASI 



Adanya akses internet untuk publik guna memudahkan tamu atau non-pegawai seperti peserta PKL dalam belajar, bekerja untuk menggali informasi lebih untuk menunjang produktivitas kerja Adanya kurikulum pasti pada waktu waktu tertentu yang ditentukan untuk peserta praktek kerja lapangan untuk memaksimalkan produktivitas yang dapat memaksimalkan efektifitas dan efisiensi