Konsep Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia 3j2x57

A. KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Ruang lingkup HAM meliputi: a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain; b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu : a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa. c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

2.2 Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran Global Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM ,yaitu: a. HAM menurut konsep Negara-negara Barat 1) Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak. 2) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. 3) Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia. 4) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara. b. HAM menurut konsep sosialis; 1) Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat 2) Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada. 3) Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika: 1.Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. 2.Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga 3.Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. d. HAM menurut konsep PBB; Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt dan secara resmi disebut “Universal Decralation of Human Rights”. Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:  Hak untuk hidup  Kemerdekaan dan keamanan badan  Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum  Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana  Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara

 Hak untuk mendapat hak milik atas benda  Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan  Hak untuk bebas memeluk agama  Hak untuk mendapat pekerjaan  Hak untuk berdagang  Hak untuk mendapatkan pendidikan  Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat  Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA

Konsep dan Arti Penting Perlindungan dan Penegakan Hukum Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya

yang

berjudul

Hukum

Hukum (2007), perlindungan hukum

dimaknai

dan Penegakan sebagai

daya

upaya

yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah,

swasta

yang

bertujuan

mengusahakan

pengamanan,

penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan

kepada

kepentingannya,

manusia

dengan

dalam

syarat

memenuhi

manusia

juga

berbagai harus

macam

melindungi

kepentingan orang lain. Dengan

demikian,

suatu

perlindungan

dapat

dikatakan

sebagai

perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.



Jaminan kepastian hukum.



Berkaitan dengan hak-hak warganegara.



Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer antara lain : 1.

Perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum

terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. 2.

Perlindungan

Kekayaan

hukum

Intelektual

yang

(HaKI).

diberikan

Pengaturan

kepada

Hak

atas

mengenai

hak

atas

kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundangundangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya. 3.

Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan

dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur

pemeriksaan

sebagaimana

diatur

dalam

peraturan

perundangundangan. Hukum

dapat

secara

efektif

menjalankan

fungsinya

untuk

melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan.

Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud, apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi

apabila

ketentuan

mengenai

hak

cipta

juga

dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila normanorma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM 1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan

yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. 2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata

kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. 3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para

pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. 4. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan

tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 5. Kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang

artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang 6. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika

masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama 7. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat

penganiayaan dari majikannya

8. Kasus pengguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang kawin

diluar nikah D. UPAYA PENEGAKAN HAM Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukum internasional yang berlaku. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut: 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional 2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia 3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen 4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. 5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. 6. Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. 7. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.

8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM. 9. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan. 10. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Proses Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia Januari 18, 2015 · Perlindungan hukum dimaknai dengan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan

mengusahakan

pengamanan,

penguasaan

dan

pemenuhan

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang berlaku. Fungsi hukum yaitu

untuk

melindungi

kepentinagan

manusia.

Hukum

memberikan

perlindungan kepada manusia dalam memenuhi kepentingannya dengan syarat manusia harus dapat melindungi kepentinagn manusian lainnya. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur – unsur : 1.

Adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya.

2.

Jaminan kepastian hukum.

3.

Berkaitan dengan hak – hak warganegara.

4.

Adanya sanksi hukuman terhadap pelanggar.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila proses penegakkan hukum ditegakkan. Karena penegakkan hukum merupakan salah satu upaya menjadikan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku.

Perlindungan

dan

mewujudkan

tegaknya

perdamaian

penegakkan

dalam

hukum

supremasi

kehidupan.

sangat

hukum,

Semua

ini

penting,

tegaknya dapat

karena

dapat

keadilan,

terwujud

dan

apabila

direalisasikan oleh semua pihak. Sedangkan factor pendorong keberhasilan proses perlindungan dan penegakkan hukum adalah hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas pendukung penegakkan hukum, dan kebudayaan. Contoh lembaga penegak hukum dalam proses perlindungan dan penegakkan hukum adalah Polri. Polri lembaga Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri juga sebagai penyidik utama dalam menangani setiap kejahatan secara umum. Selanjutnya adalah lembaga kejaksaan. Jaksa memiliki kekuasaan di bidang penuntutan. Pelaku pelanggaran pidana akan dituntut apabila telah terbukti bersalah, dan terdapat saksinya. Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan penuntutan harus melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara merdeka tanpa adanya pengaruh dari luar. Selain itu juga ada hakim yang merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan untuk mengadili. Dalam

