Bahan Paparan Mekanisme Pelaporan E-mon Dan Pelaporan Ppip Apbnp, Jakarta 21 Agustus 4x6bu
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 3l3c15
Overview 3z723u
& View Bahan Paparan Mekanisme Pelaporan E-mon Dan Pelaporan Ppip Apbnp, Jakarta 21 Agustus as PDF for free.
More details 2i4a6q
- Words: 5,777
- Pages: 60
Sistem Pelaporan e-Monitoring Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Nasional Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PPIP) APBN-P TA. 2013 Untuk Wilayah Timur
Jakarta, 21 Agustus 2013
1.
Kebijakan Pelaporan Kegiatan di Lingkungan Ditjen Cipta Karya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Dasar Hukum: 1.
PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (Mewajibkan penyampaikan laporan SAK dan SIMAK BMN secara periodik semesteran).
2.
PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Mewajibkan semua K/L menyampaikan laporan Konsolidasi Program secara periodik triwulanan)
3.
Permen PU No. 14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri. (Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Pusat Kem. PU).
4.
Permen PU No. 15/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD Dekon/TP Kementerian. PU).
Aliran Laporan Triwulan (PP 39/2006) MENTERI P P N MENTERI KEUANGAN
14 hari kerja (Form C)
14 hari kerja (Form C)
MENTERI DALAM NEGERI MENTERI P A N
BUPATI/WALIKOTA (up. Bappeda)
10 hari kerja (Form C)
Tembusan
SKPD PROVINSI (TP & DEKON) 5 hari kerja (Form C)
Ket : TP : Tugas Pembantuan Dekon : Dekonsentrasi
10 hari kerja (Form B)
5 hari kerja (Form C)
5 hari kerja (Form C)
SKPD KAB/KOTA (TP)
KEMENTERIAN / LEMBAGA
GUBERNUR (up. Bappeda)
Tembusan (Form A)
SATMINKAL 5 hari kerja (Form C)
5 hari kerja (Form A) SATKER PUSAT / BALAI/UPT/SNVT/SKS
Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39 Tahun 2006)
Pencetakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form A, PP 39 Th 2006) yang dilaporkan oleh Kasatker kepada Pejabat Eselon I terkait dan Atasan Langsung; Pencetakan Laporan Konsolidasi Kegiatan per Program (Form B, PP 39 Tahun 2006) yang dilaporkan oleh Pejabat Eselon I kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal; Pencetakan Laporan Konsolidasi Program (Form C, PP 39 Th 2006) yang dilaporkan oleh Menteri kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Skema Aliran Laporan Periodik Fisik Dan Keuangan Sesuai Permen PU 14/2011 PPK Form P
PPK
1
Form P
Ka. Satker Form P
PPK Form P
Ka. Satker
2
(tgl 7 & 22 setiap bulan)
Form S (tgl 10 & 25 setiap bulan)
DIRJEN 4
Form D & Form lainnya
Form P
ATASAN LANGSUNG
3
5
Ka. Satker
Form P
ATASAN LANGSUNG
Kementerian/ Lembaga
Form P
Ka. Satker
Form P
Form S
PPK
Form S (tgl 13 & 28 setiap bulan)
MENTERI cq. SEKJEN
Form M
MENTERI PU
Alur Proses Pelaporan e-Monitoring Satuan Kerja Sesuai Permen PU 14/2011
DOKUMEN ANGGARAN : - DIPA / REVISI DIPA - PENYERAPAN KEUANGAN - PELAKSANAAN FISIK - PERMASALAHAN
Input ke e-Monitoring Offline
VERIFIKASI
OK ?
Tdk
Ya
PELAPORAN ELEKTRONIK BACKUP DATA VIA e-MONITORING ONLINE
PELAPORAN TERTULIS LAPORAN BULANAN
LAPORAN TRIWULANAN
FORM P1 – P10
FORM A
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) (Peraturan Menteri PU No. 14/2011) 1.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan: a. Data dan Informasi ( Pekerjaan Swakelola maupun Kontraktual) • Jumlah paket pekerjaan dan cara pengadaannya; • Jumlah paket pekerjaan dan pagu per komponen, sub output, output dan kegiatan; • Output per paket pekerjaan, dan kegiatan baik jumlah maupun satuannya; • Informasi Prakontrak (mengambil data e-Procurement) • Jumlah paket dan pagu belum lelang, proses lelang dan sudah terkontrak termasuk nilai kontrak dan sisa lelang; • Pagu dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per Komponen, per Sub Output, per Output, per Kegiatan, per Program, per Provinsi, per Satminkal, per Satker, per Jenis Belanja, per Sumber Dana s/d Nilai Kontrak;
• Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per paket pekerjaan, per Output, per Kegiatan per Satker (Kurva S); • Rencana dan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja per paket pekerjaan, per Output, per Kegiatan per Satker; • Pencairan anggaran baik Rupiah Murni maupun PHLN; • Permasalahan potensial dan rutin; • Pelaksanaan program sesuai kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra b. Waktu Penyampaian Laporan Satker berkewajiban melaporkan seluruh pelaksanaan dengan mekanisme seperti berikut : • Secara elektronik melalui e-Monitoring setiap ada perubahan data dan informasi • Secara tertulis yang ditandatangani kepala satker setiap dua mingguan (tanggal 7 dan 22)
2.
Penggunaan Data dan Informasi e – Monitoring a. Laporan Progres Fisik dan Keuangan Form P1 - P10 (laporan Kasatker kepada Atasan Langsung dan Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program) : Form P1 Rincian Pekerjaan Form P2 Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual Form P3 Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual
Form P4 Jadwal Pelaksanaan Anggaran Form P4.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Form P5 Daftar Potensial Masalah Pelaksanaan Kegiatan Form P5.1 Daftar Masalah Pelaksanaan Kegiatan Form P6 Rincian Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja dan Sumber Dana Form P7 Pelaksanaan Kontraktual Terhadap Pagu Kontraktual Form P8 Pelaksanaan Paket Kontraktual
Form P9 Progres Pekerjaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Form P10 Jadwal Penyerapan Tenaga Kerja
Lanjutan: a. Laporan Progres Fisik dan Keuangan ... Form S1 – S6, laporan Atasan Langsung kepada Atasan/Pejabat Eselon I (selaku penanggung jawab program); Form S1 - S6, Laporan dari Pejabat Eselon I kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal; b. Manfaat Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian/ Lembaga; Sebagai bahan Rapat Pimpinan Kementerian secara periodik; Memberikan Informasi untuk tindak turun tangan Pimpinan atas permasalahan yang terjadi
3.
Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan secara elektronik melalui e – Monitoring menjadi alat/ instrumen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi masing – masing Satker, serta penilaian terhadap kinerja Satker.
4.
Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan Pengendalian terhadap tingkat kepatuhan pelaporan melalui e – Monitoring ini dilakukan oleh aparat Inspektorat Jenderal dengan menggunakan Laporan Form P1 – P10 sebagai bagian dari bahan pemeriksaan.
Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan No
Periode Pelaporan
Pengirim
Isi Laporan
Tujuan
I
Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006)
1
Triwulan
Waktu Penyampaian
Kementerian / Lembaga a. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Unit Kerja)
Form - A
b. Penanggung Jawab Program (Kepala Unit Organisasi)
Form - B
c. Para Menteri / Pimpinan Lembaga
Form - C
a. Penanggung Jawab Program (Kepala Unit Organisasi) dan Kepala Bappeda dimana kegiatan berlokasi b. Menteri / Pimpinan Lembaga
Jadual Penyampaian Laporan Progres Fisik dan Keuangan (Permen PU 14/2011)
1
Bulanan
b. Atasan Langsung
c. Penanggung Jawab Program (Pejabat Eselon I)
Form P1 - P10 dan Backup Data e Monitoring
Form S1 - S6 dan Backup Data eMonitoring Form S1 - S6 dan Backup Data eMonitoring
10 hari kerja setelah triwulan berakhir
c. 1. Menteri PPN 14 hari kerja setelah 2. Menteri Keuangan triwulan berakhir 3. Menteri PAN & RB
II
a. Satuan Kerja
5 hari kerja setelah triwulan berakhir
a. 1.Atasan Langsung
2. Penanggung Jawab Program b. 1. Penanggung Jawab Program
c. Menteri cq. Sekretaris Jenderal
Tanggal 7 dan 22 bulan yang bersangkutan
Tanggal 10 dan 25 bulan yang bersangkutan Tanggal 13 dan 28 bulan yang bersangkutan
Struktur Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (DI KAB/KOTA) Direktorat Jenderal Cipta Karya MENTERI PEKERJAAN UMUM PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PEJABAT ESELON I A PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG/ATASAN KA. SATKER
KA. DINAS BIDANG PU PROVINSI
DIREKTUR PEMBANTU ATASAN I
PEMBANTU ATASAN II
KEPALA DINAS BID. PU KAB/KOTA ATASAN LANGSUNG KA. SATKER
KEPALA SNVT KA. SATKER/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PEJABAT PENGUJI SPM Pembantu
BENDAHARA PENGELUARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pembantu
PEJABAT PELAPORAN UAKPA
Pembantu
UAKPB
E-MONITORING
PETUGAS GUDANG DAN PERSEDIAAN
Permen PU NO 14 Tahun 2011 Petugas e-Monitoring Satuan Kerja a. Tugas : 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi : (a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan; (b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; (c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan); (d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja (e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim backup data melalui e-Monitoring on-line 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line 4) Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan secara periodik sesuai ketentuan. 5) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai ketentuan b. Tanggungjawab : 1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan (backup data maupun cetakan) 2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat
e-Monitoring Sebagai Alat Bantu (Tools) Menyusun laporan ke Presiden, TEPPA, Bappenas, Kemenkeu, dll
Menteri
Mendelegasikan
e-Monitoring
Memantau e-Monitoring
Menyusun laporan ke Menteri
Eselon I Mendelegasikan
e-Monitoring
Memantau e-Monitoring
Menyusun laporan ke Eselon I
Eselon II/ Satker Melaksanakan
e-Monitoring
Memantau e-Monitoring
e-Monitoring sebagai alat bantu (tools) Pekerjaan (Project)
untuk Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Alur Inputing & Pengiriman Data e-Monitoring
e-MONITORING ONLINE SERVER e-MONITORING
Satker
e-Monitoring Offline
Satker
e-Monitoring Offline
Satker
e-Monitoring Offline
Alur Inputing & Akses Data e-Monitoring K/L Menteri/ Kepala Lembaga
• Inputing data di level Satker; • Akses data bersifat Internal; • Kedalaman Akses data sesuai Level Hak Akses; • Aksesi Instansi External bersifat situasional. Unit Eselon II
Instansi External (Situasional)
Unit Eselon I
e-MONITORING ZZ
Satker
Satker
Satker
PPK PPK PPK Penguji SPM
PELAPORAN
19
Alur Inputing & Akses Data e-Monitoring K/L 1. 2. 3. 4.
Input Data Satker (Kode dan Nama Satker diimpor dari RKA-KL Input Data DIPA (Data Rincian DIPA dapat diimpor dari RKA-KL) Input Data Informasi Paket Input Rencana Awal (Rencana Pelaksanaan Fisik, Keuangan dan Tenaga Kerja) 5. Apabila Pengadaan Paket adalah Kontraktual : - Input Data Lelang - Input Data Kontrak - Update Rencana Sesuai Rencana Dalam Dokumen Kontrak 6. Input Realisasi Pelaksanaan Anggaran (Fisik, Keuangan dan Tenaga Kerja) 7. Melakukan Pencetakan Laporan sesuai kebutuhan 20
Progres Fisik 1. Tingkat capaian terlaksananya suatu pekerjaan
2. Progres fisik tidak sama progres keuangan 3. Progres fisik = 100 jika suatu pekerjaan telah terlaksana secara keseluruhan
Contoh: 1. Gaji/Honor: Pada akhir tahun anggaran, progres fisik = 100% walau progres keuangan < 100% 2. Pembiayaan rutin seperti LTGA: Pada akhir tahun anggaran, progres fisik =100% walau progres keuangan < 100% 3. Pekerjaan swakelola: jika pekerjaan telah selesai dan semua produk yang tercantum dalam TOR telah dihasilkan, maka progres fisik =100%. walau progres keuangan < 100%
Alur Proses Pencairan Anggaran PPK Penyiapan SPP
TDK
SPP
DASAR PENCAIRAN ANGGARAN
PENGUJI SPM Verifikasi SPP OK
TDK
SPM
KPPN Verifikasi SPM
OK
22
SP2D
Definisi Tenaga Kerja Definisi Tenaga Kerja dibagi dalam 3 (tiga) Kriteria, yaitu : 1. Tenaga Kerja Profesional Tenaga Ahli yang memiliki keahlian dibidangnya dengan pendidikan minimal Strata-1 (Sarjana Penuh) 2. Tenaga Kerja Semi Profesional Memiliki spesialis di satu bidang dengan pendidikan minimum SMU/STM/SMEA hingga Diploma 1/2/3 3. Tenaga Kerja Pekerja Merupakan staf pembantu (ing staff), termasuk tukang, kurir, office boy, supir dan setara
Tenaga Kerja BULAN
TENAGA KERJA PER BULAN (Org)
TENAGA KERJA KUMULATIF (Org)
1 2 3 4
Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011
10 10 15 30
10 10 15 30
5
mei 2011
26
30
NO
Ada penambahan 5 tenaga kerja baru ada penambahan 5 tenaga kerja baru ada penambahan 15 tenaga kerjabaru baru Ada penambahan 15 tenaga kerja ada pengurangan 4 tenaga kerja, namun total yang pernah Ada pengurangan 4 tenaga kerja, namun total yang pernah terlibat tetap 30
terlibat tetap 30
Keterangan : TENAGA KERJA adalah orang yang terlibat langsung (direkrut) dan dibayar dalam paket pekerjaan dalam bulan PER BULAN yang bersangkutan. (Org) TENAGA KERJA adalah orang yang pernah terlibat langsung (direkrut) dan dibayar dalam paket pekerjaan KUMULATIF sampai dengan bulan yang bersangkutan. (Org)
Pemantauan Secara Elektronik (e-Monitoring) APA YANG DIPANTAU Mulai dari Pra kontrak (proses lelang) s/d Pelaksanaan Kegiatan
Pagu DIPA; Informasi paket pekerjaan (kontrak/swakelola); Penyerapan keuangan baik Rupiah Murni maupun PHLN (SPM/WA/SP2D/SP3); Permasalahan Potensial dan Rutin; Pelaksanaan program prioritas sesuai Renstra Kementerian; Output per paket pekerjaan; Rencana dan Realisasi Pelaksanaan per paket Pekerjaan/ 25 Satker/Unit Eselon I/Kementerian.
Waktu Penyampaian Laporan Oleh Satker Secara Elektronik (e-Monitoring K/L)
Revisi DIPA/POK SATKER Addendum/Amandemen Kontrak Perubahan rencana pelaksanaan pekerjaan Kemajuan Fisik dan penyerapan tenaga kerja secara periodik Penerbitan SPM/WA dan SP2D/SP3 Permasalahan dan tindak lanjutnya Perubahan Pejabat Inti Satker/Pembantu Pejabat Inti Satker
26
Untuk Menghindari Terjadinya Perbedaan Laporan (Antara Laporan Keuangan dengan Laporan Konsolidasi Program)
Langkah-Langkah Yang Harus dilakukan : a. b. c.
d. e. f. g.
Satuan Kerja agar melaporkan pelaksanaan anggarannya melalui e-Monitoring. Aparat pelaporan e-Monitoring yang telah melaporkan berdasarkan SPM namun ternyata SPM tersebut tidak cair, tidak melakukan laporan revisi yang terdahulu. Penginputan data keuangan tidak lakukan pada masing-masing aplikasi (eMonitoring, SPM, SAK) sehingga terjadi perbedaan kodefikasi untuk data yang sama (seharusnya tidak perlu diinput ulang melainkan di impor/ekspor saja antar aplikasi). Perlu dilakukan koordinasi antara aparat pelaporan yang menangani masingmasing aplikasi (e-Monitoring, SPM, SAK). Koordinator pelaporan harus melakukan verifikasi data Setiap Satker melakukan sinkronisasi (perbaikan data) terhadap masing-masing data aplikasi yang ada. Kepala Satker/PPK harus menekankan semua aparat pelaporan agar melakukan 27 koordinasi
Kegiatan Inti e-Monitoring K/L 1. Menyiapkan Database selaras Struktur RKA-KL (Program, Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen, Akun, Rincian Akun); 2. Update data dengan informasi pelaksanaan anggaran seperti progres fisik, keuangan (SPP, SPM/WA, SP2D/SP3) dan permasalahannya serta dikirim melalui Internet; 3. Mengolah data dan menyiapkan informasi sesuai kebutuhan (Progres, Pohon Anggaran, Reward & Punishment, Tenaga Kerja); 4. Pemenuhan Kebutuhan Informasi Manajemen, Auditor dan External.C 28
Persiapan Monev Dengan e-Monitoring K/L 1. Impor Data RKA-KL ke dalam data e-Monitoring :
Nomenklatur Satuan Kerja; DIPA Awal/Revisi DIPA; 2. Penyiapan Data Paket Pekerjaan :
Merinci Paket Pekerjaan menurut Output Kegiatan; Mengisi rencana tender, rencana progres fisik dan rencana penyerapan keuangan;
Database yang siap untuk diupdate dan dimonitor secara berkala
Sumber Dan Manfaat e-Monitoring K/L Sumber data yang sangat penting sehingga dibutuhkan akurasi dalam penyusunan RKA-KL (Contoh : Kesesuain Sasaran dengan Renstra, Kesusuaian IKU dgn Kegiatan, dll.)
Rencana Pengadaan (Procurement Plan) Rencana Penyerapan Angaran (Keuangan/Disbursment Plan dan Fisik)
Prognosis Penyerapan Akhir
RKA-KL
e-Monitoring
Tools yang sangat strategis sebagai translator, sehingga dibutuhkan Operator yang handal
Prediksi Awal Permasalahan Rencana/Penyerapan Tenaga Kerja Penetapan Kinerja (PK)
LAKIP
Hal–hal Yang Perlu Diperhatikan 1. Aplikasi eMonitoring K/L hanya sebuah aplikasi/sistem, yang lebih perlu mendapat perhatian adalah Konsistensi Pengisian Data;
2. Untuk mempunyai database yang akurat tidak bisa disiapkan secara instan, tetapi memerlukan proses yang relatif lama dan perlu dibudayakan; 3. Pimpinan harus mempunyai Komitmen yang kuat bahwa semua data/informasi terkait dengan pelaksanaan anggaran harus diinputkan dalam database/aplikasi eMonitoring K/L.
31
Kinerja RKA K/L ASPEK 1. Implementasi a) Penyerapan anggaran b) Konsisten perencanaan dan implementasi c) Pencapaian keluaran d) efisiensi 2. Manfaat Capaian indikator kinerja utama 3. Konteks: informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran dan hasil dengan dinamika perkembangan termasuk kebijakan pemerintah
32
2. Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
33
• Dengan terbitnya DIPA APBN-P Ditjen Cipta Karya (SP DIPA No. S1485/AG/2013 tanggal 4 Juli 2013), pagu awal Direktorat Jenderal Cipta Karya yang semula Rp 17,218 Triliun bertambah menjadi Rp 22,468 Triliun. • Pagu tersebut belum termasuk penambahan APBN-P Optimalisasi dan eks BA-999 serta penghematan, sehingga pagu akhir Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menjadi Rp 21,546 Triliun. • Akibat penambahan pagu tersebut, persentase progres keuangan status 20 Agustus 2013 pukul 08.00 WIB turun dari 32,60% terhadap pagu awal menjadi 25,94% terhadap pagu revisi yang telah terlaporkan dalam e-Monitoring sebesar Rp 21,6 Triliun.
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2013 25.000.000 22.468.776 Pagu APBN-P (4 Juli 2013)
20.986.463 20.000.000
Pagu Revisi yang Sedang Diproses 21.546.037 21.639.211 Pagu e-Monitoring online
17.218.776 17.004.867
DALAM JUTAAN RUPIAH
17.218.556 15.000.000 13.311.056
12.366.502
10.023.619
10.000.000
14.565.771
PAGU e-MONITORING RENCANA
9.080.291
8.088.947
REALISASI 2013 6.250.786
6.931.383
5.614.054 4.524.343 5.000.000 5.438.147 4.870.321 1.507.987 2.968.073 4.233.451 1.134.255 2.979.167 786.633 2.557.463 466.413 1.967.120 207.169 1.629.764 108.849 0 690.100 JAN 26.100 FEB 156.771423.435 MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP BULAN
Keterangan: Sumber data Rencana Percepatan didapat dari Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan memperhitungkan kondisiCatatan riil dilapangan, paket-paket yang di drop, dandengan kemampuan penyerapan : 1. Pagu telah berubah sesuai APBN-P 2013 Satuan Kerja setelah mendapatkan tambahan pagu APBN-P. 2. Sedang menunggu penyesuaian rencana percepatan oleh satker
PERCEPATAN PAGU AKHIR PAGU DIPA YG SUDAH DISAHKAN
OKT
NOP
DES
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2013 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS DATA : 20 AGUSTUS 2013 ; 08:00 WIB (x Rp 1000)
NO
NAMA DIREKTORAT
RENCANA PENYESUAIAN AKHIR BULAN AGUSTUS
RUPIAH MURNI
PLN
REALISASI
DEVIASI
PAGU KEUANGAN (RP)
%
FISIK (%)
RUPIAH MURNI
PHLN
TOTAL
KEU
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
SATKER PUSAT DAN PROPINSI :
17.649.060.641
1.549.433.686
19.198.494.327
6.292.988.317
32,78
38,37
4.662.418.223
519.288.294
5.181.706.517
26,99
28,76
(2.270.056.229)
(11,82)
1 DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM
6.498.790.655
350.000.000
6.848.790.655
2.955.262.303
43,15
51,30
2.184.558.201
41.980.908
2.226.539.109
32,51
33,10
(728.723.194)
(10,64)
2 DIT. PENGEMBANGAN PLP
2.404.293.179
522.180.000
2.926.473.179
1.100.689.780
37,61
44,65
841.552.305
166.414.672
1.007.966.977
34,44
40,75
(92.722.803)
(3,17)
3 DIT.PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
7.004.371.389
52.326.034
7.056.697.423
1.237.261.124
17,53
21,18
1.133.702.259
39.088.470
1.172.790.729
16,62
17,92
(64.470.395)
(0,91)
4 DIT. PENATAAN BANGUNAN & LINGK.
1.231.239.253
588.691.638
1.819.930.891
736.770.631
40,48
42,67
295.652.284
267.203.808
562.856.092
30,93
32,17
(173.914.539)
(9,56)
5 DIT. BINA PROGRAM
277.749.448
9.015.005
286.764.453
142.085.487
49,55
53,21
104.567.524
4.600.436
109.167.960
38,07
38,32
(32.917.527)
(11,48)
6 SETDITJEN CIPTA KARYA
188.687.951
27.221.009
215.908.960
93.435.995
43,28
44,11
79.835.219
-
79.835.219
36,98
36,30
(13.600.776)
(6,30)
43.928.766
-
43.928.766
27.482.998
62,56
64,42
22.550.431
-
22.550.431
51,33
52,99
(4.932.567)
(11,23)
1.427.426.250
1.013.290.284
2.440.716.534
638.394.315
26,16
28,56
326.852.750
105.495.006
432.347.756
17,71
9,22
(206.046.559)
(8,44)
- P2KP
1.052.676.250
608.828.362
1.661.504.612
512.098.315
30,82
40,45
321.002.750
46.065.250
367.068.000
22,09
11,90
(145.030.315)
(8,73)
- PPIP
374.750.000
149.962.022
524.712.022
-
-
-
5.850.000
39.900.000
45.750.000
8,72
3,37
45.750.000
8,72
- PAMSIMAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- RISE
-
76.909.900
76.909.900
55.260.000
71,85
32,56
-
15.918.538
15.918.538
20,70
10,38
(39.341.462)
(51,15)
- SANIMAS
-
177.590.000
177.590.000
71.036.000
40,00
-
-
3.611.218
3.611.218
2,03
0,86
(67.424.782)
(37,97)
19.076.486.891
2.562.723.970
21.639.210.861
6.931.382.632
32,03
37,27
4.989.270.973
624.783.300
5.614.054.273
25,94
26,56
(1.317.328.359)
(6,09)
7 BPPSPAM 8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TOTAL
3. Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
37
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Barat TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1
503971
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SAMBAS
750.000
3.000.000
2
503980
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BENGKAYANG
750.000
3.000.000
3
503996
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LANDAK
1.500.000
3.000.000
4
504016
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SANGGAU
750.000
6.500.000
5
504022
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KETAPANG
1.500.000
2.750.000
6
504031
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SINTANG
750.000
12.500.000
7
504047
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KAPUAS HULU
750.000
7.750.000
8
504080
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PONTIANAK
1.500.000
2.250.000
9
504310
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SEKADAU
1.500.000
4.250.000
10
504001
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MALAWI
1.500.000
6.750.000
11
504002
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KAYONG UTARA
1.500.000
2.000.000
12
504003
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA
1.500.000
20.250.000
14.250.000
74.000.000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Tengah TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1
504110
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
1.500.000
5.000.000
2
504181
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KATINGAN
1.500.000
4.250.000
3
504330
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PULANG PISAU
1.500.000
2.750.000
4
504610
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GUNUNG MAS
1.500.000
3.250.000
5
506044
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KAPUAS
750.000
4.250.000
6
504101
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
1.500.000
4.500.000
7
504102
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN
1.500.000
2.250.000
8
504103
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO UTARA
1.500.000
2.250.000
9
504105
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA
1.500.000
3.000.000
10
504106
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN LAMANDAU
1.500.000
3.750.000
11
504107
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SERUYAN
1.500.000
2.750.000
12
504108
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR
1.500.000
1.750.000
13
504109
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MURUNG RAYA
1.500.000
3.000.000
18.750.000
42.750.000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Selatan TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1
504248
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TANAH LAUT
1,500,000
3,250,000
2
504254
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KOTABARU
1,500,000
2,500,000
3
504260
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANJAR
1,500,000
8,500,000
4
504279
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1,500,000
7,250,000
-
6,250,000
5
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TAPIN
6
504291
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN
1,500,000
5,500,000
7
504305
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH
1,500,000
6,500,000
8
504311
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HULU SUNGAI UTARA
-
6,500,000
9
504320
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TABALONG
1,500,000
3,750,000
10
504342
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BALANGAN
1,500,000
4,500,000
12,000,000
54,500,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Timur TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1
504340
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PENAJAM PASER UTARA
750,000
3,500,000
2
504373
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PASER
1,500,000
5,250,000
3
504382
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUTAI BARAT
-
1,500,000
4
504397
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUTAI KERTANEGARA
750,000
5,000,000
5
504402
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUTAI TIMUR
1,500,000
8,500,000
6
504418
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BERAU
1,500,000
3,250,000
7
504430
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BULUNGAN
1,500,000
4,500,000
8
504403
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TANA TIDUNG
1,500,000
4,250,000
9,000,000
35,750,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Utara TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI SULAWESI UTARA 1
503123
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
750.000
1.500.000
2
504506
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
750.000
3.750.000
3
504512
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA
1.500.000
10.000.000
4
505124
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN SANGIHE
-
6.500.000
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN TALAUD
-
2.750.000
5 6
504543
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA SELATAN
1.500.000
16.250.000
7
504552
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA UTARA
1.500.000
11.500.000
8
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SITARO
-
7.500.000
9
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA TENGGARA
-
10.000.000
750.000
-
10
505125
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA KOTAMOBAGU
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Utara (lanjutan) NO
KODE SATKER
11
506049
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
750.000
3.750.000
12
506051
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
750.000
3.000.000
13
506008
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
1.500.000
-
9.750.000
76.500.000
NAMA DIREKTORAT
TOTAL
PAGU REGULER
PAGU APBNP
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Gorontalo TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI GORONTALO 1
505027
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOALEMO
750,000
8,750,000
2
505033
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GORONTALO
750,000
14,750,000
3
505042
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POHUWATO
750,000
7,500,000
4
505058
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BONE BOLANGO
750,000
8,500,000
5
505003
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
750,000
7,000,000
3,750,000
46,500,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Tengah TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI SULAWESI TENGAH 1
504360
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SIGI
750,000
10,250,000
2
504599
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN
750,000
3,000,000
3
504619
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MOROWALI
750,000
3,750,000
4
504625
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POSO
750,000
8,000,000
5
504631
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. DONGGALA
750,000
9,250,000
6
504640
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TOLI-TOLI
750,000
7,250,000
7
504656
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BUOL
750,000
5,750,000
8
504662
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PARIGI MOUTONG
750,000
7,500,000
9
504671
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TOJO UNA-UNA
750,000
3,000,000
10
504601
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI
750,000
9,000,000
7,500,000
66,750,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Selatan TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI SULAWESI SELATAN 1
504620
2
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LUWU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR
750,000
11,250,000
1,500,000
5,250,000
750,000
4,500,000
3
504713
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BULUKUMBA
4
504717
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANTAENG
1,500,000
5,250,000
5
504722
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. JENEPONTO
1,500,000
6,000,000
6
504744
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GOWA
750,000
4,500,000
7
504750
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SINJAI
1,500,000
6,000,000
8
504769
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAROS
1,500,000
4,000,000
9
504775
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
1,500,000
5,250,000
10
504781
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BARRU
750,000
3,750,000
11
504793
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BONE
750,000
9,250,000
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Selatan (lanjutan)
NO
KODE SATKER
12
504810
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. WAJO
750,000
5,750,000
13
504826
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SIDENDRENG RAPPANG
750,000
3,250,000
14
504832
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PINRANG
750,000
5,000,000
15
504841
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENREKANG
1,500,000
6,000,000
16
504863
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TANA TORAJA
1,500,000
6,500,000
17
504872
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LUWU UTARA
750,000
6,500,000
18
504888
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LUWU TIMUR
750,000
6,750,000
19
506057
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TORAJA UTARA
1,500,000
8,250,000
20
504802
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TAKALAR
1,500,000
6,000,000
21
504803
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SOPPENG
1,500,000
3,250,000
24,000,000
122,250,000
NAMA DIREKTORAT
TOTAL
PAGU REGULER
PAGU APBNP
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Barat TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI SULAWESI BARAT 1
505070
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAJENE
750,000
4,000,000
2
505089
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POLEWALI MANDAR
750,000
13,000,000
3
505095
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAMASA
1,500,000
4,250,000
4
505109
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAMUJU
750,000
8,500,000
5
505115
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAMUJU UTARA
1,500,000
6,000,000
5,250,000
35,750,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Tenggara TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1
504370
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KONAWE
750,000
7,750,000
2
504380
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BUTON
1,500,000
7,250,000
3
504390
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KONAWE SELATAN
750,000
7,750,000
4
504400
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. WAKATOBI
1,500,000
4,500,000
5
504939
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MUNA
750,000
8,750,000
6
504951
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KOLAKA
750,000
6,250,000
7
504301
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KOLAKA UTARA
750,000
8,000,000
8
504302
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON UTARA
1,500,000
4,250,000
9
504303
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KONAWE UTARA
750,000
4,000,000
10
504304
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BOMBANA
750,000
5,250,000
9,750,000
63,750,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Bali TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
Pagu APBNP
PROVINSI BALI 1
503651
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BADUNG
1.500.000
2.250.000
2
503660
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GIANYAR
1.500.000
2.500.000
3
503676
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KLUNGKUNG
1.500.000
500.000
4
503702
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BULELENG
1.500.000
4.250.000
5
504410
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. JEMBRANA
1.500.000
1.000.000
6
504630
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TABANAN
1.500.000
4.750.000
7
504650
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANGLI
1.500.000
3.250.000
8
503601
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KARANG ASEM
1.500.000
8.750.000
12.000.000
27.250.000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
Pagu APBNP
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1
503727
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LOMBOK BARAT
1.250.000
5.750.000
2
503733
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LOMBOK TENGAH
1.500.000
6.750.000
3
503742
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LOMBOK TIMUR
1.500.000
4.500.000
4
503758
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBAWA
1.500.000
3.000.000
5
503770
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BIMA
1.500.000
6.750.000
6
503789
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBAWA BARAT
1.500.000
5.250.000
7
504590
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. DOMPU
1.500.000
5.250.000
8
506048
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
1.500.000
3.000.000
11.750.000
40.250.000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1
493192
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SABU RAIJUA
750,000
6,500,000
2
503815
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBA BARAT
750,000
4,750,000
3
503821
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBA TIMUR
750,000
9,000,000
4
503830
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUPANG
750,000
13,500,000
5
503846
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
750,000
10,750,000
6
503852
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TIMOR TENGAH UTARA
750,000
7,250,000
7
503861
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BELU
750,000
11,000,000
8
503877
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ALOR
750,000
4,250,000
9
503883
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LEMBATA
750,000
3,750,000
10
503892
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. FLORES TIMUR
750,000
5,250,000
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur (lanjutan) (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
11
503903
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SIKKA
750,000
5,250,000
12
503912
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENDE
750,000
11,000,000
13
503928
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. NGADA
750,000
6,250,000
14
503934
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANGGARAI
1,500,000
5,750,000
15
503940
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ROTE NDAO
750,000
3,000,000
16
503959
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANGGARAI BARAT
1,500,000
8,250,000
17
504420
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANGGARAI TIMUR
750,000
8,500,000
18
503801
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
1,500,000
5,250,000
19
503802
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA TENGAH
1,500,000
3,750,000
20
503803
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN NAGEKEO
1,500,000
4,000,000
18,750,000
137,000,000
NAMA DIREKTORAT
TOTAL
PAGU REGULER
PAGU APBNP
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Maluku TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI MALUKU 1
493194
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU BARAT DAYA
1,500,000
1,750,000
2
493196
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BURU SELATAN
750,000
3,750,000
3
504440
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU TENGGARA
1,500,000
3,750,000
4
504450
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT
1,500,000
4,000,000
5
504460
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN ARU
1,500,000
4,500,000
6
505121
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
750,000
3,000,000
7
505146
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU TENGAH
750,000
4,750,000
8
505152
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BURU
750,000
3,250,000
9
505183
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
1,500,000
3,750,000
10,500,000
32,500,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Maluku Utara TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI MALUKU UTARA 1
504480
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA TENGAH
2,250,000
3,000,000
2
504490
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA UTARA
2,250,000
3,000,000
3
504500
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA SELATAN
1,500,000
3,750,000
4
504510
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA TIMUR
2,250,000
3,000,000
5
505240
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA BARAT
2,250,000
3,000,000
6
505271
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TIDORE KEPULAUAN
1,500,000
3,750,000
7
504404
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA
2,250,000
3,000,000
8
504405
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN PULAU MOROTAI
2,250,000
3,000,000
16,500,000
25,500,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Papua TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI PAPUA 1
504520
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. SARMI
1,500,000
3,500,000
2
504530
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. ASMAT
1,500,000
5,250,000
3
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. T OLIKARA
-
2,750,000
4
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. YAHUKIMO
-
10,500,000
5
505280
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. MERAUKE
1,500,000
3,000,000
6
505322
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN YAPEN
1,500,000
4,500,000
7
505441
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. KEEROM
1,500,000
3,000,000
8
505201
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN JAYAPURA
1,500,000
3,750,000
9
505202
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN NABIRE
1,500,000
3,000,000
10
505204
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN BIAK NUMFOR
1,500,000
3,750,000
11
505205
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN BOVEN DIGOEL
1,500,000
3,000,000
12
505206
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN MAPPI
1,500,000
3,000,000
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Papua (lanjutan) NO
KODE SATKER
13
505207
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN WAROPEN
1,500,000
5,250,000
14
505208
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUPIORI
1,500,000
3,000,000
15
505209
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
1,500,000
3,000,000
16
505210
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN LANNY JAYA
1,500,000
7,500,000
21,000,000
67,750,000
NAMA DIREKTORAT
TOTAL
PAGU REGULER
PAGU APBNP
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Papua Barat TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI PAPUA BARAT 1
504540
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SORONG
1,500,000
6,250,000
2
504550
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. FAK-FAK
1,500,000
6,750,000
3
504560
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SORONG SELATAN
1,500,000
6,000,000
4
504570
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. RAJA AMPAT
1,500,000
5,750,000
5
505523
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANOKWARI
1,500,000
9,750,000
6
504501
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KAIMANA
1,500,000
7,750,000
7
504502
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TELUK WONDAMA
1,500,000
7,750,000
8
504503
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TELUK BINTUNI
1,500,000
8,250,000
9
504504
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TAMBRAUW
1,500,000
6,250,000
10
504505
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MAYBRAT
1,500,000
3,750,000
15,000,000
68,250,000
TOTAL
4. Laporan Progres Pelaksanaan PPIP
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
59
Rekapitulasi Pelaporan Realisasi Keuangan dan Fisik PPIP Reguler TA 2013 STATUS DATA : 20 AGUSTUS 2013 ; 08:00 WIB (x Rp 1000) REALISASI NO
1 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 2
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU TOTAL
PROVINSI GORONTALO 505042 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POHUWATO PROVINSI SULAWESI TENGAH 504601 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI SELATAN 504769 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAROS 504775 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 504841 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENREKANG 506057 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI BARAT 505089 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI TENGGARA 504939 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MUNA PROVINSI BALI 503660 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GIANYAR PROVINSI PAPUA 505441 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEEROM PROVINSI PAPUA BARAT 504540 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SORONG 505523 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANOKWARI TOTAL
DEVIASI
KEU
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
750.000
-
-
10,00
-
-
750.000
100.000
13,33
10,00
100.000
-
1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
600.000 600.000 600.000 300.000
40,00 40,00 40,00 20,00
20,00 -
600.000 600.000 600.000 300.000
40,00 40,00 40,00 20,00
750.000
100.000
13,33
13,33
100.000
13,33
750.000
100.000
13,33
13,33
100.000
13,33
1.500.000
1.050.000
70,00
-
1.050.000
70,00
1.500.000
-
-
6,67
-
-
1.500.000 1.500.000
600.000 600.000
40,00 40,00
7,50 -
600.000 600.000
40,00 40,00
15.000.000
4.650.000
31,00
5,75
4.650.000
31,00
61
Jakarta, 21 Agustus 2013
1.
Kebijakan Pelaporan Kegiatan di Lingkungan Ditjen Cipta Karya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Dasar Hukum: 1.
PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (Mewajibkan penyampaikan laporan SAK dan SIMAK BMN secara periodik semesteran).
2.
PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Mewajibkan semua K/L menyampaikan laporan Konsolidasi Program secara periodik triwulanan)
3.
Permen PU No. 14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri. (Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Pusat Kem. PU).
4.
Permen PU No. 15/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD Dekon/TP Kementerian. PU).
Aliran Laporan Triwulan (PP 39/2006) MENTERI P P N MENTERI KEUANGAN
14 hari kerja (Form C)
14 hari kerja (Form C)
MENTERI DALAM NEGERI MENTERI P A N
BUPATI/WALIKOTA (up. Bappeda)
10 hari kerja (Form C)
Tembusan
SKPD PROVINSI (TP & DEKON) 5 hari kerja (Form C)
Ket : TP : Tugas Pembantuan Dekon : Dekonsentrasi
10 hari kerja (Form B)
5 hari kerja (Form C)
5 hari kerja (Form C)
SKPD KAB/KOTA (TP)
KEMENTERIAN / LEMBAGA
GUBERNUR (up. Bappeda)
Tembusan (Form A)
SATMINKAL 5 hari kerja (Form C)
5 hari kerja (Form A) SATKER PUSAT / BALAI/UPT/SNVT/SKS
Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39 Tahun 2006)
Pencetakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form A, PP 39 Th 2006) yang dilaporkan oleh Kasatker kepada Pejabat Eselon I terkait dan Atasan Langsung; Pencetakan Laporan Konsolidasi Kegiatan per Program (Form B, PP 39 Tahun 2006) yang dilaporkan oleh Pejabat Eselon I kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal; Pencetakan Laporan Konsolidasi Program (Form C, PP 39 Th 2006) yang dilaporkan oleh Menteri kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Skema Aliran Laporan Periodik Fisik Dan Keuangan Sesuai Permen PU 14/2011 PPK Form P
PPK
1
Form P
Ka. Satker Form P
PPK Form P
Ka. Satker
2
(tgl 7 & 22 setiap bulan)
Form S (tgl 10 & 25 setiap bulan)
DIRJEN 4
Form D & Form lainnya
Form P
ATASAN LANGSUNG
3
5
Ka. Satker
Form P
ATASAN LANGSUNG
Kementerian/ Lembaga
Form P
Ka. Satker
Form P
Form S
PPK
Form S (tgl 13 & 28 setiap bulan)
MENTERI cq. SEKJEN
Form M
MENTERI PU
Alur Proses Pelaporan e-Monitoring Satuan Kerja Sesuai Permen PU 14/2011
DOKUMEN ANGGARAN : - DIPA / REVISI DIPA - PENYERAPAN KEUANGAN - PELAKSANAAN FISIK - PERMASALAHAN
Input ke e-Monitoring Offline
VERIFIKASI
OK ?
Tdk
Ya
PELAPORAN ELEKTRONIK BACKUP DATA VIA e-MONITORING ONLINE
PELAPORAN TERTULIS LAPORAN BULANAN
LAPORAN TRIWULANAN
FORM P1 – P10
FORM A
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) (Peraturan Menteri PU No. 14/2011) 1.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan: a. Data dan Informasi ( Pekerjaan Swakelola maupun Kontraktual) • Jumlah paket pekerjaan dan cara pengadaannya; • Jumlah paket pekerjaan dan pagu per komponen, sub output, output dan kegiatan; • Output per paket pekerjaan, dan kegiatan baik jumlah maupun satuannya; • Informasi Prakontrak (mengambil data e-Procurement) • Jumlah paket dan pagu belum lelang, proses lelang dan sudah terkontrak termasuk nilai kontrak dan sisa lelang; • Pagu dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per Komponen, per Sub Output, per Output, per Kegiatan, per Program, per Provinsi, per Satminkal, per Satker, per Jenis Belanja, per Sumber Dana s/d Nilai Kontrak;
• Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per paket pekerjaan, per Output, per Kegiatan per Satker (Kurva S); • Rencana dan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja per paket pekerjaan, per Output, per Kegiatan per Satker; • Pencairan anggaran baik Rupiah Murni maupun PHLN; • Permasalahan potensial dan rutin; • Pelaksanaan program sesuai kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra b. Waktu Penyampaian Laporan Satker berkewajiban melaporkan seluruh pelaksanaan dengan mekanisme seperti berikut : • Secara elektronik melalui e-Monitoring setiap ada perubahan data dan informasi • Secara tertulis yang ditandatangani kepala satker setiap dua mingguan (tanggal 7 dan 22)
2.
Penggunaan Data dan Informasi e – Monitoring a. Laporan Progres Fisik dan Keuangan Form P1 - P10 (laporan Kasatker kepada Atasan Langsung dan Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program) : Form P1 Rincian Pekerjaan Form P2 Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual Form P3 Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual
Form P4 Jadwal Pelaksanaan Anggaran Form P4.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Form P5 Daftar Potensial Masalah Pelaksanaan Kegiatan Form P5.1 Daftar Masalah Pelaksanaan Kegiatan Form P6 Rincian Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja dan Sumber Dana Form P7 Pelaksanaan Kontraktual Terhadap Pagu Kontraktual Form P8 Pelaksanaan Paket Kontraktual
Form P9 Progres Pekerjaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Form P10 Jadwal Penyerapan Tenaga Kerja
Lanjutan: a. Laporan Progres Fisik dan Keuangan ... Form S1 – S6, laporan Atasan Langsung kepada Atasan/Pejabat Eselon I (selaku penanggung jawab program); Form S1 - S6, Laporan dari Pejabat Eselon I kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal; b. Manfaat Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian/ Lembaga; Sebagai bahan Rapat Pimpinan Kementerian secara periodik; Memberikan Informasi untuk tindak turun tangan Pimpinan atas permasalahan yang terjadi
3.
Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan secara elektronik melalui e – Monitoring menjadi alat/ instrumen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi masing – masing Satker, serta penilaian terhadap kinerja Satker.
4.
Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan Pengendalian terhadap tingkat kepatuhan pelaporan melalui e – Monitoring ini dilakukan oleh aparat Inspektorat Jenderal dengan menggunakan Laporan Form P1 – P10 sebagai bagian dari bahan pemeriksaan.
Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan No
Periode Pelaporan
Pengirim
Isi Laporan
Tujuan
I
Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006)
1
Triwulan
Waktu Penyampaian
Kementerian / Lembaga a. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Unit Kerja)
Form - A
b. Penanggung Jawab Program (Kepala Unit Organisasi)
Form - B
c. Para Menteri / Pimpinan Lembaga
Form - C
a. Penanggung Jawab Program (Kepala Unit Organisasi) dan Kepala Bappeda dimana kegiatan berlokasi b. Menteri / Pimpinan Lembaga
Jadual Penyampaian Laporan Progres Fisik dan Keuangan (Permen PU 14/2011)
1
Bulanan
b. Atasan Langsung
c. Penanggung Jawab Program (Pejabat Eselon I)
Form P1 - P10 dan Backup Data e Monitoring
Form S1 - S6 dan Backup Data eMonitoring Form S1 - S6 dan Backup Data eMonitoring
10 hari kerja setelah triwulan berakhir
c. 1. Menteri PPN 14 hari kerja setelah 2. Menteri Keuangan triwulan berakhir 3. Menteri PAN & RB
II
a. Satuan Kerja
5 hari kerja setelah triwulan berakhir
a. 1.Atasan Langsung
2. Penanggung Jawab Program b. 1. Penanggung Jawab Program
c. Menteri cq. Sekretaris Jenderal
Tanggal 7 dan 22 bulan yang bersangkutan
Tanggal 10 dan 25 bulan yang bersangkutan Tanggal 13 dan 28 bulan yang bersangkutan
Struktur Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (DI KAB/KOTA) Direktorat Jenderal Cipta Karya MENTERI PEKERJAAN UMUM PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PEJABAT ESELON I A PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG/ATASAN KA. SATKER
KA. DINAS BIDANG PU PROVINSI
DIREKTUR PEMBANTU ATASAN I
PEMBANTU ATASAN II
KEPALA DINAS BID. PU KAB/KOTA ATASAN LANGSUNG KA. SATKER
KEPALA SNVT KA. SATKER/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PEJABAT PENGUJI SPM Pembantu
BENDAHARA PENGELUARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pembantu
PEJABAT PELAPORAN UAKPA
Pembantu
UAKPB
E-MONITORING
PETUGAS GUDANG DAN PERSEDIAAN
Permen PU NO 14 Tahun 2011 Petugas e-Monitoring Satuan Kerja a. Tugas : 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi : (a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan; (b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; (c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan); (d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja (e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim backup data melalui e-Monitoring on-line 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line 4) Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan secara periodik sesuai ketentuan. 5) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai ketentuan b. Tanggungjawab : 1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan (backup data maupun cetakan) 2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat
e-Monitoring Sebagai Alat Bantu (Tools) Menyusun laporan ke Presiden, TEPPA, Bappenas, Kemenkeu, dll
Menteri
Mendelegasikan
e-Monitoring
Memantau e-Monitoring
Menyusun laporan ke Menteri
Eselon I Mendelegasikan
e-Monitoring
Memantau e-Monitoring
Menyusun laporan ke Eselon I
Eselon II/ Satker Melaksanakan
e-Monitoring
Memantau e-Monitoring
e-Monitoring sebagai alat bantu (tools) Pekerjaan (Project)
untuk Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Alur Inputing & Pengiriman Data e-Monitoring
e-MONITORING ONLINE SERVER e-MONITORING
Satker
e-Monitoring Offline
Satker
e-Monitoring Offline
Satker
e-Monitoring Offline
Alur Inputing & Akses Data e-Monitoring K/L Menteri/ Kepala Lembaga
• Inputing data di level Satker; • Akses data bersifat Internal; • Kedalaman Akses data sesuai Level Hak Akses; • Aksesi Instansi External bersifat situasional. Unit Eselon II
Instansi External (Situasional)
Unit Eselon I
e-MONITORING ZZ
Satker
Satker
Satker
PPK PPK PPK Penguji SPM
PELAPORAN
19
Alur Inputing & Akses Data e-Monitoring K/L 1. 2. 3. 4.
Input Data Satker (Kode dan Nama Satker diimpor dari RKA-KL Input Data DIPA (Data Rincian DIPA dapat diimpor dari RKA-KL) Input Data Informasi Paket Input Rencana Awal (Rencana Pelaksanaan Fisik, Keuangan dan Tenaga Kerja) 5. Apabila Pengadaan Paket adalah Kontraktual : - Input Data Lelang - Input Data Kontrak - Update Rencana Sesuai Rencana Dalam Dokumen Kontrak 6. Input Realisasi Pelaksanaan Anggaran (Fisik, Keuangan dan Tenaga Kerja) 7. Melakukan Pencetakan Laporan sesuai kebutuhan 20
Progres Fisik 1. Tingkat capaian terlaksananya suatu pekerjaan
2. Progres fisik tidak sama progres keuangan 3. Progres fisik = 100 jika suatu pekerjaan telah terlaksana secara keseluruhan
Contoh: 1. Gaji/Honor: Pada akhir tahun anggaran, progres fisik = 100% walau progres keuangan < 100% 2. Pembiayaan rutin seperti LTGA: Pada akhir tahun anggaran, progres fisik =100% walau progres keuangan < 100% 3. Pekerjaan swakelola: jika pekerjaan telah selesai dan semua produk yang tercantum dalam TOR telah dihasilkan, maka progres fisik =100%. walau progres keuangan < 100%
Alur Proses Pencairan Anggaran PPK Penyiapan SPP
TDK
SPP
DASAR PENCAIRAN ANGGARAN
PENGUJI SPM Verifikasi SPP OK
TDK
SPM
KPPN Verifikasi SPM
OK
22
SP2D
Definisi Tenaga Kerja Definisi Tenaga Kerja dibagi dalam 3 (tiga) Kriteria, yaitu : 1. Tenaga Kerja Profesional Tenaga Ahli yang memiliki keahlian dibidangnya dengan pendidikan minimal Strata-1 (Sarjana Penuh) 2. Tenaga Kerja Semi Profesional Memiliki spesialis di satu bidang dengan pendidikan minimum SMU/STM/SMEA hingga Diploma 1/2/3 3. Tenaga Kerja Pekerja Merupakan staf pembantu (ing staff), termasuk tukang, kurir, office boy, supir dan setara
Tenaga Kerja BULAN
TENAGA KERJA PER BULAN (Org)
TENAGA KERJA KUMULATIF (Org)
1 2 3 4
Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011
10 10 15 30
10 10 15 30
5
mei 2011
26
30
NO
Ada penambahan 5 tenaga kerja baru ada penambahan 5 tenaga kerja baru ada penambahan 15 tenaga kerjabaru baru Ada penambahan 15 tenaga kerja ada pengurangan 4 tenaga kerja, namun total yang pernah Ada pengurangan 4 tenaga kerja, namun total yang pernah terlibat tetap 30
terlibat tetap 30
Keterangan : TENAGA KERJA adalah orang yang terlibat langsung (direkrut) dan dibayar dalam paket pekerjaan dalam bulan PER BULAN yang bersangkutan. (Org) TENAGA KERJA adalah orang yang pernah terlibat langsung (direkrut) dan dibayar dalam paket pekerjaan KUMULATIF sampai dengan bulan yang bersangkutan. (Org)
Pemantauan Secara Elektronik (e-Monitoring) APA YANG DIPANTAU Mulai dari Pra kontrak (proses lelang) s/d Pelaksanaan Kegiatan
Pagu DIPA; Informasi paket pekerjaan (kontrak/swakelola); Penyerapan keuangan baik Rupiah Murni maupun PHLN (SPM/WA/SP2D/SP3); Permasalahan Potensial dan Rutin; Pelaksanaan program prioritas sesuai Renstra Kementerian; Output per paket pekerjaan; Rencana dan Realisasi Pelaksanaan per paket Pekerjaan/ 25 Satker/Unit Eselon I/Kementerian.
Waktu Penyampaian Laporan Oleh Satker Secara Elektronik (e-Monitoring K/L)
Revisi DIPA/POK SATKER Addendum/Amandemen Kontrak Perubahan rencana pelaksanaan pekerjaan Kemajuan Fisik dan penyerapan tenaga kerja secara periodik Penerbitan SPM/WA dan SP2D/SP3 Permasalahan dan tindak lanjutnya Perubahan Pejabat Inti Satker/Pembantu Pejabat Inti Satker
26
Untuk Menghindari Terjadinya Perbedaan Laporan (Antara Laporan Keuangan dengan Laporan Konsolidasi Program)
Langkah-Langkah Yang Harus dilakukan : a. b. c.
d. e. f. g.
Satuan Kerja agar melaporkan pelaksanaan anggarannya melalui e-Monitoring. Aparat pelaporan e-Monitoring yang telah melaporkan berdasarkan SPM namun ternyata SPM tersebut tidak cair, tidak melakukan laporan revisi yang terdahulu. Penginputan data keuangan tidak lakukan pada masing-masing aplikasi (eMonitoring, SPM, SAK) sehingga terjadi perbedaan kodefikasi untuk data yang sama (seharusnya tidak perlu diinput ulang melainkan di impor/ekspor saja antar aplikasi). Perlu dilakukan koordinasi antara aparat pelaporan yang menangani masingmasing aplikasi (e-Monitoring, SPM, SAK). Koordinator pelaporan harus melakukan verifikasi data Setiap Satker melakukan sinkronisasi (perbaikan data) terhadap masing-masing data aplikasi yang ada. Kepala Satker/PPK harus menekankan semua aparat pelaporan agar melakukan 27 koordinasi
Kegiatan Inti e-Monitoring K/L 1. Menyiapkan Database selaras Struktur RKA-KL (Program, Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen, Akun, Rincian Akun); 2. Update data dengan informasi pelaksanaan anggaran seperti progres fisik, keuangan (SPP, SPM/WA, SP2D/SP3) dan permasalahannya serta dikirim melalui Internet; 3. Mengolah data dan menyiapkan informasi sesuai kebutuhan (Progres, Pohon Anggaran, Reward & Punishment, Tenaga Kerja); 4. Pemenuhan Kebutuhan Informasi Manajemen, Auditor dan External.C 28
Persiapan Monev Dengan e-Monitoring K/L 1. Impor Data RKA-KL ke dalam data e-Monitoring :
Nomenklatur Satuan Kerja; DIPA Awal/Revisi DIPA; 2. Penyiapan Data Paket Pekerjaan :
Merinci Paket Pekerjaan menurut Output Kegiatan; Mengisi rencana tender, rencana progres fisik dan rencana penyerapan keuangan;
Database yang siap untuk diupdate dan dimonitor secara berkala
Sumber Dan Manfaat e-Monitoring K/L Sumber data yang sangat penting sehingga dibutuhkan akurasi dalam penyusunan RKA-KL (Contoh : Kesesuain Sasaran dengan Renstra, Kesusuaian IKU dgn Kegiatan, dll.)
Rencana Pengadaan (Procurement Plan) Rencana Penyerapan Angaran (Keuangan/Disbursment Plan dan Fisik)
Prognosis Penyerapan Akhir
RKA-KL
e-Monitoring
Tools yang sangat strategis sebagai translator, sehingga dibutuhkan Operator yang handal
Prediksi Awal Permasalahan Rencana/Penyerapan Tenaga Kerja Penetapan Kinerja (PK)
LAKIP
Hal–hal Yang Perlu Diperhatikan 1. Aplikasi eMonitoring K/L hanya sebuah aplikasi/sistem, yang lebih perlu mendapat perhatian adalah Konsistensi Pengisian Data;
2. Untuk mempunyai database yang akurat tidak bisa disiapkan secara instan, tetapi memerlukan proses yang relatif lama dan perlu dibudayakan; 3. Pimpinan harus mempunyai Komitmen yang kuat bahwa semua data/informasi terkait dengan pelaksanaan anggaran harus diinputkan dalam database/aplikasi eMonitoring K/L.
31
Kinerja RKA K/L ASPEK 1. Implementasi a) Penyerapan anggaran b) Konsisten perencanaan dan implementasi c) Pencapaian keluaran d) efisiensi 2. Manfaat Capaian indikator kinerja utama 3. Konteks: informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran dan hasil dengan dinamika perkembangan termasuk kebijakan pemerintah
32
2. Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
33
• Dengan terbitnya DIPA APBN-P Ditjen Cipta Karya (SP DIPA No. S1485/AG/2013 tanggal 4 Juli 2013), pagu awal Direktorat Jenderal Cipta Karya yang semula Rp 17,218 Triliun bertambah menjadi Rp 22,468 Triliun. • Pagu tersebut belum termasuk penambahan APBN-P Optimalisasi dan eks BA-999 serta penghematan, sehingga pagu akhir Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menjadi Rp 21,546 Triliun. • Akibat penambahan pagu tersebut, persentase progres keuangan status 20 Agustus 2013 pukul 08.00 WIB turun dari 32,60% terhadap pagu awal menjadi 25,94% terhadap pagu revisi yang telah terlaporkan dalam e-Monitoring sebesar Rp 21,6 Triliun.
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2013 25.000.000 22.468.776 Pagu APBN-P (4 Juli 2013)
20.986.463 20.000.000
Pagu Revisi yang Sedang Diproses 21.546.037 21.639.211 Pagu e-Monitoring online
17.218.776 17.004.867
DALAM JUTAAN RUPIAH
17.218.556 15.000.000 13.311.056
12.366.502
10.023.619
10.000.000
14.565.771
PAGU e-MONITORING RENCANA
9.080.291
8.088.947
REALISASI 2013 6.250.786
6.931.383
5.614.054 4.524.343 5.000.000 5.438.147 4.870.321 1.507.987 2.968.073 4.233.451 1.134.255 2.979.167 786.633 2.557.463 466.413 1.967.120 207.169 1.629.764 108.849 0 690.100 JAN 26.100 FEB 156.771423.435 MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP BULAN
Keterangan: Sumber data Rencana Percepatan didapat dari Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan memperhitungkan kondisiCatatan riil dilapangan, paket-paket yang di drop, dandengan kemampuan penyerapan : 1. Pagu telah berubah sesuai APBN-P 2013 Satuan Kerja setelah mendapatkan tambahan pagu APBN-P. 2. Sedang menunggu penyesuaian rencana percepatan oleh satker
PERCEPATAN PAGU AKHIR PAGU DIPA YG SUDAH DISAHKAN
OKT
NOP
DES
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2013 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS DATA : 20 AGUSTUS 2013 ; 08:00 WIB (x Rp 1000)
NO
NAMA DIREKTORAT
RENCANA PENYESUAIAN AKHIR BULAN AGUSTUS
RUPIAH MURNI
PLN
REALISASI
DEVIASI
PAGU KEUANGAN (RP)
%
FISIK (%)
RUPIAH MURNI
PHLN
TOTAL
KEU
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
SATKER PUSAT DAN PROPINSI :
17.649.060.641
1.549.433.686
19.198.494.327
6.292.988.317
32,78
38,37
4.662.418.223
519.288.294
5.181.706.517
26,99
28,76
(2.270.056.229)
(11,82)
1 DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM
6.498.790.655
350.000.000
6.848.790.655
2.955.262.303
43,15
51,30
2.184.558.201
41.980.908
2.226.539.109
32,51
33,10
(728.723.194)
(10,64)
2 DIT. PENGEMBANGAN PLP
2.404.293.179
522.180.000
2.926.473.179
1.100.689.780
37,61
44,65
841.552.305
166.414.672
1.007.966.977
34,44
40,75
(92.722.803)
(3,17)
3 DIT.PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
7.004.371.389
52.326.034
7.056.697.423
1.237.261.124
17,53
21,18
1.133.702.259
39.088.470
1.172.790.729
16,62
17,92
(64.470.395)
(0,91)
4 DIT. PENATAAN BANGUNAN & LINGK.
1.231.239.253
588.691.638
1.819.930.891
736.770.631
40,48
42,67
295.652.284
267.203.808
562.856.092
30,93
32,17
(173.914.539)
(9,56)
5 DIT. BINA PROGRAM
277.749.448
9.015.005
286.764.453
142.085.487
49,55
53,21
104.567.524
4.600.436
109.167.960
38,07
38,32
(32.917.527)
(11,48)
6 SETDITJEN CIPTA KARYA
188.687.951
27.221.009
215.908.960
93.435.995
43,28
44,11
79.835.219
-
79.835.219
36,98
36,30
(13.600.776)
(6,30)
43.928.766
-
43.928.766
27.482.998
62,56
64,42
22.550.431
-
22.550.431
51,33
52,99
(4.932.567)
(11,23)
1.427.426.250
1.013.290.284
2.440.716.534
638.394.315
26,16
28,56
326.852.750
105.495.006
432.347.756
17,71
9,22
(206.046.559)
(8,44)
- P2KP
1.052.676.250
608.828.362
1.661.504.612
512.098.315
30,82
40,45
321.002.750
46.065.250
367.068.000
22,09
11,90
(145.030.315)
(8,73)
- PPIP
374.750.000
149.962.022
524.712.022
-
-
-
5.850.000
39.900.000
45.750.000
8,72
3,37
45.750.000
8,72
- PAMSIMAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- RISE
-
76.909.900
76.909.900
55.260.000
71,85
32,56
-
15.918.538
15.918.538
20,70
10,38
(39.341.462)
(51,15)
- SANIMAS
-
177.590.000
177.590.000
71.036.000
40,00
-
-
3.611.218
3.611.218
2,03
0,86
(67.424.782)
(37,97)
19.076.486.891
2.562.723.970
21.639.210.861
6.931.382.632
32,03
37,27
4.989.270.973
624.783.300
5.614.054.273
25,94
26,56
(1.317.328.359)
(6,09)
7 BPPSPAM 8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TOTAL
3. Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
37
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Barat TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1
503971
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SAMBAS
750.000
3.000.000
2
503980
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BENGKAYANG
750.000
3.000.000
3
503996
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LANDAK
1.500.000
3.000.000
4
504016
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SANGGAU
750.000
6.500.000
5
504022
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KETAPANG
1.500.000
2.750.000
6
504031
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SINTANG
750.000
12.500.000
7
504047
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KAPUAS HULU
750.000
7.750.000
8
504080
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PONTIANAK
1.500.000
2.250.000
9
504310
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SEKADAU
1.500.000
4.250.000
10
504001
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MALAWI
1.500.000
6.750.000
11
504002
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KAYONG UTARA
1.500.000
2.000.000
12
504003
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA
1.500.000
20.250.000
14.250.000
74.000.000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Tengah TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1
504110
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
1.500.000
5.000.000
2
504181
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KATINGAN
1.500.000
4.250.000
3
504330
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PULANG PISAU
1.500.000
2.750.000
4
504610
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GUNUNG MAS
1.500.000
3.250.000
5
506044
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KAPUAS
750.000
4.250.000
6
504101
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
1.500.000
4.500.000
7
504102
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN
1.500.000
2.250.000
8
504103
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO UTARA
1.500.000
2.250.000
9
504105
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA
1.500.000
3.000.000
10
504106
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN LAMANDAU
1.500.000
3.750.000
11
504107
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SERUYAN
1.500.000
2.750.000
12
504108
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR
1.500.000
1.750.000
13
504109
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MURUNG RAYA
1.500.000
3.000.000
18.750.000
42.750.000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Selatan TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1
504248
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TANAH LAUT
1,500,000
3,250,000
2
504254
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KOTABARU
1,500,000
2,500,000
3
504260
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANJAR
1,500,000
8,500,000
4
504279
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1,500,000
7,250,000
-
6,250,000
5
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TAPIN
6
504291
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN
1,500,000
5,500,000
7
504305
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH
1,500,000
6,500,000
8
504311
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HULU SUNGAI UTARA
-
6,500,000
9
504320
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TABALONG
1,500,000
3,750,000
10
504342
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BALANGAN
1,500,000
4,500,000
12,000,000
54,500,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Timur TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1
504340
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PENAJAM PASER UTARA
750,000
3,500,000
2
504373
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PASER
1,500,000
5,250,000
3
504382
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUTAI BARAT
-
1,500,000
4
504397
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUTAI KERTANEGARA
750,000
5,000,000
5
504402
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUTAI TIMUR
1,500,000
8,500,000
6
504418
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BERAU
1,500,000
3,250,000
7
504430
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BULUNGAN
1,500,000
4,500,000
8
504403
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TANA TIDUNG
1,500,000
4,250,000
9,000,000
35,750,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Utara TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI SULAWESI UTARA 1
503123
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
750.000
1.500.000
2
504506
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
750.000
3.750.000
3
504512
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA
1.500.000
10.000.000
4
505124
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN SANGIHE
-
6.500.000
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN TALAUD
-
2.750.000
5 6
504543
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA SELATAN
1.500.000
16.250.000
7
504552
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA UTARA
1.500.000
11.500.000
8
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SITARO
-
7.500.000
9
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA TENGGARA
-
10.000.000
750.000
-
10
505125
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA KOTAMOBAGU
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Utara (lanjutan) NO
KODE SATKER
11
506049
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
750.000
3.750.000
12
506051
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
750.000
3.000.000
13
506008
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
1.500.000
-
9.750.000
76.500.000
NAMA DIREKTORAT
TOTAL
PAGU REGULER
PAGU APBNP
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Gorontalo TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI GORONTALO 1
505027
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOALEMO
750,000
8,750,000
2
505033
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GORONTALO
750,000
14,750,000
3
505042
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POHUWATO
750,000
7,500,000
4
505058
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BONE BOLANGO
750,000
8,500,000
5
505003
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
750,000
7,000,000
3,750,000
46,500,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Tengah TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI SULAWESI TENGAH 1
504360
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SIGI
750,000
10,250,000
2
504599
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN
750,000
3,000,000
3
504619
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MOROWALI
750,000
3,750,000
4
504625
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POSO
750,000
8,000,000
5
504631
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. DONGGALA
750,000
9,250,000
6
504640
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TOLI-TOLI
750,000
7,250,000
7
504656
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BUOL
750,000
5,750,000
8
504662
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PARIGI MOUTONG
750,000
7,500,000
9
504671
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TOJO UNA-UNA
750,000
3,000,000
10
504601
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI
750,000
9,000,000
7,500,000
66,750,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Selatan TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI SULAWESI SELATAN 1
504620
2
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LUWU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR
750,000
11,250,000
1,500,000
5,250,000
750,000
4,500,000
3
504713
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BULUKUMBA
4
504717
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANTAENG
1,500,000
5,250,000
5
504722
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. JENEPONTO
1,500,000
6,000,000
6
504744
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GOWA
750,000
4,500,000
7
504750
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SINJAI
1,500,000
6,000,000
8
504769
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAROS
1,500,000
4,000,000
9
504775
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
1,500,000
5,250,000
10
504781
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BARRU
750,000
3,750,000
11
504793
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BONE
750,000
9,250,000
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Selatan (lanjutan)
NO
KODE SATKER
12
504810
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. WAJO
750,000
5,750,000
13
504826
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SIDENDRENG RAPPANG
750,000
3,250,000
14
504832
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PINRANG
750,000
5,000,000
15
504841
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENREKANG
1,500,000
6,000,000
16
504863
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TANA TORAJA
1,500,000
6,500,000
17
504872
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LUWU UTARA
750,000
6,500,000
18
504888
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LUWU TIMUR
750,000
6,750,000
19
506057
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TORAJA UTARA
1,500,000
8,250,000
20
504802
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TAKALAR
1,500,000
6,000,000
21
504803
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SOPPENG
1,500,000
3,250,000
24,000,000
122,250,000
NAMA DIREKTORAT
TOTAL
PAGU REGULER
PAGU APBNP
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Barat TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI SULAWESI BARAT 1
505070
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAJENE
750,000
4,000,000
2
505089
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POLEWALI MANDAR
750,000
13,000,000
3
505095
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAMASA
1,500,000
4,250,000
4
505109
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAMUJU
750,000
8,500,000
5
505115
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAMUJU UTARA
1,500,000
6,000,000
5,250,000
35,750,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Tenggara TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1
504370
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KONAWE
750,000
7,750,000
2
504380
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BUTON
1,500,000
7,250,000
3
504390
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KONAWE SELATAN
750,000
7,750,000
4
504400
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. WAKATOBI
1,500,000
4,500,000
5
504939
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MUNA
750,000
8,750,000
6
504951
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KOLAKA
750,000
6,250,000
7
504301
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KOLAKA UTARA
750,000
8,000,000
8
504302
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON UTARA
1,500,000
4,250,000
9
504303
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KONAWE UTARA
750,000
4,000,000
10
504304
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BOMBANA
750,000
5,250,000
9,750,000
63,750,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Bali TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
Pagu APBNP
PROVINSI BALI 1
503651
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BADUNG
1.500.000
2.250.000
2
503660
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GIANYAR
1.500.000
2.500.000
3
503676
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KLUNGKUNG
1.500.000
500.000
4
503702
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BULELENG
1.500.000
4.250.000
5
504410
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. JEMBRANA
1.500.000
1.000.000
6
504630
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TABANAN
1.500.000
4.750.000
7
504650
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANGLI
1.500.000
3.250.000
8
503601
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KARANG ASEM
1.500.000
8.750.000
12.000.000
27.250.000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
Pagu APBNP
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1
503727
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LOMBOK BARAT
1.250.000
5.750.000
2
503733
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LOMBOK TENGAH
1.500.000
6.750.000
3
503742
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LOMBOK TIMUR
1.500.000
4.500.000
4
503758
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBAWA
1.500.000
3.000.000
5
503770
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BIMA
1.500.000
6.750.000
6
503789
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBAWA BARAT
1.500.000
5.250.000
7
504590
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. DOMPU
1.500.000
5.250.000
8
506048
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
1.500.000
3.000.000
11.750.000
40.250.000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1
493192
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SABU RAIJUA
750,000
6,500,000
2
503815
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBA BARAT
750,000
4,750,000
3
503821
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBA TIMUR
750,000
9,000,000
4
503830
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUPANG
750,000
13,500,000
5
503846
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
750,000
10,750,000
6
503852
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TIMOR TENGAH UTARA
750,000
7,250,000
7
503861
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BELU
750,000
11,000,000
8
503877
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ALOR
750,000
4,250,000
9
503883
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LEMBATA
750,000
3,750,000
10
503892
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. FLORES TIMUR
750,000
5,250,000
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur (lanjutan) (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
11
503903
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SIKKA
750,000
5,250,000
12
503912
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENDE
750,000
11,000,000
13
503928
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. NGADA
750,000
6,250,000
14
503934
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANGGARAI
1,500,000
5,750,000
15
503940
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ROTE NDAO
750,000
3,000,000
16
503959
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANGGARAI BARAT
1,500,000
8,250,000
17
504420
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANGGARAI TIMUR
750,000
8,500,000
18
503801
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
1,500,000
5,250,000
19
503802
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA TENGAH
1,500,000
3,750,000
20
503803
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN NAGEKEO
1,500,000
4,000,000
18,750,000
137,000,000
NAMA DIREKTORAT
TOTAL
PAGU REGULER
PAGU APBNP
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Maluku TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI MALUKU 1
493194
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU BARAT DAYA
1,500,000
1,750,000
2
493196
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BURU SELATAN
750,000
3,750,000
3
504440
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU TENGGARA
1,500,000
3,750,000
4
504450
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT
1,500,000
4,000,000
5
504460
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN ARU
1,500,000
4,500,000
6
505121
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
750,000
3,000,000
7
505146
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU TENGAH
750,000
4,750,000
8
505152
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BURU
750,000
3,250,000
9
505183
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
1,500,000
3,750,000
10,500,000
32,500,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Maluku Utara TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI MALUKU UTARA 1
504480
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA TENGAH
2,250,000
3,000,000
2
504490
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA UTARA
2,250,000
3,000,000
3
504500
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA SELATAN
1,500,000
3,750,000
4
504510
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA TIMUR
2,250,000
3,000,000
5
505240
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA BARAT
2,250,000
3,000,000
6
505271
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TIDORE KEPULAUAN
1,500,000
3,750,000
7
504404
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA
2,250,000
3,000,000
8
504405
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN PULAU MOROTAI
2,250,000
3,000,000
16,500,000
25,500,000
TOTAL
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Papua TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI PAPUA 1
504520
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. SARMI
1,500,000
3,500,000
2
504530
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. ASMAT
1,500,000
5,250,000
3
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. T OLIKARA
-
2,750,000
4
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. YAHUKIMO
-
10,500,000
5
505280
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. MERAUKE
1,500,000
3,000,000
6
505322
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN YAPEN
1,500,000
4,500,000
7
505441
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. KEEROM
1,500,000
3,000,000
8
505201
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN JAYAPURA
1,500,000
3,750,000
9
505202
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN NABIRE
1,500,000
3,000,000
10
505204
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN BIAK NUMFOR
1,500,000
3,750,000
11
505205
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN BOVEN DIGOEL
1,500,000
3,000,000
12
505206
PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN MAPPI
1,500,000
3,000,000
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Papua (lanjutan) NO
KODE SATKER
13
505207
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN WAROPEN
1,500,000
5,250,000
14
505208
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUPIORI
1,500,000
3,000,000
15
505209
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
1,500,000
3,000,000
16
505210
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN LANNY JAYA
1,500,000
7,500,000
21,000,000
67,750,000
NAMA DIREKTORAT
TOTAL
PAGU REGULER
PAGU APBNP
Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Papua Barat TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (x Rp. 1.000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU REGULER
PAGU APBNP
PROVINSI PAPUA BARAT 1
504540
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SORONG
1,500,000
6,250,000
2
504550
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. FAK-FAK
1,500,000
6,750,000
3
504560
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SORONG SELATAN
1,500,000
6,000,000
4
504570
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. RAJA AMPAT
1,500,000
5,750,000
5
505523
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANOKWARI
1,500,000
9,750,000
6
504501
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KAIMANA
1,500,000
7,750,000
7
504502
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TELUK WONDAMA
1,500,000
7,750,000
8
504503
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TELUK BINTUNI
1,500,000
8,250,000
9
504504
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TAMBRAUW
1,500,000
6,250,000
10
504505
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MAYBRAT
1,500,000
3,750,000
15,000,000
68,250,000
TOTAL
4. Laporan Progres Pelaksanaan PPIP
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
59
Rekapitulasi Pelaporan Realisasi Keuangan dan Fisik PPIP Reguler TA 2013 STATUS DATA : 20 AGUSTUS 2013 ; 08:00 WIB (x Rp 1000) REALISASI NO
1 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 2
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
PAGU TOTAL
PROVINSI GORONTALO 505042 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POHUWATO PROVINSI SULAWESI TENGAH 504601 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI SELATAN 504769 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAROS 504775 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 504841 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENREKANG 506057 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI BARAT 505089 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI TENGGARA 504939 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MUNA PROVINSI BALI 503660 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GIANYAR PROVINSI PAPUA 505441 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEEROM PROVINSI PAPUA BARAT 504540 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SORONG 505523 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANOKWARI TOTAL
DEVIASI
KEU
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
750.000
-
-
10,00
-
-
750.000
100.000
13,33
10,00
100.000
-
1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
600.000 600.000 600.000 300.000
40,00 40,00 40,00 20,00
20,00 -
600.000 600.000 600.000 300.000
40,00 40,00 40,00 20,00
750.000
100.000
13,33
13,33
100.000
13,33
750.000
100.000
13,33
13,33
100.000
13,33
1.500.000
1.050.000
70,00
-
1.050.000
70,00
1.500.000
-
-
6,67
-
-
1.500.000 1.500.000
600.000 600.000
40,00 40,00
7,50 -
600.000 600.000
40,00 40,00
15.000.000
4.650.000
31,00
5,75
4.650.000
31,00
61
Related Documents g842
Bahan Paparan Mekanisme Pelaporan E-mon Dan Pelaporan Ppip Apbnp, Jakarta 21 Agustus 4x6bu
August 2021 0
Sop Pelaporan Program Keselamatan Dan Pelaporan Insiden 5b126h
September 2020 0
Pengawasan Dan Pelaporan Kp 212jt
July 2020 3
Pelaporan Dan Distribusi Informasi 16g3j
July 2020 0
Pencatatan Dan Pelaporan 2013 49k18
August 2020 0
Panduan Pencatatan Dan Pelaporan 2w6ga
October 2020 0More Documents from "Iman Santoso" 6s6k
Analisa Teknis Pekerjaan 1c4b
April 2020 24
Bahan Paparan Mekanisme Pelaporan E-mon Dan Pelaporan Ppip Apbnp, Jakarta 21 Agustus 4x6bu
August 2021 0
April 2020 24
Pnpk Isk Pada Kehamilan. Denny 5l6dz
May 2020 23
Infeksi Daerah Operasi 2362z
October 2020 0