mengadili,

hakim

melakukan

beerapa

tindakkan,

seperti

menerima

memeriksa dan memutuskan perkara berdasrkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Keudian juga terdapat advokat atau penasihat hukum yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum. Namun, dalam melakukan proses perlindungan dan penegakkan hukum pasti terdapat kendala yang disebabkan oleh pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah sikap atau perbuatan melawan hukum dan merupakan bentuk tidak patuh terhadap hukum. Penyebab pelanggaran hukum bisa karena kebiasaan melanggar hukum, kebutuhan yang mendesak, atau karena hukum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan hidup. Oleh karena itulah dibutuhkan sanksi – sanksi untuk mengurangi dan mencegah adanya pelanggaran. Sanksi harus dilaksanakan secara tegas dan nyata, tidak hanya tercantum dalam tulisan – tulisan saja, namun harus diterapkan sehingga hukum lebih mudah untuk ditegakkan.

Untuk itulah dibutuhkan partisipasi masyarakat sebagai penunjang keberhasilan dalam proses perlindungan dan penegakkan hukum. Wujud dari partisipasi adalah dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum di berbagai lingkungan kehidupan. Sumber : Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA kelas XI semester 1 Sumber

:

https://lathifahirbah.wordpress.com/2015/01/18/proses-perlindungan-

dan-penegakkan-hukum-di-indonesia/

“Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum” Di posting ini baru terdapat 5 landasan hukum. Jika kamu tahu lebih banyak tentang landasan hukum yang lain, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar.

N

Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan

o

Hukum

1 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara

bersamaan

kedudukannya

di

dalam

hukum

dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 2 Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3 Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan

melindungi Hak

Asasi

Manusia sesuai

dengan

prinsip

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin,

diatur,

dan

dituangkan

dalam

peraturan

perundang-undangan.” 4 Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik

Indonesia

sebagai

alat

negara

yang

menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman

merupakan

kekuasaan

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Sumber : http://rakaraperz.blogspot.co.id/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-danpenegakan-hukum_15.html

KONSEP PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan maka yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, maka harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya yang berjudul Hukum dan Penegakan Hukum (2007), perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise (2011), mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. b. Jaminan kepastian hukum. c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kalian, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan

intelektual

tersebut

telah

dituangkan

dalam

sejumlah

peraturan

perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya. Tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hakhak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud, apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Info Kewarganegaraan Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk: 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.

2.

Menjamin

ketertiban,

kebahagian dan

ketentraman,

kedamaian,

keadilan,

kemakmuran,

kebenaran.

3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat Sumber

:

http://myfriendsan.blogspot.co.id/2015/02/makalah-perlindungan-dan-

penegakan.html

a. Perlindungan Hukum Dalam kamus besar Bahas Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindugan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk social atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen). Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masingmasing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling

berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik, yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hokum sebagai suatu gambaran dari fungsi hokum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

b.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum (Law Nforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (Alternative Desputes or Conflicts Resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang

lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Karena itu, dalam arti sempit aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya,

belum

terinstitusionalisasikan

secara

rasional

dan

impersonal

(Institutionalized). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional. Profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya. Para profesional hukum itu antara lain meliputi : a.

Legislator (Politisi)

b. Perancang hukum (Legal drafter) c.

Konsultan hukum

d. Advokat e.

Notaris

f.

Pejabat pembuat akta tanah

g. Polisi h. Jaksa i.

Panitera

j.

Hakim

k. Arbiter atau wasit Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan system sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan system kesejahteraannya. Disamping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan professional aparat hukum tersebut.

Agenda pengembangan kualitas professional dikalangan profesi hukum ini perlu dipisahkan dari program pembinaan pegawai istrasi di lingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut, seperti di pengadilan ataupun di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan. Di samping itu, pembinaan kualitas profesional aparat hukum ini dapat pula dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, dan sebagainya. Dengan demikian, kualitas hakim dapat ditingkatkan melalui peranan Mahkamah Agung disatu pihak dan melalui peranan Ikatan Hakim Indonesia dilain pihak. Disamping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti. Kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan.